Ketua ISMI Aceh, Nurchalis. [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kondisi ekonomi Aceh yang masih terpuruk bahkan berpredikat sebagai daerah termiskin, dan hingga kini belum ada capaian apapun untuk mengubah kondisi ini menjadi lebih baik, tak urung membuat prihatin banyak pihak.

Meski disuntik dengan banyak anggaran nyatanya kinerja ekonomi Pemerintah Aceh sangat buruk dan jauh dari harapan. Nyaris tidak ada sektor produktif yang tumbuh dan berkembang untuk mendongkrak perekonomian Aceh. 

Program-program ekonomi Pemerintah Aceh selama ini tidak menjadi stimulan bagi peningkatan produktifitas dan akumulasi modal di Aceh. Aceh sebaliknya justru mengalami capital flight trilyunan rupiah setiap tahunnya, untuk dinikmati oleh provinsi tetangga.

Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh, Nurchalis, memberi warning kondisi Aceh akan semakin terpuruk jika tidak ada langkah-langkah antisipatif dari Pemerintah Aceh untuk membalikkkan situasi ini.

“Sekarang kapasitas APBA sudah semakin lemah, karena itu Pemerintah Aceh sudah harus fokus menggenjot pembangunan ekonomi Aceh,” kata Nurchalis dalam keterangannya, Jumat (8/7/2022). 

Nurchalis sangat menyayangkan buruknya tata kelola dan kinerja pembangunan ekonomi Aceh selama ini di tengah sumberdaya anggaran yang melimpah.

Aceh sendiri, sebagaimana kita ketahui berkat suntikan dana otsus memiliki sumberya daya anggaran yang besar, bahkan masuk sepuluh besar provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia, tapi kenyataannya ekonomi Aceh justru tertinggal dari daerah lain.

“Ini artinya kan ada yang salah dari tata kelola dan manajemen pembangunan ekonomi di Aceh selama ini dan ini ironis di tengah momentum, peluang, geostrategis dan sumberdaya alam melimpah yang dimiliki Aceh," lanjut Nurchalis.

Untuk menghentikan trend kesia-siaanya ini sekaligus memperkuat visi dan aksi pembangunan ekonomi Aceh ke depan, Nurchalis menyarankan agar Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki untuk menbentuk satu gugus tugas khusus yang bersifat ad-hoc untuk mengkonsolidasi upaya-upaya percepatan pembangunan ekonomi Aceh.

Nurchalis menyebutkan gugus tugas ini fungsinya adalah membantu memberikan saran dan masukan kepada Pj Gubernur dalam menelurkan kebijakan makro dan mikro pembangunan ekonomi Aceh.

Atas mandat Pj Gubernur, gugus tugas ini juga dapat membantu memberikan kerangka kerja dan program, serta melakukan supervisi dan evaluasi atas pelaksanaan program-program ekonomi yang dilaksanakan oleh SKPA-SKPA terkait, untuk kemudian di update dan dilaporkan kepada Pj Gubernur Aceh.

Mengenai komposisi siapa-siapa yang harus dilibatkan dalam struktur gugus tugas tersebut, Nurchalis menyebutkan profesional yang visioner dan punya komitmen membangun Aceh. 

“Unsurnya bisa dari akademisi, praktisi, dan ASN-ASN terbaik dari birokrasi Pemerintah Aceh sendiri,” jelas Nurchalis. [*]