DIALEKSIS.COM | Aceh - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Pilkada tidak lagi berada dalam rezim pemerintahan daerah menimbulkan sejumlah implikasi hukum dan kelembagaan dalam sistem kepemiluan di Aceh. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah perlunya penyesuaian terhadap lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, khususnya menyangkut dualisme kewenangan pengawasan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jeda penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan pemisahan pelaksanaan pemilihan umum nasional dan daerah mulai tahun 2029. Dalam skema baru tersebut, pemilu nasional hanya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD. Sementara pemilu daerah, yang terdiri dari pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, akan digelar bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilihan umum nasional dan daerah tidak lagi diselenggarakan serentak mulai tahun 2029. Ke depan, pemilu nasional hanya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Sementara pemilu daerah akan terdiri dari pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan bersamaan dengan Pilkada.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebaiknya tidak dilakukan di tahun yang sama. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, adanya tahapan yang berimpitan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam perkara nomor 20-PKE-DKPP/I/2025 terhadap Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, Rita Andrianti, menyisakan catatan serius dalam integritas penyelenggara pemilu di daerah.

DIALEKSIS.COM | Opini - Belum kelar isu ijazah palsu mantan presiden Indonesia ke tujuh, Joko Widodo, fenomena ijazah palsu kembali menyorot perhatian publik baru-baru ini. Kali ini, ijazah palsu bukan lagi isu liar, sebagiannya telah terbukti memalsukan ijazah atau menggunakan ijazah palsu dalam Pemilu.

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen mengecam penghentian mendadak sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Komisioner KIP Bireuen yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dihentikan hanya karena laporan telah dicabut oleh pengadu tanpa penjelasan yang memadai ke publik.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyampaikan penjelasan resmi atas pemberitaan dan kritik publik mengenai penggunaan pesawat jet dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh resmi meluncurkan buku yang mendokumentasikan perjalanan kinerja mereka dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di tengah ragam budaya dan bahasa di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh berhasil mencetak rekor luar biasa dalam Pemilu 2024 yaitu partisipasi pemilih mencapai 87,01%, melampaui jauh target nasional 77%. Dalam edisi khusus Podcast KPU RI bertajuk Seri Parmas, Ketua KIP Aceh, Agusni AH, membeberkan strategi-strategi unik yang menjadi kunci keberhasilan Aceh merangkul masyarakat dalam pesta demokrasi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, dalam redesain fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu, perlu penguatan dasar hukum terhadap kewenangan pencegahan seperti: peringatan tertulis, instruksi perbaikan prosedural, sistem peringatan dini atau early warning system.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu memiliki usul terkait desain mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Salah satunya, fungsi quasi peradilan di Bawaslu dalam perkara pemilu atau pemilihan (tidak membedakan rezim), sehingga memperkuat putusan Bawaslu yang memiliki binding power secara langsung.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menegaskan, rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada harus didasarkan pada refleksi menyeluruh terhadap pengalaman pemilu di Indonesia sejak 1955.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan setelah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan penyalahgunaan private jet untuk keperluan dinas. Koalisi yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia, dan Trend Asia ini mengungkap indikasi penggelembungan anggaran dan ketidaktransparan dalam proses pengadaan pesawat tersebut. Laporan tersebut memicu reaksi keras dari publik, terutama menyusul potensi pelanggaran etik dan hukum yang melibatkan pejabat publik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Aceh mengalami penurunan signifikan dalam perolehan kursi legislatif. Dari sebelumnya meraih 6 kursi pada Pemilu 2019, partai ini hanya memperoleh 4 kursi di Pemilu 2024. Fenomena ini mendorong Dialeksis untuk menggali faktor-faktor penyebab penurunan elektabilitas PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyatakan kesediaannya membubarkan lembaga tersebut jika dianggap menghambat kinerja penyelenggara Pemilu. Pernyataan ini menanggapi usulan anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bawaslu, dan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Irawan sebelumnya mengkritik DKPP dinilai tidak maksimal menjalankan tugas selama Pemilu, sehingga perlu dievaluasi keberadaannya.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak jajaran Bawaslu untuk menciptakan Pemilu 2029 menjadi lebih baik melalui penguatan demokrasi. Menurutnya, penguatan demokrasi adalah tugas wajib Bawaslu yang harus dilakukan saat masa non-tahapan.