Beranda / Liputan Khusus / Dialetika / Polemik Pelaksanaan Pemilu 2024, Sesuai UU atau?

Polemik Pelaksanaan Pemilu 2024, Sesuai UU atau?

Rabu, 13 Oktober 2021 09:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Baga

Ilustrasi Pemilu. [Foto: Ist]

Hingar Bingar Pelaksanaan Pilkada

Kapan kepastian dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak masih belum ada kepastian. Hingar bingar soal pemimpin daerah ini masih menjadi pembahasan hangat. Beragam wacana, pendapat mengemuka.

Pemerintah akan menetapkan Pemilihan umum (Pemilu) dan Pilpres pada bulan Mei 2024. Bila pemerintah tetap melaksanakan agenda pesta rakayat ini pada Mei 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan opsi jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak di Februari 2025.

Jika itu terjadi, maka Penjabat (Pj) Kepala Daerah akan lebih lama memegang tampuk kekuasaan di daerah. Presiden nantinya akan menunjuk pejabat (Pj) kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan penelusuran data yang dilakukan Litbang Dialeksis.com, paska absennya perhelatan Pilkada Serentak 2022 dan 2023, akan ada 272 daerah dari 548 daerah dipimpin oleh Pj Kepala Daerah.

Pilkada 2022 diikuti 101 daerah yakni 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Sementara pilkada 2023 diikuti 171 daerah ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Berbeda dengan masa jabatan PJ kepala daerah Pilkada 2020, saat itu petahana hanya cuti kurang dari setahun (lebih kurang 71 hari). Sudah pasti ekses dari tidak adanya Pilkada 2022, 2023, akan terjadi kekosongan pemimpin lokal definitif yang akan berlangsung cukup lama.

Bagi kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang berbuntut hadirnya ratusan Pj kepala daerah itu sebagai bagian konsistensi dalam menjalankan amanat UU Pilkada.

Konsekuensi dari lamanya Pj Kepala Daerah memangku masa jabatan tersebut diprediksi nantinya Pj akan menghadapi beragam dinamika problematika di tataran lokal. Tidak tertutup kemungkinan kebijakan yang diambil Pj Kepala Daerah berseberangan dengan petahana sebelumnya.

Ujungnya keadaan ini dikhawatirkan akan memicu instabilitas politik dan keamanan. Keadaan ini akan riskan, terutama di wilayah paska konflik yang rentan dengan gejolak stabilitas keamanan.

Seperti konteks lokal Aceh misalnya. Untuk konteks provinsi dan sejumlah Kabupaten/Kota di wilayah Aceh, Pj Kepala daerah akan menduduki masa jabatan panjang, hampir dua tahun lebih.

Bagaimana hingar bingarnya penilaian terhadap Pilkada serentak, apa pendapat sejumlah pihak, Dialeksis.com mencoba merangkumnya. Bagaimana pula adanya wacana bila ditunjuk perwira tinggi TNI dan Polri memegang kekuasaan tentatif di daerah.

Usulan Komisi Pemilihan Umum mengajukan opsi jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak di Februari 2025, Jika pemerintah tetap bersikeras pelaksanaan Pemilu dan Pilpres dilaksanakan Mei 2024, mendapat tanggapan.

Menurut Ketua Bidang Advokasi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram), Harli Muin mengatakan, opsi penundaan Pilkada serentak ke 2025 telah mengebiri kewajiban Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memilih dan dipilih sesuai konstitusi.

“Penundaan terhadap right to be vote (hak memilih) dalam konstitusi telah membuat negara mencegah warganya untuk menikmati hak dipilih dan hak memilih, Sejak pemilu itu dilaksanakan lima tahun sekali pasal 22E ayat (1) UUD 1945,” ujar Harli Muin kepada Dialeksis.com.

Oleh karenanya pelaksanaan jadwal Pilkada serentak tidak lagi ditunda-tunda. Dalam kacamata HAM, Harli Muin menegaskan jika penundaan Pilkada serentak ini sama halnya dengan seseorang yang memaksa orang lain untuk tidak menghirup udara yang notabenenya menjadi hak semua orang.

“Misalnya jika saya bilang hak bung menghirup udara dikurangi, berarti kan bung akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Jadi penundaan Pilkada serentak itu juga berpengaruh sekali,” kata dia.

“Karena Pilkada ini momen kenegaraan, sifatnya tidak bisa ditunda-tunda. Di konstitusi jelas disebutkan jadwal pemilihan, tidak bisa ditunda. Itu konstitusi yang bicara,” sambungnya.

