DIALEKSIS.COM | Pekanbaru - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro Meminta Seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) Mendukung Penyediaan Anggaran Pilkada Serentak 2024 Terpenuhi. Hal Itu Ditegaskannya Pada Acara Pengukuhan Pengurus Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah (Komwil) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2023 Di Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (24/11/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pelatihan pengelolaan keuangan desa di Yogyakarta. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan.

Program yang merupakan rangkaian penguatan pemerintahan dan pembangunan desa ini diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Gelombang terakhir pelatihan di DI Yogyakarta itu masih menyisakan dua pelatihan, yakni pelatihan pengelolaan keuangan desa dan pelatihan penetapan dan penegasan batas desa.    

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) menggelar Rapat pemanfaatan aplikasi SIM Linmas dalam pemantauan dan pelaporan pemilu dan pilkada. Rapat dilangsungkan secara luring pada 18-21 Oktober 2023 di Jakarta.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Perubahan tahun 2023 senilai Rp 11.488 triliun masih dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Taufik Abdullah Dosen Ilmu Politik di Universitas Malikussaleh, dengan tegas menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang damai adalah manifestasi demokrasi yang bermartabat. 

Menurutnya, sebuah pemilu yang dianggap demokratis adalah yang berlangsung tanpa kekerasan, intimidasi, tanpa rasa takut, dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan mereka dengan sepenuh hati.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka sebanyak 153 formasi dalam seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2023. 

Informasi ini disampaikan melalui laman resmi Kemendagri, kemendagri.go.id, pada Senin (25/9/2023). Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 formasi disediakan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sementara sisanya, yakni 133 formasi, diperuntukkan bagi calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Membuka Sebanyak 153 Formasi Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Tahun 2023. Jumlah Itu Terdiri Dari 20 Formasi Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dan 133 Formasi Untuk Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah Alokasi Tersebut Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 544 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN Di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan yang telah menjalin kerja sama dengan Departemen Perizinan Pasar Modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, yang telah menggelar sosialisasi terkait bagaimana memanfaatkan Securities Crowdfunding di Aceh, guna memberi kesempatan kepada UKM agar UMKM bisa mendapatkan akses permodalan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Aceh untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. 

Per 18 Agustus 2023, realisasi pendapatan APBD Aceh baru mencapai 46,93 persen dari total anggaran, yang setara dengan Rp4,78 triliun.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus merambah sektor digital, salah satunya melalui pembayaran non-tunai.

"Penerapan digitalisasi UMKM berbasis aplikasi dan pembayaran cashless akan membantu pedagang menjangkau konsumen yang lebih luas. Kalau bisa sebanyak mungkin perusahaan rintisan membantu UMKM," kata Teten di sela acara Hajatan UMKM di Tangerang Selatan, Minggu (6/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta asistensi dan langsung turun ke daerah mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi. Kali ini, Tim Kemendagri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun langsung ke Jembrana melakukan monev realisasi APBD dan penanganan inflasi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana, Bali, belum lama ini.

DIALEKSIS.COM | Indepth - Lima pemimpin kabupaten/kota di Aceh sudah menunjukan kemampuannya, sehingga mendapatkan insentif dari Menteri Keuangan RI atas kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2023.

DIALEKSIS.COM | Medan - DPRD Sumut sudah memutuskan nama-nama yang akan diusulkan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumut (Gubsu) pengganti Edy Rahmayadi yang masa jabatannya akan habis pada 5 September 2023. Tiga nama itu diputuskan melalui rapat yang digelar pimpinan DPRD Sumut.

"Sudah (diputuskan)," kata Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting kepada detikSumut, Kamis (3/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, meminta pemerintah daerah yang ada di Aceh meningkatkan kelengkapan dan validitas data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dengan lebih teliti dan transparan. Sebab data tersebut akan dievaluasi pihak Kemendagri sebagai landasan perbaikan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menyampaikan progres kerja ASEAN Smart City Network (ASCN) dalam forum yang mendiskusikan Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 dalam rangka Monitoring, Review, dan Evaluasi (MRE) di Surabaya, Selasa (25/7/2023). 

Hal itu disampaikannya setelah Indonesia sukses menggelar Puncak Pertemuan Tahunan Keenam ASCN di Bali pada 12-13 Juli 2023 yang dihadiri oleh delegasi negara ASEAN, perwakilan negara-negara sahabat, serta berbagai partisipan dalam dan luar negeri.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Keamanan Siber dari lembaga CISSReC Pratama Persadha menyebut kebocoran data pribadi yang terjadi akhir-akhir ini menjadi ancaman serius bagi negara dan masyarakat. Pratama pun menyoroti pencurian data pribadi yang diklaim berasal dari Dukcapil Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri. 

Menurutnya, Informasi kebocoran data tersebut diunggah pada forum denga nama samaran "RRR" yang diklaim berjumlah 337 juta data terkait penduduk Indonesia dari server dukcapil.kemendagri.go.id. "RRR" juga mengaku berhasil mendapatkan total 7 table, dimana data yang ditawarkan tersebut berasal dari table "data_penduduks".

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Indonesia bakal menjadi tuan rumah Annual Meeting ASEAN Smart City Network (ASCN) di Bali pada tanggal 12-13 Juli 2023 mendatang. Hal ini sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.

Pertemuan ini akan dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN dan negara peninjau, seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika, dan Uni Eropa. Pasca-pandemi Covid-19, pertemuan tahunan ASCN kembali digelar secara langsung setelah sebelumnya hanya digelar secara virtual.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peluang kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh menjadi pilihan terbaik bagi para pencari kerja. Hal ini disebabkan karena lembaga pemerintah dan perusahaan swasta masih terbatas di daerah ini.

Ketua Global Entrepreuneur Profesional (Genpro) Aceh Munardi Nazwar, mengungkapkan, sektor UMKM merupakan peluang kerja yang paling memungkinkan di Aceh. Dalam konteks ini, individu-individu harus memiliki keterampilan dan keahlian yang relevan untuk dapat bersaing dan berhasil di dunia usaha.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyebutkan uang beredar pada Rakornas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) se-Indonesia 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencapai Rp 25 miliar, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk segera merevisi Keputusan Menteri (kepmen) mengenai polemik persoalan empat pulau di perbatasan wilayah provinsi Aceh dan Sumatera Utara. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bagian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Aceh, Afiffudin disela-sela diskusi berjudul 'Benang Merah Polemik Kepemilikan Pulau Wilayah Administrasi Provinsi Aceh’ yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Jakarta (IMPAS) di UIN Ar-Raniry, Rabu (21/6/2023).