Sabtu, 21 November 2026
Beranda / Liputan Khusus / Indepth / Kasus Tiro Menggantung di Komnas HAM, Otto Syamsuddin Ishak Ungkap Alasannya

Kasus Tiro Menggantung di Komnas HAM, Otto Syamsuddin Ishak Ungkap Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 21:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Arn

Ketua Komnas HAM RI, Dr. Otto Syamsuddin Ishak. Foto: for Dialeksis 


DIALEKSIS.COM | Aceh - Rakyat Aceh kini menunggu dua hal sekaligus: kepastian Komnas HAM RI membentuk tim penyelidikan pro justitia untuk kasus Tiro dan kasus kekerasan lainnya, serta pembentukan Pengadilan HAM untuk kasus-kasus yang terjadi setelah MoU Helsinki. Namun, mantan Ketua Komnas HAM RI, Dr. Otto Syamsuddin Ishak, yang akrab disapa Otto Nur Abdullah, menilai harapan pertama itu kecil peluangnya terwujud. 

"Terus terang saya pesimis. Melihat cara kasus ini ditangani sejak hari pertama, saya tidak yakin Komnas HAM akan menindaklanjuti kasus Tiro ke tahap penyelidikan pro justitia," kata Otto kepada Dialeksis di Banda Aceh, Sabtu (21/11/2026).

Menurut sosiolog yang pernah memimpin tim penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh pada 2013 itu, dua penantian tersebut sebenarnya satu rantai. Tanpa penyelidikan pro justitia dari Komnas HAM, tidak akan ada berkas yang bisa dibawa ke pengadilan HAM mana pun.

"Pengadilan HAM tidak bisa bekerja dari ruang kosong. Ia menunggu berkas dari Komnas HAM. Jadi kalau pintu pertama tidak dibuka, pintu kedua juga tidak akan pernah diketuk," ujarnya.


Satu Tewas, Tiga Belas Luka

Insiden Tiro terjadi Rabu (4/11/2026) sore di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, saat warga menggelar kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketegangan pecah ketika personel TNI datang untuk menurunkan bendera Bulan Bintang yang terpasang di sekitar musala.

Abzalul Riza (20) meninggal dunia dan 13 warga lainnya luka-luka. Enam personel TNI juga dilaporkan terluka. Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menyatakan pasukannya hanya menembakkan munisi hampa dan peluru karet ke udara, klaim yang dibantah saksi dari pihak warga.

Dari pemantauan awal, Komnas HAM menduga kuat luka di tubuh Abzalul disebabkan proyektil dan mendorong dilakukannya otopsi. Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah belum perlu membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan menyerahkan penyelidikan kepada Komnas HAM, dengan catatan tetap berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam setempat.

Desakan agar kasus ini dinaikkan statusnya sudah muncul. Komite Mualimin Aceh (KMA) Wilayah Pidie, wadah para eks Tripoli, meminta Komnas HAM tidak berhenti pada pemantauan dan segera membuka penyelidikan pro justitia.

Pemantauan Bukan Pro Justitia

Otto menjelaskan ada perbedaan mendasar antara pemantauan yang kini dijalankan Komnas HAM dan penyelidikan pro justitia. Pemantauan berpijak pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan berujung pada rekomendasi. Penyelidikan pro justitia diatur UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, harus diputuskan Sidang Paripurna, lalu dikerjakan tim ad hoc.

"Rekomendasi itu tidak punya daya paksa. Bisa dijalankan, bisa juga disimpan di laci. Pro justitia lain, hasilnya wajib diserahkan ke Jaksa Agung untuk disidik," kata Otto pendiri Imparsial tersebut.

Ia menduga Komnas HAM akan membaca Tiro sebagai peristiwa tunggal, yakni penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Dengan cara baca itu, unsur serangan "meluas atau sistematis" terhadap penduduk sipil, syarat kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 9 UU 26/2000, akan dianggap tidak terpenuhi.

