[Foto: Dok Kemendagri]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta penjabat (Pj) Kepala Daerah agar menjauhi area rawan korupsi.

Menurutnya, meski Pj dipilih melalui mekanisme penunjukan, bukan berarti menjadi penghalang untuk berkinerja lebih baik ketimbang kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

“Rekan-rekan penjabat kepala daerah harus bisa bekerja dengan lebih baik, kemudian jangan sampai terkena masalah hukum, apalagi OTT (Operasi Tangkap Tangan),” pesan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penjabat Kepala Daerah yang berlangsung secara virtual, Selasa (20/12/2022),

Sebagai birokrat tulen non perwakilan partai politik, Pj. kepala daerah juga harus bersikap netral sehingga diharapkan mampu menjalin komunikasi dengan pihak manapun dengan berbagai latar belakang. 

Oleh karenanya, Pj. kepala daerah juga diharapkan mampu bersinergi dengan DPRD, yang biasanya identik memiliki ketegangan komunikasi jika dijabat oleh kepala daerah definitif.