Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (22/1/2026). [Foto: dok. K-ESDM]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mulai menggeser strategi peningkatan lifting minyak nasional dengan mengintegrasikan puluhan ribu sumur rakyat ke dalam sistem produksi resmi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan legalisasi lebih dari 45.000 sumur minyak masyarakat sebagai langkah cepat menahan tren penurunan produksi minyak nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, percepatan perizinan sumur rakyat dilakukan di sejumlah wilayah penghasil minyak seperti Jambi, Sumatra Selatan, hingga Jawa Tengah. Dengan status legal, produksi dari sumur-sumur tersebut dapat langsung dihitung sebagai bagian dari lifting nasional.
“Sekarang kita percepat proses perizinannya agar mereka juga bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan lifting,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Selain legalisasi, pemerintah juga mendorong reaktivasi sumur-sumur tua yang selama ini belum dioptimalkan. Menurut Bahlil, aset migas lama masih memiliki potensi produksi jika dikelola dengan pendekatan yang tepat dan didukung regulasi yang lebih adaptif. Langkah ini dipandang sebagai solusi jangka pendek yang paling realistis untuk menjaga level produksi.
Di sisi lain, intervensi teknologi menjadi fokus berikutnya untuk menekan laju penurunan alamiah produksi di lapangan eksisting. Pemerintah mendorong penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR) dan metode modern lainnya.
“Intervensi teknologi juga berjalan dengan baik kita lakukan,” kata Bahlil.
Strategi ketiga diarahkan pada percepatan pengembangan lapangan migas baru. Pemerintah memangkas hambatan birokrasi agar rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) yang telah disetujui dapat segera dieksekusi. Kementerian ESDM telah memanggil seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memastikan komitmen realisasi produksi.
“POD-POD yang sudah selesai kita percepat realisasinya,” tegas Bahlil.
Dengan kombinasi legalisasi sumur rakyat, optimalisasi aset tua, penerapan teknologi, dan percepatan POD, pemerintah optimistis target lifting minyak dalam RAPBN 2026 dapat tercapai.
Bahlil menilai kolaborasi antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat menjadi kunci menjaga ketahanan energi nasional di tengah tantangan penurunan produksi migas. [*]
Sebelumnya
