Beranda / /

  • IMM Aceh Desak DPR Batalkan RUU Pilkada Secara Resmi
    Polkum | 2 bulan lalu
    IMM Aceh Desak DPR Batalkan RUU Pilkada Secara Resmi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Baru-baru ini DPR RI telah menghebohkan seluruh Indonesia dengan membahas Revisi UU Pilkada. Padahal sebelum DPR RI membahasnya melalui Rapat Panja yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah.

  • RUU Polri Benarkah Untuk Reformasi Atau Superbody?
    Indepth | 3 bulan lalu
    RUU Polri Benarkah Untuk Reformasi Atau Superbody?

    Apakah tepat RUU itu untuk dibahas, apakah RUU ini akan memberikan dampak kenyaman dan sangat bermanfaat kepada publik, atau sebagai ajang kekuasan untuk “mengepakan sayap” intitusi negara ini. Publik membahasnya.

  • Pakar Hukum: Revisi UU Kepolisian Perlu Partisipasi Publik yang Masif
    Pemerintahan | 4 bulan lalu
    Pakar Hukum: Revisi UU Kepolisian Perlu Partisipasi Publik yang Masif

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pakar Hukum Mawardi Ismail menyoroti proses revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dinilai terlalu terburu-buru. Menurutnya, undang-undang yang menyangkut kepentingan publik secara luas membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih masif dalam proses perumusannya.

  • Polemik Jurnalistik Investigasi di RUU Penyiaran, Ini Penjelasan Komisi I DPR RI
    Parlemenkita | 6 bulan lalu
    Polemik Jurnalistik Investigasi di RUU Penyiaran, Ini Penjelasan Komisi I DPR RI

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan asal muasal munculnya beleid tentang Standar Isi Siaran (SIS) di dalam draf RUU Penyiaran. Salah satu yang menjadi polemik belakangan ini adalah mengenai larangan siaran Jurnalistik Investigasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 50(B) ayat 2 Poin C. 

  • RUU Desa Sah Jadi UU, Kepala Desa Menjabat Selama 8 Tahun
    Parlemenkita | 7 bulan lalu
    RUU Desa Sah Jadi UU, Kepala Desa Menjabat Selama 8 Tahun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU). 

  • Kepala Desa Semakin Berkuasa Dalam RUU Desa Terbaru, Simak Isinya
    Pemerintahan | 9 bulan lalu
    Kepala Desa Semakin Berkuasa Dalam RUU Desa Terbaru, Simak Isinya

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Jabatan kepala desa telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Dalam Negeri dalam pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.



  • Parlemen Denmark Sahkan RUU Pelarangan Pembakaran Alquran
    Dunia | 11 bulan lalu
    Parlemen Denmark Sahkan RUU Pelarangan Pembakaran Alquran

    DIALEKSIS.COM | Dunia - Parlemen Denmark telah meloloskan rancangan undang-undang yang melarang pembakaran salinan Al-Quran di tempat umum setelah protes di negara-negara Muslim atas penodaan kitab suci Islam yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.

  • Fachrul Razi Pastikan Kawal RUU Desa Disahkan Awal Tahun 2024
    Parlemenkita | 11 bulan lalu
    Fachrul Razi Pastikan Kawal RUU Desa Disahkan Awal Tahun 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyikapi perihal aksi dan perwakilan pendemo dari Kepala Desa (Kades) yang menuntut segera disahkannya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) di Gedung DPR RI pada Selasa (5/12/2023) lalu. 

  • IDI Aceh Serahkan Donasi Untuk Rakyat Palestina
    Aceh | 1 tahun lalu
    IDI Aceh Serahkan Donasi Untuk Rakyat Palestina

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua IDI Wilayah Aceh Safrizal Rahman menyambut kedatangan Duta Besar Palestina Untuk Indonnesia, Dr Zuhair SM Al Shun dalam ranngkaian kegiatan unndangan USK, Kamis (16/11//2023). 

    Dalam kesempatan itu, IDI Wilayah Aceh juga melakukan pertemuan silaturahmi dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia yang di hadiri oleh para ketua IDI Cabang Se-Aceh yang berasal dari 23 Cabang IDI. 

  • RUU ASN, Kepala Dinas Harus Magang Minimal 2 Bulan di BUMN
    Berita | 1 tahun lalu
    RUU ASN, Kepala Dinas Harus Magang Minimal 2 Bulan di BUMN

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) mengatur pengembangan sumber daya manusia melalui program experiential learning atau magang. 

  • Ketua IDI Aceh: Tumbuh Kembang Anak Juga Perlu Diawasi
    Aceh | 1 tahun lalu
    Ketua IDI Aceh: Tumbuh Kembang Anak Juga Perlu Diawasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peringati Hari Anak Nasional jatuh pada Minggu, (22/7/2023) yang bertemakan "Anak Terlindungi, Indonesia Maju". Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, dr. Safrizal Rahman menagatakan kesehatan anak juga berpengaruh pada Aceh terlindungi dari penyakit dan Aceh yang maju.

    dr. Safrizal mengatakan, anak adalah masa depan bangsa, sehat tidaknya bangsa kita ke depan tergantung dari sehat tidaknya anak bangsa saat ini. Indonesia sendiri masih berhadapan dengan banyak problematika kesehatan anak seperti stunting. 

  • Sejumlah Organisasi Profesi Tolak UU Kesehatan, KSP Moeldoko: Setiap UU Ada Riak
    Nasional | 1 tahun lalu
    Sejumlah Organisasi Profesi Tolak UU Kesehatan, KSP Moeldoko: Setiap UU Ada Riak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menganggap wajar sejumlah organisasi menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Sebab, setiap kebijakan bakal menimbulkan pro dan kontra. 

    "Kalau setiap UU yang lahir itu ada lah riak-riak seperti itu karena semua itu tidak ada yang mulus," ujar Moeldoko ditemui di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).  

  • Bahas RUU KKR, Pemerintah Tak Akan Masukkan Pasal yang Ditolak MK
    Aceh | 1 tahun lalu
    Bahas RUU KKR, Pemerintah Tak Akan Masukkan Pasal yang Ditolak MK

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra mengaku tengah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

    Dalam pembahasan kali ini, Pemerintah mengaku akan mengkaji ulang pasal-pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. Salah satunya soal penutupan proses yudisial bagi korban pelanggaran HAM berat.

« 1 2 3 4 5 6 7 »