DIALEKSIS.COM | Editorial - Sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Di Aceh, HUT RI dengan tema “Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat” juga diawali dengan peringatan 17 tahun Aceh Damai. 

Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mengajak semua pihak untuk bangkit secara bersama-sama. 

Ajakan itu sudah tepat. Dengan beban pembangunan yang cukup berat, seperti kemiskinan dan pengangguran, plus darurat stunting, thalasemia, serta serbuan masalah narkoba dan lainnya, ditambah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, tidak mungkin bisa diatasi bila mengandalkan ego sektoral, apalagi ego kekuasaan semata. 

Aceh bukan hanya wajib bangkit, tapi harus bisa bangkit lebih kuat bahkan lebih cepat. Karena itu, sangat dibutuhkan keberanian untuk berpikir lebih, dan kemauan berkerja lebih pula, plus keberbihakan yang lebih kepada rakyat. 

Modalitas untuk itu sudah ada, yaitu hidup di alam kemerdekaan, ada dilingkungan damai, Aceh juga provinsi syariat, provinsi urutan ke-4 dalam keterbukaan informasi publik, dan terkini oleh BPS disebut provinsi paling demokratis di Sumatera. 

Nyaris tidak ada alasan yang dapat dipandang sebagai faktor penganggu kerja pembangunan. Bahkan, terkini secara politik pembangunan juga sudah dilakukan secara kolaboratif hingga ke tingkag kementerian. 

Jadi, ironis sekali jika kemudian eksekutif dan legislatif tidak mampu menghadirkan agenda kerja dan penganggaran yang berpihak kepada kebangkitan rakyat Aceh. 

Jika anggaran pembangunan hanya dinikmati oleh wakil rakyat, bukan langsung oleh rakyat, maka sia-sialah tema kemerdekaan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. 

Berpihak langsung kepada rakyat itu indikator kuncinya sederhana. Maraknya sektor berusaha yang dilakukan rakyat khususnya oleh pelaku UMKM, adanya kebijakan dan dukungan ril untuk penyintas thalasemia dan stunting, dan makin membaiknya iklim pendidikan di Aceh, plus maraknya iklim tukar menukar pemikiran di semua kampus yang ada di Aceh. 

Memarakkan iklim berinvestasi untuk saat ini belumlah masuk dalam kebutuhan daharuriyat yang jika tidak segera dihadirkan dapat membuat Aceh hancur. Jadi, belum perlu dihadirkan sesegera mungkin. Tapi, sebatas sudah perlu disiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar pada waktunya jika dilakukan pengelolaan benar-banar dapat dihindari bencana yang ditimbulkan. []