DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) memfasilitasi audiensi penyelesaian persoalan Hak Guna Usaha (HGU) lahan antara PT Bumi Flora dengan masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Presisi Polda Aceh, Senin, 11 Mei 2026 tersebut dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Kombes Pol. Andre Librian, S.I.K., mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs Marzuki Ali Basyah, M. M.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyambut positif putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait keabsahan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024-2028.

DIALEKSIS.COM | Hong Kong - Anak perusahaan dari perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang telah kehilangan kendali atas dua pelabuhan penting di Terusan Panama mengatakan bahwa mereka menuntut ganti rugi sebesar $2 miliar dari Panama atas pengambilalihan pelabuhan-pelabuhan tersebut secara "ilegal".

DIALEKSIS.COM | Sabang - Sidang lanjutan perkara dugaan perbuatan melawan hukum terkait pembangunan Gedung Guskamla yang disebut berdiri di atas tanah milik almarhum Said Nya’pa kembali digelar di Pengadilan Negeri Sabang, Rabu, 18 Februari 2026. Dalam persidangan itu, pihak penggugat menghadirkan tiga saksi fakta untuk menguatkan dalil kepemilikan tanah.

DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Sengketa lahan antara masyarakat dan PT Cemerlang Abadi (PT CA) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menjadi sorotan. Instruksi Bupati Abdya, Safaruddin, kepada Kepala Dinas Pertanahan untuk segera menuntaskan konflik tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam memperbaiki tata kelola pertanahan di daerah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Putusan tersebut menegaskan bahwa wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tidak dapat langsung diseret ke proses pidana atau perdata tanpa lebih dulu menempuh mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Publik berhak menuntut transparansi, bukan desahan atau manuver politik sebagai modal utama demokrasi dan kepercayaan terhadap institusi negara.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kasus dugaan jual beli tanah negara yang melibatkan Anggota DPR RI Teuku Abdul Khalid (TA Khalid) saat ini sedang diproses oleh Polres Lhokseumawe.

Laporan tersebut dilayangkan oleh seorang warga bernama Sofian M. Diah terkait penjualan lahan seluas 1.053 meter persegi di Dusun Sawang Keupula, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dugaan penjualan tanah negara yang menyeret nama TA Khalid terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Kasus ini pertama kali diberitakan Dialeksis pada 14 Januari 2026 melalui laporan berjudul Diduga Jual Tanah Negara, TA Khalid Dilaporkan ke Polres Lhokseumawe.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Informasi hasil penelusuran Dialeksis.com memperoleh keterangan dari sumber yang dipercaya terkait klaim dari Anggota DPR RI Perwakilan Aceh, TA Khalid, yang menyebut persoalan tanah yang melibatkan dirinya telah selesai. Penelusuran ini dilakukan untuk meluruskan informasi agar tidak berkembang simpang siur di tengah publik.

DIALEKSIS.COM | Indepth - Bagaimana nasib rakyat kecil ketika harus berhadapan dengan mafia tanah? Bagaikan daun yang membentur duri. Tidak punya kekuatan untuk mempertahankan haknya.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat, melalui Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat Aharis Mabrur, SH., MH MM, memberikan tanggapan terhadap pemberitaan media mengenai aksi protes warga Gampong Paya Luah, Kecamatan Woyla, pada 12 November 2025, yang menyoroti sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Gading Bhakti.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) menggelar rapat diseminasi dan asistensi untuk memperkuat penanganan sengketa dan konflik pertanahan di berbagai daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam semangat menjunjung tinggi keadilan dan menjaga marwah organisasi, Penggugat secara resmi menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh terkait sengketa kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih menghadapi sengketa tapal batas wilayah yang belum terselesaikan hingga tahun 2025. Persoalan perbatasan administratif ini seringkali memicu polemik di tingkat lokal, bahkan berpotensi menimbulkan gesekan antarwarga. Meski pemekaran wilayah di Aceh telah berlangsung sejak dua dekade lalu, pada kenyataannya masih terdapat segmen-segmen batas daerah yang belum ditetapkan secara definitif dan adil (Antaranews.com, 2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026, berbagai pihak mulai mengkhawatirkan potensi tumpang tindih dalam implementasi dan penegakan hukum, khususnya di bidang kekayaan intelektual (KI). 

DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., memimpin langsung rapat koordinasi penyelesaian sengketa pertanahan antara masyarakat Gampong Sri Mulya Kemukiman Buntul Reje, Kecamatan Peunaron, dan masyarakat Kecamatan Simpang Jernih dengan PT. Enamenam Agro Group (HGU). Mediasi berlangsung di Aula Setdakab Aceh Timur, Senin (25/8/2025).

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Di antara gema azan dan derap langkah aparat, terbentang tanah lapang yang menjadi saksi banyak peristiwa. Blangpadang bukan sekadar hamparan rumput di jantung Banda Aceh. Ia adalah ruang ibadah tak langsung, tempat masyarakat berziarah waktu, berolahraga, berkumpul, bahkan bersujud dalam salat berjamaah saat hari besar Islam. Tapi kini, tanah ini tak hanya memanggil jemaah -- ia juga menjerat kita pada pertanyaan pelik: milik siapa sesungguhnya Blangpadang?

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Al Chaidar Abdurrahman Puteh, Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh (Unimal) menilai bahwa proses pengambilalihan tanah wakaf Blang Padang yang saat ini dikuasai TNI AD berpotensi memicu ketegangan baru antara masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati Politik dan Pemerintahan, Risman Rachman mengatakan bahwa tanpa keberanian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali yang mengangkat isu empat pulau ke hadapan publik pada 15 Mei 2025, bisa saja masyarakat tidak mengetahui keputusan Kemendagri yang telah ditandatangani pada 25 April 2025 lalu.