Kamis, 02 Juli 2026
Beranda / /

  • DPMG Aceh Dorong Tata Kelola Aset Gampong yang Transparan dan Akuntabel
    Pemerintahan | 22 hari lalu
    DPMG Aceh Dorong Tata Kelola Aset Gampong yang Transparan dan Akuntabel

    DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh menggelar Pelatihan Pengelolaan Aset Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam mengelola aset desa secara tertib, transparan, dan akuntabel.

  • TTI Desak Manajemen RSUDZA Transparan soal Isu Pengadaan Obat Ratusan Miliar
    Polkum | 2 bulan lalu
    TTI Desak Manajemen RSUDZA Transparan soal Isu Pengadaan Obat Ratusan Miliar

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Aceh, Nasruddin Bahar, mendesak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) untuk bersikap transparan terkait isu pengadaan obat dan alat kesehatan yang nilainya disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah.

  • Soal Pokir, Ketua DPRA Dinilai Berbohong, Diminta Dibuka Transparan ke Publik
    Polkum | 2 bulan lalu
    Soal Pokir, Ketua DPRA Dinilai Berbohong, Diminta Dibuka Transparan ke Publik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin, melontarkan kritik terhadap pernyataan Ketua DPRA terkait pengelolaan pokok pikiran (pokir) dewan. Ia menilai ada sejumlah klaim yang tidak sesuai dengan praktik di lapangan dan menyebutnya sebagai kebohongan besar.

  • Cegah Konflik, Penempatan Huntara Korban Banjir Aceh Harus Adil dan Transparan
    Polkum | 5 bulan lalu
    Cegah Konflik, Penempatan Huntara Korban Banjir Aceh Harus Adil dan Transparan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh Social Development menegaskan bahwa penempatan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pilih kasih. Prinsip tersebut dinilai krusial untuk menjaga stabilitas sosial serta mencegah potensi konflik di tengah kehidupan masyarakat pascabencana.

  • Bunda Salma: Kasus PT BMU Perlu Dikawal dengan Transparan dan Proporsional
    Parlemenkita | 7 bulan lalu
    Bunda Salma: Kasus PT BMU Perlu Dikawal dengan Transparan dan Proporsional

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh, Salmawati, SE., MM, atau yang akrab disapa Bunda Salma, menegaskan pentingnya pengawalan secara transparan terhadap penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Beri Mineral Utama (PT BMU) di Kabupaten Aceh Selatan, yang izinnya telah dicabut oleh Pemerintah Aceh.

  • Reformasi Kebijakan TKDN: Murah, Mudah, Cepat, dan Transparan
    Pemerintahan | 9 bulan lalu
    Reformasi Kebijakan TKDN: Murah, Mudah, Cepat, dan Transparan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi melakukan reformasi besar-besaran terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjanjikan sistem sertifikasi TKDN yang lebih murah, mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

  • Raihal Fajri: Penguatan Wali Nanggroe Harus Transparan dan Demokratis
    Aceh | 11 bulan lalu
    Raihal Fajri: Penguatan Wali Nanggroe Harus Transparan dan Demokratis

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Katahati Institute, Raihal Fajri, menanggapi pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, yang berlangsung di kediaman dinas Mendagri di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

« 1 2 »

dishes