Beranda / /

  • Wali Nanggroe dan Ketua Pengadilan Tinggi Bahas Penegakan Hukum di Aceh
    Aceh | 24 hari lalu
    Wali Nanggroe dan Ketua Pengadilan Tinggi Bahas Penegakan Hukum di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menerima audiensi dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam. Plt. Kabag Kerja sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar dalam rilisnya mengatakan, dalam pertemuan ini lebih banyak membahas isu-isu terkait penegakan hukum di Aceh.

  • For-Bina: BKSDA Jangan Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum Konservasi di Aceh
    Aceh | 1 bulan lalu
    For-Bina: BKSDA Jangan Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum Konservasi di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) jangan tebang pilih dalam penegakan hukum konservasi di Aceh. Kesenjangan dan penggunaan standar ganda dalam penanganan Konflik satwa dan konflik agraria dalam hutan konservasi hanya akan menambah konflik baru dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap BKSDA.

  • BSI Dukung Penegakan Hukum Terhadap Oknum Pegawai
    Aceh | 1 bulan lalu
    BSI Dukung Penegakan Hukum Terhadap Oknum Pegawai

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bank menegakkan praktik manajemen risiko yang ketat dan tak segan menindak tegas oknum pegawai yang terbukti bersalah dan melanggar ketentuan perbankan sebagaimana telah dilakukan terhadap oknum pegawai di BSI KCP Aceh Indra Makmur.  

  • Kapolda Aceh: Optimalkan Fungsi Kepolisian melalui Pendekatan Presisi
    Aceh | 1 bulan lalu
    Kapolda Aceh: Optimalkan Fungsi Kepolisian melalui Pendekatan Presisi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko meminta jajarannya untuk mengoptimalisasi fungsi kepolisian dengan memaksimalkan pendekatan berbasis presisi dalam pelayanan masyarakat, serta memastikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berkeadilan.

  • Netralitas Aparat Penegak Hukum, Pilar Demokrasi Pilkada Aceh 2024
    Tajuk | 2 bulan lalu
    Netralitas Aparat Penegak Hukum, Pilar Demokrasi Pilkada Aceh 2024

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Pilkada Aceh 2024 menjadi panggung penting untuk membuktikan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam setiap pesta demokrasi, netralitas aparat penegak hukum (APH) menjadi ujian utama, termasuk di Aceh, yang memiliki sejarah politik unik dan dinamis. 

  • Seragam Penegak Hukum dan Tambang Ilegal
    Feature | 2 bulan lalu
    Seragam Penegak Hukum dan Tambang Ilegal

    DIALEKSIS.COM | Feature - Ada pengkhianat untuk negeri, ada pahlawan untuk rakyat. Seragam yang dikenakannya menandakan dia sebagai aparat penegak hukum. Pangkatnya sudah Ajun komisaris. 

  • Kajari Bireuen Munawal Hadi: Prestasi dan Integritas di Tengah Tantangan
    Soki | 5 bulan lalu
    Kajari Bireuen Munawal Hadi: Prestasi dan Integritas di Tengah Tantangan

    DIALEKSIS.COM | Soki - Munawal Hadi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, terus menunjukkan kinerja yang layak diapresiasi. Di bawah kepemimpinannya, Kejari Bireuen tidak hanya berhasil mencapai berbagai target, tetapi juga mendapatkan pengakuan atas dedikasinya dalam menegakkan hukum dan mengelola sumber daya secara optimal.

  • Seriuskah Ingin Memberantas Judi?
    Kolom | 7 bulan lalu
    Seriuskah Ingin Memberantas Judi?

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Permainan ini sudah cukup lama dan bertabur di bumi Pertiwi, publik kini mempertanyakan seriuskah pemerintah memberantas judi online? Gaungnya saat ini menggema, upaya aparat penegak hukum dalam memberantas judi mulai terlihat, namun mampukah penegak hukum kita memberantasnya?

  • Ketua MK: Banyak Penegak Hukum Belum Paham Putusan MK
    Nasional | 11 bulan lalu
    Ketua MK: Banyak Penegak Hukum Belum Paham Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membuka secara resmi kegiatan Bedah buku “Kompilasi dan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: KUHAP, KUHP dan Tindak Pidana di Luar KUHP”.

  • Tragedi Keuangan PDAM Tirta Sejuk: Kisah Dibalik Dana Hibah 1 Miliar dan Panggilan Kepada Penegak Hukum
    Aceh | 1 tahun lalu
    Tragedi Keuangan PDAM Tirta Sejuk: Kisah Dibalik Dana Hibah 1 Miliar dan Panggilan Kepada Penegak Hukum

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Muhammad Khaidir, SH, Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh, mengajukan permintaan kepada Penegak Hukum dan APIP (Apparatus Pemeriksa Internal Pemerintah) untuk menyelidiki penggunaan dana hibah sebesar Rp 1 miliar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kepada PDAM Tirta Sejuk pada tahun 2019, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 900/278/2019.

  • LSI: Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum Membaik
    Berita | 1 tahun lalu
    LSI: Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum Membaik

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum disebut mengalami penurunan pada Oktober 2023. Berdasarkan riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), 36,1 persen responden beranggapan penegakan hukum saat ini buruk dan sangat buruk, sedangkan sangat baik dan baik hanya 28,1 persen.

    "Sementara itu, sebanyak 29,1 persen responden lainnya menilai penegakan hukum sedang. Adapun yang tidak menjawab atau tidak hanya 6,7 persen," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparan survei bertajuk "Sikap Publik terhadap Putusan MK dan Dampaknya terhadap Dukung Politik dalam Pemilu 2024", Minggu (22/10/2023).

  • Panglima TNI Diminta Proses Hukum Pelaku Disampaikan Pada Publik
    Aceh | 1 tahun lalu
    Panglima TNI Diminta Proses Hukum Pelaku Disampaikan Pada Publik

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Zulfikar Muhammad, meminta Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dapat turun tangan memberikan atensi khusus terhadap kematian Imam Masykur (25) warga Desa Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Provinsi Aceh diduga karena disiksa oleh Oknum TNI yang bertugas di Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

  • KPK Pastikan Proses Hukum Kasus Korupsi Meski di Tahun Politik
    Polkum | 1 tahun lalu
    KPK Pastikan Proses Hukum Kasus Korupsi Meski di Tahun Politik

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap memproses hukum kasus dugaan korupsi meskipun di tahun politik.

    Sikap tersebut berbeda dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menunda seluruh proses penegakan hukum terkait capres-cawapres, caleg dan kepala daerah terkait Pemilu 2024.


« 1 2 3 »