Penundaan Pilkada serentak telah memincangkan konstitusi. Apalagi jika perbandingan sistim negara parlementer dengan sistim negara presidensial sangat lah jauh berbeda.Jika pemilihan di sistim negara parlementer, yang pertama kali dipilih ialah legislatif. Pemenangnya nanti akan mengangkat perdana menteri, baru setelah itu eksekutif dipilih.

Sedangkan di sistim negara presidensial, kata dia, pemilihan legislatif dan eksekutif dilakukan secara bersamaan. Karena kebijakan dalam negara presidensial dibuat bersama antara legislatif dan eksekutif.

Oleh karenanya, opsi penundaan Pilkada serentak ke 2025 merupakan langkah sesat lagi menyesatkan.Kalau penundaan Pilkada bagi saya sesat,” pungkasnya.

Kekurangan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikabarkan kekurangan anggaran dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 direncanakan berlangsung ditahun depan 2022. Pagu anggaran bagi KPU pada tahun 2022 hanya sebesar Rp2.452.965.805.000, (dua triliun empat ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Dari data yang berhasil Dialeksis.com kumpulkan, anggaran sejumlah itu jauh dari usulan KPU sebelumnya sebesar Rp8.061.085.734.000,- (delapan triliun enam puluh satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Artinya KPU kekurangan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp5.608.119.929.000,- (lima triliun enam ratus delapan milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Angka 8 triliun lebih itu pun telah mengalami rasionalisasi karena sebelumnya pemerintah tidak menyetujui usulan awal KPU sebesar Rp13.295.842.682.000,- (tiga belas triliun dua ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Alasannya bisa ditebak oleh publik, kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik akibat ekses dampak pandemi Covid-19.

Memang, anggaran 2 triliun yang dianggarkan untuk KPU pada tahun 2022 itu baru berupa anggaran tahapan persiapan awal (pra kondisi) penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Namun bila melihat catatan sejarah alokasi dana bagi pelaksanaan akbar pesta demokrasi di seluruh Indonesia, angka ini jelas terbilang jauh dari kondisi memadai.

Merujuk pada fakta pelaksanaan Pemilu sebelumnya, pada Pemilu 2014 pemerintah menggelontorkan kucuran biaya tidak sedikit untuk melaksanakan perhelatan akbar pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden dengan total biaya sebesar Rp.15,62 triliun. Lantas alokasi anggaran pada perhelatan Pemilu 2019 meningkat 61 persen menjadi sebesar Rp 25,59 triliun.

Minimnya alokasi persiapan awal Pemilu 2024 dikhawatirkan dibaca oleh publik sebagai bentuk ketidaksiapan dan ketidakseriusan pemerintah dalam menggelar pesta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan oleh Indonesia. Bagaimana tidak, KPU pada Pemilu 2024 mendatang selain menyelenggarakan Pileg dan Pilpres, juga mempersiapkan tahapan Pilkada serentak yang jatuh pada tahun yang sama.

Wacana TNI dan Polri

Hingar bingar Pilkada serentak telah memunculkan wacana untuk menunjuk perwira tinggi TNI dan Polri memegang kekuasaan tentatif di daerah. Salah satu faktor pertimbangannya, tak lain karena faktor keamanan dan stabilitas sosial politik lokal.

Pj atau Pjs dari unsur TNI/Polri dianggap dapat lebih mudah melakukan kerja - kerja koordinasi pengamanan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Posisi Pj dianggap rentan jika diisi sekda setempat karena dikhawatirkan ada pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih kandidat tertentu.

Menurut Aryos Nivada, akademisi, pengamat politik dan keamanan, menyebutkan, bila merujuk pada Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada, kekosongan jabatan gubernur harus diisi dengan Penjabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Definisi pimpinan tinggi madya telah disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) huruf b UU ASN yaitu: Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jendral, deputi.

Inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Meski demikian dalam UU yang mengatur TNI dan Polri, tak ada ketentuan tegas bagi personel TNI/Polri aktif menjabat sebagai penjabat kepala daerah, baik penjabat gubernur maupun penjabat bupati/walikota.

Tidak tercantum larangan penunjukan penjabat gubernur dari TNI/Polri baik UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri, dan Permendagri No. 1 tahun 2018 tentang tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Selain itu, jelas Aryos, aturan yang dijadikan dasar pengangkatan anggota Polri sebagai PJ Gubernur adalah Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Ketentuan ini berbunyi “Penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi”. Kata ‘setingkat’ di sini menimbulkan menimbulkan celah penunjukan TNI Polri sebagai gubernur.

