Soal Tidak Ada Lagi Pengungsi, Mahasiswa Aceh: Faktanya Ribuan Masih Mengungsi

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Mahasiswa Se-Aceh mengkritik terhadap klaim pemerintah pusat yang menyebut tidak ada lagi warga Aceh yang tinggal di tenda pengungsian akibat bencana banjir.

Pernyataan yang menyebut kondisi telah pulih 100 persen itu dinilai sebagai kebohongan publik yang menafikan realitas penderitaan masyarakat di lapangan.

Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Se-Aceh, Misbah Hidayat, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga merupakan bentuk manipulasi fakta yang mengabaikan kondisi ribuan warga yang hingga kini masih bertahan di pengungsian.

“Pernyataan bahwa tidak ada lagi pengungsi, bahkan diklaim sudah ‘100 persen’ keluar dari tenda, adalah kebohongan publik yang tidak bisa ditoleransi,” kata Misbah Hidayat kepada media dialeksis.com, Minggu (22/3/2026).

Menurutnya, realitas di lapangan justru menunjukkan situasi yang jauh dari narasi yang disampaikan pemerintah. Ia mengacu pada data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Maret 2026 yang mencatat masih terdapat sekitar 5.000 hingga 6.000 jiwa yang bertahan di tenda-tenda pengungsian.

Ribuan pengungsi tersebut tersebar di sejumlah wilayah yang terdampak banjir, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Timur.

“Ini bukan sekadar kesalahan data. Ini adalah upaya sistematis untuk menutup kegagalan dengan narasi palsu. Ketika negara menyatakan ‘tidak ada pengungsi’, bahkan mengklaim ‘100 persen’, sementara rakyat masih tidur di bawah terpal, maka yang terjadi adalah pembohongan yang disengaja,” tegas Misbah.

Ia menilai penggunaan diksi absolut seperti 100 persen menciptakan kesan seolah krisis telah sepenuhnya selesai. Narasi tersebut, menurutnya, secara tidak langsung menutup ruang kritik terhadap fakta bahwa proses pemulihan bagi para korban bencana masih jauh dari kata tuntas.

Aliansi Mahasiswa Se-Aceh juga melihat adanya pola berulang dalam cara negara membingkai situasi krisis, yakni dengan menampilkan kondisi yang belum sepenuhnya pulih seolah telah terkendali.

“Di lapangan, pengungsi masih ada. Hunian belum merata. Pemulihan juga belum selesai. Tapi yang disampaikan ke publik seolah semuanya sudah beres,” ujarnya.

Menurut Misbah, pendekatan seperti itu berbahaya karena dapat menghilangkan rasa urgensi dalam penanganan bencana. Ia menyebut penderitaan masyarakat tidak seharusnya direduksi menjadi angka statistik demi menjaga citra keberhasilan pemerintah.

“Normalisasi ini berbahaya. Ia membunuh rasa darurat. Ia menjadikan penderitaan rakyat seolah sesuatu yang bisa dinegosiasikan demi kepentingan citra,” kata Misbah.

Lebih jauh, ia menilai narasi keberhasilan yang terlalu dini justru berpotensi menghapus pengakuan terhadap korban yang masih membutuhkan bantuan nyata, mulai dari hunian layak, pelayanan kesehatan, hingga kepastian masa depan bagi keluarga yang terdampak.

“Jangan bicara pemulihan jika rakyat masih hidup dalam pengungsian. Jangan bicara keberhasilan jika ribuan orang belum kembali ke rumahnya. Ini bukan soal persepsi, ini soal kenyataan yang bisa dilihat langsung di lapangan,” lanjutnya.

Situasi tersebut, kata Misbah, menjadi semakin memprihatinkan karena terjadi di tengah bulan Ramadan, ketika masyarakat yang terdampak harus menjalani ibadah dalam keterbatasan.

Banyak keluarga, menurutnya, tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga harus berpuasa dan menjalani aktivitas sehari-hari di tenda pengungsian dengan fasilitas yang terbatas.

“Dalam kondisi seperti ini, rakyat bukan hanya kehilangan rumah. Mereka juga kehilangan rasa aman, kenyamanan beribadah, bahkan akses terhadap kebutuhan dasar yang layak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa menjelang Idulfitri, masih banyak warga yang belum bisa kembali ke rumah mereka dan terpaksa bertahan di tenda-tenda yang seharusnya hanya bersifat sementara.

Aliansi Mahasiswa Se-Aceh menegaskan bahwa mereka akan terus menyuarakan kondisi masyarakat terdampak bencana agar tidak tenggelam oleh narasi politik yang menutup realitas di lapangan.

“Rakyat tidak butuh kata-kata yang menenangkan. Rakyat butuh kejujuran dan tindakan nyata,” tegas Misbah.

Ia menambahkan, jika negara terus memilih berdiri di atas narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka mahasiswa akan berada di barisan yang berbeda -- bersama rakyat yang hingga kini masih berjuang bertahan hidup.

“Jika negara terus memilih berdiri di atas kebohongan, maka kami akan berdiri di garis seberangnya, bersama rakyat yang hari ini masih ditinggalkan,” tutup Misbah. [nh]