DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menggelar Rapat Koordinasi Ketahanan Operasi Minyak dan Gas Bumi bersama para pemangku kepentingan di wilayah kerja Aceh, Sabtu (7/3/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi, serta meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Aceh, BPMA, dan para pelaku industri hulu migas yang beroperasi di daerah tersebut.
Acara yang berlangsung dalam suasana Ramadan ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, kontraktor kontrak kerja sama (K3S), hingga pemangku kepentingan sektor energi lainnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang komunikasi strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi migas sekaligus memperkuat ketahanan energi di Aceh.
Kepala BPMA, Nasri Djalal, mengatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sektor hulu migas di Aceh tidak dapat dilakukan oleh BPMA semata. Dibutuhkan dukungan serta kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat.
Menurutnya, kegiatan koordinasi seperti ini menjadi bagian penting dalam menjaga komunikasi dan membangun sinergi antarlembaga yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya energi di Aceh.
“BPMA dalam menjalankan kegiatan tentu tidak dapat berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan seluruh stakeholder yang secara bersama-sama berupaya meningkatkan ketahanan energi, sesuai dengan cita-cita Pemerintah Aceh,” kata Nasri Djalal dalam kata sambutan yang dihadiri media dialeksis.com.
Ia menambahkan, hubungan yang solid antara BPMA dengan Pemerintah Aceh sangat penting, terutama dalam hal dukungan kebijakan dan stabilitas yang diperlukan bagi kelangsungan kegiatan industri migas.
“BPMA dan seluruh kegiatan hulu migas tentu membutuhkan dukungan kebijakan dari Pemerintah Aceh. Dengan komunikasi dan sinergi yang baik, stabilitas operasional dapat terjaga dan kegiatan migas dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Nasri juga mengungkapkan bahwa saat ini BPMA mengelola enam kontraktor migas yang beroperasi di Aceh. Potensi energi yang dimiliki Aceh dinilai sangat besar dan tersebar dari wilayah utara dan timur hingga kawasan barat selatan.
Ia melihat peluang besar untuk mengembalikan kejayaan industri migas Aceh seperti yang pernah terjadi pada era 1990-an.
“Alhamdulillah, Aceh dianugerahi potensi minyak dan gas yang luar biasa, dari utara timur hingga barat selatan. Ini merupakan peluang besar bagi kita untuk mengembalikan kejayaan migas Aceh seperti pada era 90-an,” ujarnya.
Nasri juga menyampaikan kabar menggembirakan terkait perkembangan investasi di sektor migas Aceh. Menurutnya, dua blok migas baru di wilayah bekas kerja Repsol di kawasan Pidie Jaya kini telah diminati oleh dua perusahaan asal Jepang.
“Kabar gembira, dua blok baru di atas wilayah PDP Jaya yang sebelumnya merupakan bekas wilayah kerja Repsol telah diminati oleh dua perusahaan Jepang, yaitu JPEG dan JPMG. Saat ini prosesnya sedang berjalan di kementerian, dan kita berharap blok tersebut dapat segera dikembangkan,” jelasnya.
Jika proses tersebut berjalan lancar, kata Nasri, pengembangan blok tersebut berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Harapan kita, pengembangan blok-blok baru ini nantinya dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dari Conrad Asia Energy, Radian, menilai kegiatan seperti ini memiliki makna penting bagi penguatan kerja sama antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sektor energi di Aceh.
Menurutnya, momentum silaturahmi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan pengingat bahwa keberhasilan industri migas di Aceh sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka serta kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.
“Bagi kami, momentum seperti ini bukan sekadar kegiatan kebersamaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan sektor energi di Aceh sangat ditentukan oleh sinergi komunikasi yang terbuka serta kepercayaan di antara seluruh pemangku kepentingan,” kata Radian.
Ia menilai Aceh memiliki potensi migas yang besar dan strategis. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan kerja sama yang kuat antara BPMA sebagai pengelola kegiatan usaha hulu migas di Aceh, pemerintah daerah, serta para kontraktor yang beroperasi di wilayah tersebut.
Radian juga mengakui bahwa industri migas saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tuntutan peningkatan produksi, efisiensi operasional, hingga pentingnya menjaga keberlanjutan serta standar keselamatan kerja yang tinggi.
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa para kontraktor migas yang beroperasi di Aceh tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja operasi dan memperkuat kegiatan eksplorasi guna membuka peluang cadangan energi baru.
“K3S yang beroperasi di Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja operasi, memperkuat kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan, serta mengelola investasi yang berkelanjutan di sektor hulu migas Aceh,” ujarnya.
Ia meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang sama, sektor migas Aceh akan terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah.
“Kami percaya dengan semangat kebersamaan, sektor migas Aceh dapat terus berkembang, memberikan kontribusi bagi ketahanan energi nasional, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh,” kata Radian.
Sementara itu, Pemerintah Aceh yang diwakili Kepala Dinas Pertanahan Aceh, T. Aznal Zahri, juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung kelancaran investasi dan kegiatan industri migas di Aceh.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai aspek pendukung, termasuk tata kelola lahan dan regulasi daerah, dapat berjalan selaras dengan kebutuhan pengembangan sektor energi.
Pertemuan koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, BPMA, dan para pelaku industri migas, sehingga potensi energi Aceh dapat dikelola secara optimal, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
"Di tengah dinamika industri energi global, Aceh dinilai memiliki peluang besar untuk kembali menjadi salah satu pusat produksi migas penting di Indonesia, asalkan seluruh pihak mampu menjaga sinergi, stabilitas kebijakan, dan keberlanjutan investasi di sektor strategis tersebut," tutupnya. [nh]