Terlebih Aturan soal bersikap netral dalam UU TNI maupun UU Polri maksudnya bahwa anggota Polri bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan, dan dilarang menjadi anggota serta pengurus partai politik. Bukan dilarang menduduki jabatan strategis dalam roda pemerintahan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Aryos, bila menilik sejarah, Penempatan Perwira Polri maupun TNI sebagai Penjabat Gubernur sudah dilakukan sebelumnya, contohnya di Aceh yang dipimpin sementara waktu oleh seorang Mayjen TNI dan di Sulawesi Barat yang dipimpin sementara oleh perwira tinggi Polri.

Kedua wilayah tersebut relatif aman saat pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017. Ketika itu Sulawesi Barat dipimpin oleh Plt. Gubernur Irjen Pol. Carlo Tewu dan di Aceh yang dipimpin oleh Plt. Gubernur Mayjen TNI Soedarmo.

Meski demikian yang perlu diperhatikan, sebelum negara menunjuk TNI Polri sebagai PJ atau Plt kepala daerah, pemerintah perlu mempertimbangkan beragam aspek dan faktor.

Selain pemerintah perlu menjelaskan secara komprehensif untuk bahwa kebijakan yang diambil tersebut telah sesuai atau belum sesuai dengan peraturan perundang- undangan, yang tak kalah penting adalah pemerintah perlu menjamin netralitas TNI Polri yang ditunjuk.

Pj atau Plt kepala daerah yang ditunjuk dari perwira tinggi TNI dan Polri harus bebas dari muatan politik kepentingan kelompok maupun golongan tertentu.

Atau ada alternatif lainya, tidak menutup peluang jika pensiunan TNI atau Polri dipercaya untuk menduduki posisi sebagai PJ, namun konsekuensinya harus dibuat aturan khusus, apakah berupa PP atau Kepres maupun di revisi UU Pemilu itu sendiri, sebut Aryos.

Siapa pun PJ apakah dari TNI Polri aktif maupun non aktif, sekali lagi diperlukan pelibatan semua pihak baik internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan dalam membahas pelibatan mereka. Sehingga keputusan diambil benar-benar matang dan sesuai harapan masyarakat Indonesia, sebut Aryos.

Haruskah Ditunda?

Minimnya anggaran telah memunculkan penilaian, adanya skenario penundaan pemilu dengan alasan keterbatasan anggaran dan kelesuan ekonomi akibat dampak pandemik Covid-19. Minimnya anggaran Pilkada, Pemilu, Pilpres, guna memulihkan perekonomian merupakan justifikasi pemerintah yang sangat rasional untuk melakukan menundaan.

Menurut Aryos Nivada, akademisi dan pengamat politik, keamanan, namun jika kita telusuri berdasarkan penelusuran regulasi, skenario perpanjangan jabatan dengan regulasi saat ini sulit dilakukan.

Skenario untuk memolorkan jadwal pemilu mustahil dilakukan dengan regulasi saat ini, sebab Pasal 167 ayat (7) UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menegaskan "Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden".

Maka tidak bisa tidak, Pilpres wajib diselenggarakan pada tahun 2024. Sebab Presiden Jokowi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 dan akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.

Selain itu Pasal 169 ayat (14) UU Pemilu juga telah mengunci persyaratan presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Kedua, UU Pemilu tidak mengenal penundaan Pemilu. Dalam UU Pemilu hanya lanjutan dan Pemilu susulan. Pemilu lanjutan dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu terhenti. Syaratnya apabila sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan (Pasal 431 UU Pemilu).

Sedangkan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemilu dengan alasan kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan (Pasal 432 UU Pemilu).

Kendati demikian, bukan mustahil presiden dan wakil presiden bisa menjabat tiga periode. Hal itu bisa terjadi asal amandemen UUD 1945 kembali dilakukan, sebut Aryos.

Soal penundaan atau kapan dilaksanakan Pilkada, Pilpres, Pemilu, ketua Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri menjawab Dialeksis.com menjawabnya dengan santai.

“Kami sebagai penyelenggara di bawah mengikuti apa yang akan ditetapkan nantinya, apakah 2024 atau digeser ke 2025. kita tunggu saja hasil pertemuan KPU, Bawaslu, DKPP, DPR dan Mendagri,” ucapnya kepada Dialeksis.com.

Wabah pandemic memang sedang melanda negeri ini, yang berimbas pada seluruh sisi kehidupan, termasuk didalamnya pelaksanaan Pilkada, Pilpres dan Pemilu di Bumi Pertiwi. Kapan kepastian Pilkada, Pemilu dan Pilpres, sampai saat ini masih diributkan. Demikian dengan anggaran, sejarah apa yang akan diukir negeri ini, kita ikuti saja perkembanganya. **** [Bahtiar Gayo]

Keyword:


Editor :
Alfatur

riset-JSI
Komentar Anda