Kamis, 17 September 2026
Beranda / /

  • Akademisi Minta Kewenangan Migas Aceh Dipertegas dalam RUU Migas
    Polkum | 10 hari lalu
    Akademisi Minta Kewenangan Migas Aceh Dipertegas dalam RUU Migas

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Iskandar Muda (Unida) sekaligus Direktur Lembaga Emirate Development Research (EDR), Dr. Usman Lamreung, M.Si., meminta kewenangan khusus Aceh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) dipertegas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

  • Ahli Hukum: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Jalan Pintas Merampas Hak Warga
    Polkum | 17 hari lalu
    Ahli Hukum: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Jalan Pintas Merampas Hak Warga

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai penting untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana, terutama korupsi dan kejahatan terorganisasi. Namun, besarnya kewenangan negara dalam menelusuri, memblokir, menyita, hingga menjual aset harus diimbangi perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat.

  • RUU Migas Melaju, Ali Mulyagusdin Ingatkan Aceh Jangan Tersingkir
    Ekonomi | 19 hari lalu
    RUU Migas Melaju, Ali Mulyagusdin Ingatkan Aceh Jangan Tersingkir

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) di Senayan dinilai dapat menjadi ancaman serius terhadap kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya migas apabila tidak dikawal sejak tahap penyusunan.

  • RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026
    Parlemenkita | 21 hari lalu
    RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi III DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dipercepat. RUU tersebut ditargetkan disahkan menjadi undang-undang paling lambat Desember 2026.

  • Kementerian Hukum Beberkan Daftar RUU Prioritas yang Sudah Masuk Pembahasan
    Polkum | 4 bulan lalu
    Kementerian Hukum Beberkan Daftar RUU Prioritas yang Sudah Masuk Pembahasan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mengungkap perkembangan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas 2026 yang kini mulai bergerak di parlemen. Dari total 15 RUU inisiatif pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), beberapa di antaranya sudah masuk tahap krusial pembahasan bersama DPR.

  • Konflik Agraria Meningkat, DPR Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan
    Parlemenkita | 5 bulan lalu
    Konflik Agraria Meningkat, DPR Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat perlu segera diprioritaskan dalam agenda legislasi nasional. Desakan itu muncul seiring meningkatnya konflik agraria yang dinilai semakin kompleks dan kerap melibatkan masyarakat hukum adat.

  • DPR Usul Badan Khusus Kelola Otsus Aceh dalam RUU Pemerintah Aceh
    Parlemenkita | 5 bulan lalu
    DPR Usul Badan Khusus Kelola Otsus Aceh dalam RUU Pemerintah Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan pembentukan badan khusus yang mengelolan dana otonomi khusus (otsus) yang dikhusukan untuk Aceh agar dimasukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemerintah Aceh. Menurutnya badan ini penting dibentuk untuk mengelola dana otsus, sebab saat ini Aceh masih masuk daerah termiskin di Sumatera.

  • Kartel Pangan Masih Merajalela, DPR RI Sentil KPPU
    Parlemenkita | 7 bulan lalu
    Kartel Pangan Masih Merajalela, DPR RI Sentil KPPU

    DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Kartel pangan masih marak dan memicu lonjakan harga dinilai menjadi bukti lemahnya penegakan hukum persaingan usaha. Hal itu mengemuka dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Anti Monopoli Komisi VI DPR RI di Yogyakarta.

  • Parlemen Prancis Bahas RUU Darurat untuk Cegah Penutupan Pemerintahan
    Dunia | 8 bulan lalu
    Parlemen Prancis Bahas RUU Darurat untuk Cegah Penutupan Pemerintahan

    DIALEKSIS.COM | Paris - Parlemen Prancis yang terpecah sedang membahas rancangan undang-undang darurat pada hari Selasa (23/12/2025) yang dirancang untuk mencegah penutupan pemerintahan seperti di AS minggu depan, setelah negosiasi anggaran 2026 gagal.

  • RUU Penyesuaian Pidana Disebut Kunci Integrasi Sistem Hukum Nasional
    Polkum | 9 bulan lalu
    RUU Penyesuaian Pidana Disebut Kunci Integrasi Sistem Hukum Nasional

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana sebagai fondasi penyelarasan seluruh aturan pemidanaan di Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan regulasi ini dibutuhkan untuk menghapus tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi di berbagai sektor hukum.

  • Pengesahan RUU Penyesuaian Pidana Jadi Prioritas Jelang Berlaku UU KUHP 2026
    Polkum | 9 bulan lalu
    Pengesahan RUU Penyesuaian Pidana Jadi Prioritas Jelang Berlaku UU KUHP 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana sebelum diberlakukannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang-tindih pengaturan, serta disparitas pemidanaan di berbagai sektor.

« 1 2 3 4 »