Beranda / /

  • Merespon Saran Kemendagri, Pemerintah Akan Kaji Qanun KKR sesuai Keistimewaan Aceh
    Pemerintahan | 9 hari lalu
    Merespon Saran Kemendagri, Pemerintah Akan Kaji Qanun KKR sesuai Keistimewaan Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Junaidi, SH, MH, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan melakukan kajian mendalam. Kepada Dialeksis.com, Rabu (13/11/2024), Junaidi menyatakan bahwa Pemerintah Aceh menghargai rekomendasi Kemendagri, namun pihaknya juga mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus.

  • Kemendagri Didesak Kaji Ulang Keputusan Pembubaran KKR
    Polkum | 10 hari lalu
    Kemendagri Didesak Kaji Ulang Keputusan Pembubaran KKR

    DIALEKSIS.COM | Pidie - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Paska Pidie, yang telah lama aktif dalam pendampingan korban konflik di Aceh, terutama di wilayah Pidie dan Pidie Jaya, mendesak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Kemendagri) untuk mengkaji kembali keputusan mengenai pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

  • Tanggapi Saran Kemendagri, KKR Aceh: Komitmen Kami Melaksanakan Mandat dan Tugas Tidak Berubah
    Aceh | 10 hari lalu
    Tanggapi Saran Kemendagri, KKR Aceh: Komitmen Kami Melaksanakan Mandat dan Tugas Tidak Berubah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat rekonsiliasi dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, menanggapi saran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyarankan pencabutan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR.

  • Kemendagri Sarankan Aceh Cabut Qanun KKR dan Ikuti Putusan Mahkamah Konstitusi
    Nasional | 11 hari lalu
    Kemendagri Sarankan Aceh Cabut Qanun KKR dan Ikuti Putusan Mahkamah Konstitusi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dilansir media dialeksis.com, Senin (11/11/2024), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tanggal 7 November 2024, terdapat tanggapan resmi terkait Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 yang membahas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). 

  • Langkah Besar Wali Nanggroe, Mahkamah Syar'iyah Diakui Pusat
    Nasional | 1 bulan lalu
    Langkah Besar Wali Nanggroe, Mahkamah Syar'iyah Diakui Pusat

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wali Nanggroe Aceh, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh menggelar rapat khusus di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa, 24 September 2024. Pertemuan ini dalam rangka finalisasi nomenklatur lembaga keistimewaan Aceh.

  • I Joek Peng Le Mak
    Kolom | 2 bulan lalu
    I Joek Peng Le Mak

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Ada hal menarik di berita Serambi Indonesia saat mengabarkan acara peusijuk Safrizal usai dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Kamis, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. 



  • Amiruddin Masuk Nominasi Pj Kepala Daerah Terbaik di Indonesia
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Amiruddin Masuk Nominasi Pj Kepala Daerah Terbaik di Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Amiruddin SE MSi, Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh untuk periode 14 Juli 2023-14 Juli 2024, terpilih sebagai salah satu finalis Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 dalam kategori pelayanan publik. Apresiasi ini diselenggarakan oleh Kemendagri RI bekerja sama dengan Tempo Media untuk memberikan pengakuan atas pencapaian dan prestasi penjabat gubernur serta bupati/wali kota dalam menjalankan tugas mereka.

  • Kemendagri Siapkan Tiga Nama Pengganti Bustami, Ini Profilnya
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Kemendagri Siapkan Tiga Nama Pengganti Bustami, Ini Profilnya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tiga kandidat telah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menggantikan posisi Bustami Hamzah sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh. Bustami dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2024.

  • Ketua DPRA Desak Kemendagri Bersikap Tegas terhadap Pj Gubernur Aceh
    Nasional | 4 bulan lalu
    Ketua DPRA Desak Kemendagri Bersikap Tegas terhadap Pj Gubernur Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk bersikap tegas terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah. Desakan ini muncul menyusul tindakan politik yang dilakukan Bustami melalui pergerakan timnya, ditunjukkan dengan sosialisasi spanduk, baliho, hingga pembentukan tim di berbagai daerah.

  • Kemendagri Dorong 13 Provinsi Percepat Implementasi Program Bedah Jantung Terbuka
    Pemerintahan | 4 bulan lalu
    Kemendagri Dorong 13 Provinsi Percepat Implementasi Program Bedah Jantung Terbuka

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong 13 provinsi agar mempercepat implementasi program bedah jantung terbuka. Ia mengatakan bahwa uji coba pertama alat-alat bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan dilakukan secepat mungkin.

  • Aulia Sofyan Tak Diusul Lagi Sebagai Pj Bupati Bireuen
    Aceh | 4 bulan lalu
    Aulia Sofyan Tak Diusul Lagi Sebagai Pj Bupati Bireuen

    DIALEKSIS.COM | Bireuen - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen setelah mendengar masukan masyarakat dan berdasarkan pandangan fraksi-fraksi DPRK Bireuen secara resmi tidak mengusulkan lagi perpanjangan jabatan Aulia Sofyan Ph.D sebagai Pj Bupati Bireuen.

  • Tangani Persoalan Nikah Siri, Kemenag Gandeng Kemendagri dan Pengadilan Agama
    Pemerintahan | 4 bulan lalu
    Tangani Persoalan Nikah Siri, Kemenag Gandeng Kemendagri dan Pengadilan Agama

    DIALEKSIS.COM | Bali - Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pengadilan Agama, mengambil langkah proaktif untuk merumuskan solusi atas pernikahan yang tidak tercatat, atau dikenal dengan nikah siri. Persoalan nikah siri tidak hanya memengaruhi status hukum pasangan, tetapi juga hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

  • Indonesia Maju Expo dan Forum 2024, Dukung Produk Lokal dan UMKM
    Nasional | 4 bulan lalu
    Indonesia Maju Expo dan Forum 2024, Dukung Produk Lokal dan UMKM

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menggelar Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 untuk mendukung produk lokal serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

  • DPRK Banda Aceh Ajukan Tiga Nama Calon Pj Wali Kota 2024
    Pemerintahan | 5 bulan lalu
    DPRK Banda Aceh Ajukan Tiga Nama Calon Pj Wali Kota 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh resmi menetapkan tiga nama pejabat yang akan diajukan sebagai calon Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh untuk tahun 2024.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »