Rabu, 30 September 2026
Beranda / /

  • FPRMI Aceh Desak BNN-Mabes Polri Usut Oknum Anggota DPR dan Pejabat Aceh
    Aceh | 7 hari lalu
    FPRMI Aceh Desak BNN-Mabes Polri Usut Oknum Anggota DPR dan Pejabat Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Aceh, mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN), BNNP Aceh, Mabes Polri, dan Polda Aceh, melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika yang disebut, melibatkan sejumlah oknum di lingkungan DPR Aceh dan pejabat eselon II dan II di jajaran Pemerintah Aceh.

  • Revisi UUPA Jadi Inisiatif DPR RI, Mualem–Dek Fadh Sampaikan Apresiasi
    Pemerintahan | 21 hari lalu
    Revisi UUPA Jadi Inisiatif DPR RI, Mualem–Dek Fadh Sampaikan Apresiasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) menyampaikan apresiasi kepada DPR RI setelah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

  • Terima Waled Nu, Dasco Pastikan Aspirasi Aceh Dikawal di DPR RI
    Parlemenkita | 27 hari lalu
    Terima Waled Nu, Dasco Pastikan Aspirasi Aceh Dikawal di DPR RI

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., menegaskan pentingnya mendengar langsung aspirasi para ulama Aceh sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan sejarah dan perjuangan daerah tersebut.

  • RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi III DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dipercepat. RUU tersebut ditargetkan disahkan menjadi undang-undang paling lambat Desember 2026.

  • Rencana Kenaikan Gaji Kepala Daerah, DPR: Harus Berbasis Kinerja
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    Rencana Kenaikan Gaji Kepala Daerah, DPR: Harus Berbasis Kinerja

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

« 1 2 3 4 »