Selasa, 11 November 2025
Beranda / /

  • Aryos Nivada: Komisi Reformasi Polri Harus Jadi Motor Perubahan, Bukan Sekadar Simbol Kekuasaan
    Polkum | 3 hari lalu
    Aryos Nivada: Komisi Reformasi Polri Harus Jadi Motor Perubahan, Bukan Sekadar Simbol Kekuasaan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat politik dan keamanan sekaligus dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada, menyambut positif pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 November 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa komisi tersebut hanya akan bermakna bila mampu melahirkan perubahan substantif, bukan sekadar perpanjangan tangan dari kekuasaan.

  • Presiden Prabowo Lantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka
    Pemerintahan | 3 hari lalu
    Presiden Prabowo Lantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025. Pelantikan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan profesionalisme institusi Polri melalui kajian menyeluruh yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

  • Simfoni Reformasi: Sekda dan Orkestra Birokrasi Aceh
    Celoteh-warga | 14 hari lalu
    Simfoni Reformasi: Sekda dan Orkestra Birokrasi Aceh

    DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Di tengah birokrasi yang kerap berjalan tanpa partitur, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., MPA, tampil sebagai dirigen yang mencoba menyusun ulang not-not tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan manajerial yang sistematis, Nasir membangun ritme baru terlihat dari simfoni dimainkan untuk lebih tertata, lebih tegas, dan berorientasi pada kapabilitas.

  • Reformasi Kebijakan TKDN: Murah, Mudah, Cepat, dan Transparan
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Reformasi Kebijakan TKDN: Murah, Mudah, Cepat, dan Transparan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi melakukan reformasi besar-besaran terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjanjikan sistem sertifikasi TKDN yang lebih murah, mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

  • 400 Ekonom Desak Pelonggaran TKDN, Kemenperin: Sudah Direformasi
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    400 Ekonom Desak Pelonggaran TKDN, Kemenperin: Sudah Direformasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 400 ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia melayangkan desakan terhadap pemerintah untuk mengevaluasi dan melonggarkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), terutama pada sektor yang belum memiliki pemasok lokal yang memadai. 

  • Reformasi PPDS, Menkes: Pendidikan Spesialis Digaji dan Dibiayai Pemerintah
    Nasional | 2 bulan lalu
    Reformasi PPDS, Menkes: Pendidikan Spesialis Digaji dan Dibiayai Pemerintah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan reformasi pendidikan dokter spesialis harus mengikuti standar internasional. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) kini mengadopsi pola di mana peserta didik tidak lagi dianggap mahasiswa, melainkan tenaga profesional yang bekerja sambil menempuh pelatihan.

  • Risman Rachman Nilai Suara Mahasiswa Dibajak, Desak Reformasi Total DPR dan DPRA
    Polkum | 2 bulan lalu
    Risman Rachman Nilai Suara Mahasiswa Dibajak, Desak Reformasi Total DPR dan DPRA

    DIALEKSIS.COM | Pemerhati sosial politik, Risman Rachman, menilai suara mahasiswa yang murni dibajak oleh isu politik sesaat. Melalui unggahan di laman Facebook pribadinya 4 September 2025, ia mempertanyakan motif di balik hadirnya wacana “pisah” Aceh yang tiba-tiba diselipkan di panggung mahasiswa.

  • Hari Lahir Pancasila, Menteri Rini: Refleksi ASN untuk Akselerasi Reformasi Birokrasi
    Nasional | 5 bulan lalu
    Hari Lahir Pancasila, Menteri Rini: Refleksi ASN untuk Akselerasi Reformasi Birokrasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni 2025. Hari Pancasila tidak hanya menjadi momen untuk mengenang dan memperingati lahirnya dasar negara Indonesia, namun juga sebagai refleksi untuk memperkuat komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga cita-cita luhur bangsa.

  • Perayaan May Day 2025 di Monas: 200.000 Buruh Serukan Enam Tuntutan Reformasi Ketenagakerjaan
    Nasional | 6 bulan lalu
    Perayaan May Day 2025 di Monas: 200.000 Buruh Serukan Enam Tuntutan Reformasi Ketenagakerjaan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 200.000 buruh dari berbagai serikat pekerja memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Aksi damai yang digagas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menyuarakan enam tuntutan utama yang menjadi sorotan publik, mulai dari penghapusan sistem outsourcing hingga pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

  • Pertemuan BRICS: Menlu Sugiono Pertegas Pentingnya Penegakan Hukum Internasional
    Dunia | 6 bulan lalu
    Pertemuan BRICS: Menlu Sugiono Pertegas Pentingnya Penegakan Hukum Internasional

    DIALEKSIS.COM | Rio de Janeiro - Menteri Luar Negeri RI Sugiono hadir dan menyampaikan pernyataan nasional pada BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (28/4/2025). Pertemuan membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian dunia, di antaranya perkembangan politik dan keamanan global dan kawasan, reformasi tata kelola global, dan peran negara-negara berkembang dalam penguatan multilateralisme.

  • Revisi UU TNI: 7/10 Responden Tolak Perluasan Peran Militer, Reformasi 1998 Terancam
    Data | 7 bulan lalu
    Revisi UU TNI: 7/10 Responden Tolak Perluasan Peran Militer, Reformasi 1998 Terancam

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas merilis hasil jajak pendapat terbaru yang mengungkap kekhawatiran publik terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang sedang dibahas DPR dan pemerintah. Survei yang digelar pada 17-20 Maret 2025 ini menunjukkan 69,5% atau tujuh dari sepuluh responden menilai perluasan jabatan TNI ke lembaga sipil berpotensi memundurkan proses reformasi yang dimulai sejak 1998.

  • Sipil vs Militer: Dua Dekade Tarik Ulur Pasca Reformasi
    Tajuk | 7 bulan lalu
    Sipil vs Militer: Dua Dekade Tarik Ulur Pasca Reformasi

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dua puluh empat tahun Reformasi, relasi sipil-militer masih seperti bara dalam sekam. Di satu sisi, TNI telah "kembali ke barak" lewat UU No. 34/2004. Di sisi lain, otoritas sipil justru gagal memanfaatkan momentum ini untuk membangun tata kelola pertahanan yang modern, profesional, dan bebas intervensi politik. Alih-alih harmoni, yang terjadi adalah ketegangan laten: militer merasa tak diurus, sementara sipil sibuk berebut kuasa dengan mengorbankan integritas demokrasi.

« 1 2 3 »