"Padahal pertanyaan kuncinya bukan berapa jumlah korban, tetapi apakah ada pola dan kebijakan di baliknya. Penurunan paksa bendera di tengah acara keagamaan, oleh aparat bersenjata, harus dibaca bersama rangkaian penertiban serupa dan menguatnya pendekatan keamanan di Aceh belakangan ini," ujarnya.

Otto juga menyoroti sikap pemerintah yang menolak membentuk TGPF. "Ketika penyelidikan diminta berkoordinasi dengan institusi yang aparatnya sedang diperiksa, wajar kalau publik bertanya seberapa leluasa Komnas HAM bergerak," katanya.


Berkas Lama Pun Masih Macet

Pesimisme Otto juga berangkat dari pengalamannya sendiri. Pada 2013 ia memimpin tim Komnas HAM yang menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh. Lima peristiwa kemudian diselidiki secara pro justitia: Simpang KKA, Rumoh Geudong–Pos Sattis, Jambo Keupok, Timang Gajah, dan Bumi Flora.

Empat berkas sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, sementara Bumi Flora masih dalam penyelidikan. Tiga peristiwa bahkan sudah diakui negara sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, belum satu pun sampai ke meja hijau.

"Berkasnya bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, bertahun-tahun. Itu saya alami sendiri. Kalau kasus lama yang polanya sudah terang saja macet, apalagi kasus baru yang statusnya belum dinaikkan," tutur Otto.


Pengadilan HAM Aceh, Janji 20 Tahun

Soal penantian kedua, Otto mengingatkan bahwa pembentukan Pengadilan HAM untuk Aceh adalah janji tertulis dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Janji itu kemudian dituangkan dalam Pasal 228 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dua dekade berlalu, pengadilan itu tak kunjung berdiri.

Menurut Otto, ada ironi dalam Pasal 228. Pasal itu membatasi kewenangan Pengadilan HAM Aceh hanya untuk pelanggaran yang terjadi setelah UUPA diundangkan. Pembatasan itu dulu dikritik karena menutup pintu bagi korban masa konflik. Kini, justru kasus pasca-MoU seperti Tiro yang masuk persis dalam jangkauan pasal tersebut.

"Dulu alasannya selalu soal kasus lama, soal masa lalu yang sensitif. Sekarang kasusnya terjadi di depan mata, setelah damai, setelah UUPA. Tidak ada lagi alasan untuk terus menunda pengadilan itu," tegasnya.

Ia meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh memanfaatkan pembahasan revisi UUPA di DPR RI. Revisi itu, kata Otto, harus memuat tenggat yang jelas dan jaminan anggaran bagi pembentukan Pengadilan HAM Aceh, bukan sekadar mengulang rumusan lama. "Tanpa tenggat dan anggaran, Pasal 228 akan tetap jadi pasal tidur," ujarnya.

Otto turut menanggapi kelompok kerja ad interim yang dibentuk pemerintah untuk menuntaskan 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia menilai langkah itu patut diapresiasi, tetapi tidak menggantikan kebutuhan Aceh akan mekanisme peradilan yang permanen dan bisa menjangkau kasus baru.

Kredibilitas Komnas HAM Dipertaruhkan

Meski pesimis, Otto tetap menyampaikan tiga desakan. Pertama, Komnas HAM membawa kasus Tiro ke Sidang Paripurna untuk memutuskan apakah layak ditingkatkan ke pro justitia. Kedua, hasil pemantauan diumumkan ke publik dan disampaikan langsung kepada keluarga korban. Ketiga, saksi dan korban segera mendapat perlindungan dari LPSK.

"Kredibilitas Komnas HAM di Aceh dipertaruhkan di kasus ini. Orang Aceh sudah terlalu lama menunggu, dari Simpang KKA sampai Rumoh Geudong," katanya.

Otto menegaskan, perdamaian Aceh tidak cukup diukur dari berhentinya kontak senjata. "Damai tanpa keadilan itu rapuh. Kalau kasus Tiro dibiarkan berhenti di rekomendasi, pesan yang sampai ke rakyat Aceh jelas: setelah 21 tahun damai, hukum belum juga berpihak pada korban," pungkas sosiolog ternama ini.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI