Minggu, 12 Oktober 2025
Beranda / /

  • KIA Apresiasi Transparansi PT PEMA dalam Mendorong Pembangunan Aceh
    Aceh | 5 hari lalu
    KIA Apresiasi Transparansi PT PEMA dalam Mendorong Pembangunan Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Suasana penuh keakraban mewarnai pertemuan antara jajaran PT Pembangunan Aceh (Perseroda) dan Komisi Informasi Aceh (KIA) pada Jumat (3/10/2025). Pertemuan yang berlangsung di Kantor PT PEMA, Banda Aceh ini tidak hanya sebagai agenda audiensi, tetapi juga silaturahmi antar kedua lembaga.

  • FOINI: Transparansi Profil Calon Peserta Pemilu Sebuah Keharusan!
    Polkum | 25 hari lalu
    FOINI: Transparansi Profil Calon Peserta Pemilu Sebuah Keharusan!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menilai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 731/2025 terkait keterbatasan akses informasi bukanlah sebuah prestasi, melainkan koreksi yang lahir karena tekanan publik.

  • Reformasi Kebijakan TKDN: Murah, Mudah, Cepat, dan Transparan
    Pemerintahan | 28 hari lalu
    Reformasi Kebijakan TKDN: Murah, Mudah, Cepat, dan Transparan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi melakukan reformasi besar-besaran terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjanjikan sistem sertifikasi TKDN yang lebih murah, mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

  • Janji Bersih Mualem Dapat Dukungan KPK
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Janji Bersih Mualem Dapat Dukungan KPK

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) mulai merealisasikan komitmen kampanyenya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu langkah konkret terlihat dari pelibatan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan proyek strategis dan bantuan sosial di Aceh.

  • Raihal Fajri: Penguatan Wali Nanggroe Harus Transparan dan Demokratis
    Aceh | 2 bulan lalu
    Raihal Fajri: Penguatan Wali Nanggroe Harus Transparan dan Demokratis

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Katahati Institute, Raihal Fajri, menanggapi pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, yang berlangsung di kediaman dinas Mendagri di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

  • TTI: Proses Tender Harus Terbuka, Masyarakat Berhak Tahu
    Pemerintahan | 4 bulan lalu
    TTI: Proses Tender Harus Terbuka, Masyarakat Berhak Tahu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Padahal, menurut Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, transparansi adalah pilar utama dalam mewujudkan integritas dan efisiensi dalam setiap proses tender, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

  • Jaga Desa, Pilar Transparansi dan Akuntabilitas di Gampong
    Aceh | 5 bulan lalu
    Jaga Desa, Pilar Transparansi dan Akuntabilitas di Gampong

    DIALEKSIS.COM | Sabang - Upaya membangun tata kelola gampong yang bersih, transparan, dan akuntabel kini mendapat angin segar lewat kehadiran platform digital Jaga Desa. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sabang, Milono Raharjo, S.H., M.H., menilai bahwa inovasi tersebut menjadi langkah progresif dalam memperkuat pengawasan serta mencegah potensi tindak pidana, khususnya korupsi, di tingkat gampong.

  • BPKK Banda Aceh Akan Sosialisasikan Tapping Box
    Aceh | 5 bulan lalu
    BPKK Banda Aceh Akan Sosialisasikan Tapping Box

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh- Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh akan mengadakan sosialisasi penerapan sistem pelaporan dan penerimaan pembayaran pajak daerah secara online dengan menggunakan Tapping Box.

  • TTI Desak APH Tindak Tegas Pelanggaran Tender, Sebut 80% Dokumen Tender Palsu
    Pemerintahan | 6 bulan lalu
    TTI Desak APH Tindak Tegas Pelanggaran Tender, Sebut 80% Dokumen Tender Palsu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memproses temuan pelanggaran sistemik dalam pengadaan barang dan jasa di berbagai daerah, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Nasruddin Bahar, Koordinator TTI, menyatakan bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan harus diberi sanksi tegas.

  • Keadilan untuk Hasviani Imam, Tuntaskah Diselesaikan?
    Tajuk | 6 bulan lalu
    Keadilan untuk Hasviani Imam, Tuntaskah Diselesaikan?

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Tragedi pembunuhan Hasviani Imam membuka luka mendalam di hati masyarakat Aceh Utara sekaligus menantang integritas sistem hukum. Peristiwa yang berawal dari transaksi jual beli mobil Toyota Innova dengan modus tes drive di jalur sepi ini, berakhir dengan penemuan jenazah korban secara mengenaskan. Kasus ini tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga menyoroti potensi celah dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas aparat negara.

  • Tragedi Hasviani Imam: Menuntut Transparansi dan Keadilan, Mampukah?
    Indepth | 6 bulan lalu
    Tragedi Hasviani Imam: Menuntut Transparansi dan Keadilan, Mampukah?

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Kasus pembunuhan Hasviani Imam (45), korban perampokan mobil Toyota Innova, kembali mengguncang masyarakat Aceh Utara. Kejadian yang berlangsung sejak Minggu (16/3) lalu, usai transaksi jual beli yang disertai modus tes drive, berakhir dengan penemuan jenazah mengenaskan di kawasan Gunung Salak pada Senin (17/3). Berbagai pihak, mulai dari TNI AL hingga lembaga HAM dan tokoh masyarakat, mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan tegas, mengingat keterlibatan oknum militer dalam tindak pidana ini.

« 1 2 3 4 »

bank aceh