DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh mengalokasikan dana hibah senilai Rp32,179 miliar untuk sembilan proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung instansi vertikal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. Alokasi ini menuai sorotan dari Transparansi Tender Indonesia (TTI), yang mengingatkan adanya potensi pelanggaran terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 54, 93, dan 97. Aturan tersebut melarang pemberian hibah kepada instansi vertikal, yakni lembaga yang berada di bawah kendali pemerintah pusat.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Wacana penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kembali mencuat seiring kritik bahwa persyaratan administratif ini dinilai menghambat hak asasi mantan narapidana dan melanggengkan stigma negatif.
DIALEKSIS.COM | Langsa - Kasus dugaan korupsi atas belanja rutin tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa periode 2019 hingga 2022 yang tengah ditangani oleh Polresta Langsa telah menetapkan dua tersangka. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, Ridwanullah, dan mantan Kabid Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), Mustafa. Penetapan tersangka dilakukan pada Oktober 2024.
DIALEKSIS.COM | Padang Lawas - Keluarga korban percobaan pembunuhan berencana di Desa Pasir Pinang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, menyambut baik penangkapan pelaku oleh Polres Padang Lawas.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim kuasa hukum Arslan Abdul Wahab, SE., MM, mantan Kepala BPKD Aceh Tengah, resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Takengon yang menyatakan kliennya bersalah dalam kasus pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menanggapi laporan dugaan pelanggaran administratif yang melibatkan Calon Wali Kota Lhokseumawe nomor urut 4, H. Fathani, praktisi hukum sekaligus pengacara senior, Kasibun Daulay, SH, meminta Panwaslih Kota Lhokseumawe untuk bertindak tegas dan profesional.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengadilan Tinggi Banda Aceh memvonis bebas T. Zahlul Fitri, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Aceh Besar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Lamtamot tahun 2019. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Makaroda Hafat pada Kamis, 24 Oktober 2024.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kasus serangan granat yang menghantam kediaman calon Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, pada 2 September 2024 lalu masih menyisakan tanda tanya besar. Hingga kini, hampir tiga bulan berlalu, namun pihak kepolisian belum menunjukkan progres yang signifikan dalam pengungkapan kasus tersebut.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengacara ternama dan praktisi hukum, Kasibun Daulay, menegaskan bahwa elit politik tidak memiliki wewenang untuk menjamin pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN P3K). Pernyataan ini disampaikan menanggapi maraknya janji-janji politik terkait pengangkatan ASN P3K yang kerap dilontarkan oleh calon kepala daerah menjelang pemilihan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat terkemuka Kasibun Daulay menerima penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Peduli Adat dan Budaya Tabagsel yang diserahkan langsung oleh Islami Fatwa selaku Direktur Eksekutif Mandailing Global Edukasia saat kegiatan Festival Anugerah Kebudayaan Mandailing Global Edukasia di Aula cabang Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe.
DIALEKSIS.COM | Indepth - Apakah penerima keuntungan dari kasus sebuah korupsi bisa bebas berkeliaran, sementara pihak lain yang bertugas dilapangan justru harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adilkah? Publik di Aceh kini menaruh perhatian besar pada persidangan kasus korupsi wastafel yang menelan biaya mencapai Rp43 miliar lebih. Kerugiaan negara diperkirakan mencapai Rp7 miliar. Ada tiga tersangka yang duduk di kursi pesakitan.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Ironi tak terperi terjadi di Aceh. Wastafel, yang seharusnya menjadi simbol kebersihan di masa pandemi, justru menjadi sarana mencuci uang. Proyek pengadaan senilai Rp43 miliar ini kini tercoreng oleh dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi hingga kontraktor swasta. Alih-alih membersihkan tangan, proyek ini malah mengotori reputasi pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel untuk sekolah di Aceh senilai Rp. 43 miliar kembali menyita perhatian publik. Kasibun Daulay, S.H., seorang pengacara ternama di Aceh, menyoroti perkembangan terbaru kasus ini dengan nada kritis.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menanggapi pernyataan tersebut, praktisi hukum dan pengacara ternama Aceh, Kasibun Daulay, S.H., memberikan klarifikasi mengenai definisi "orang Aceh" kepada Dialeksis.com, Rabu (18/9/2024).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasibun Daulay S.H., praktisi hukum dan advokat ternama. Menurutnya, batasan nilai 50 perlu dinaikkan menjadi 70 atau 75 dengan merevisi qanun tersebut. "Sudah sangat layak Qanun 12 Tahun 2016 itu direvisi untuk menyesuaikan sekaligus mengharmonikan dengan regulasi lain guna menguatkan kualitas berdemokrasi melalui Pilkada ke depannya," ungkapnya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis bebas lima terdakwa korupsi insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Lhokseumawe.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Sidang lanjutan dugaan Tindak Pidana Korupsi Insentif atas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Lhokseumawe kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (29/7/2024). Sidang yang mengagendakan pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dari penasihat hukum para terdakwa dipimpin oleh ketua majelis hakim yang diketuai Dr Teuku Syarafi SH MH dan hakim anggota R Deddy Harryanto SH MHum serta Heri Alfian SH MH.
DIALEKSIS.COM | Indepth - Sudah lebih dua tahun perkaranya hanya “diendus-endus”, belum ada kepastian. Apakah akan ada tersangka seumur hidup, tanpa ada kepastian hukum?
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kasus korupsi pengadaan wastafel di Dinas Pendidikan Aceh masih menyisakan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Setelah hampir dua tahun berlalu, proses hukum kasus ini belum mencapai titik terang. Kasibun Daulay, praktisi hukum dan advokat terkemuka, mengungkapkan pandangannya mengenai kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara ini.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Penanganan kasus dugaan korupsi Dana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Aceh kini terkesan mandek. Publik menilai kasus ini seolah sunyi tanpa ada kejelasan tindak lanjut.