DHS.Homeland Security headquarters in the suburbs of DC. Foto: net
DIALEKSIS.COM | Washington - Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) resmi mengalami shutdown parsial pada Sabtu (14/2/2026) setelah Gedung Putih dan Senat gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran kementerian tersebut.
Kebuntuan terjadi akibat perbedaan tajam antara Partai Demokrat dan Partai Republik mengenai operasi badan imigrasi di bawah DHS, khususnya Immigration and Customs Enforcement (ICE). Demokrat menilai operasi ICE belakangan semakin represif dan menuntut reformasi sebagai syarat persetujuan anggaran.
Dalam pemungutan suara di Senat pada Kamis (12/2), rancangan undang-undang anggaran DHS hanya memperoleh 52 suara dari 100 senator. Jumlah tersebut tidak memenuhi ambang batas 60 suara yang dibutuhkan agar RUU dapat disahkan.
Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menegaskan pihaknya menolak memberikan anggaran tanpa pembenahan terhadap kewenangan ICE.
“RUU Partai Republik memungkinkan agen ICE merusak pintu tanpa surat perintah, memakai masker dan tak bisa diidentifikasi, serta menggunakan anak-anak sebagai umpan bagi orang tua mereka,” kata Schumer.
Ia menambahkan, Demokrat akan tetap pada sikapnya. “Tidak ada anggaran untuk ICE sampai mereka dikendalikan, sampai kekerasan berakhir,” tegasnya.
Tuntutan Reformasi
Para pemimpin Demokrat di Kongres mendesak sejumlah perubahan dalam operasi ICE, di antaranya melarang agen memakai masker untuk menyembunyikan identitas, melarang penargetan berdasarkan ras, serta melarang penggerebekan di lokasi sensitif seperti sekolah dan gereja.
Sebaliknya, Partai Republik menolak tuntutan tersebut dan menilai usulan Demokrat tidak realistis serta dapat melemahkan penegakan hukum imigrasi.
Ketegangan ini juga dipicu insiden operasi ICE di negara bagian Minnesota yang dilaporkan menewaskan dua orang dan memicu sorotan publik.
ICE dan CBP Tetap Beroperasi
Meski DHS mengalami shutdown parsial, ICE serta Customs and Border Protection (CBP) tetap dapat beroperasi dan membayar pegawainya. Kedua badan tersebut memiliki akses ke dana sekitar US$75 miliar yang berasal dari undang-undang anggaran sebelumnya yang disahkan pada masa Presiden Donald Trump.
Sementara itu, sejumlah fungsi lain di bawah DHS berpotensi terdampak, termasuk layanan administratif dan operasional non-esensial.
DPR dan Senat dijadwalkan tidak bersidang kembali hingga 23 Februari mendatang. Dengan demikian, shutdown parsial DHS diperkirakan berlangsung setidaknya selama 10 hari ke depan, kecuali tercapai kompromi politik di antara kedua kubu.
Kebuntuan ini kembali menyoroti polarisasi tajam politik Amerika Serikat, terutama dalam isu imigrasi yang menjadi salah satu agenda paling sensitif menjelang dinamika politik nasional berikutnya.
Sebelumnya
