DIALEKSIS.COM | Opini - Peniadaan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) dari Prolegnas Prioritas 2025 - 2029 bukan sekadar persoalan teknis legislatif. Ini adalah sebuah fenomena yang menyibak lapisan kompleks dalam relasi kekuasaan antara pusat dan daerah, serta menguak kembali luka lama rakyat Aceh yang merasa janji otonomi khusus dan perdamaian belum sepenuhnya terwujud. Peristiwa ini dapat dibedah sebagai sebuah bentuk anomie, ketegangan struktural, dan kegagalan komunikasi antara negara dan masyarakat sipil, yang berpotensi menggerus legitimasi pemerintahan dan stabilitas sosial di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali mengemuka setelah tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025�“2029. Namun, Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UUPA tersebut tetap dipastikan masuk dalam skala prioritas legislasi tahun 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan sekaligus silaturahmi bersama para tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara,Jakarta, Senin (01/09/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, membahas beragam aspirasi masyarakat serta komitmen bersama menjaga persatuan bangsa.

Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama, Prabowo Komit Perjuangkan RUU Perampasan Aset

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat sejumlah capaian strategis selama periode triwulan II (April - Juni) 2025, mulai dari pembentukan RUU prioritas nasional, penyediaan bantuan hukum, hingga proses naturalisasi empat atlet sepak bola putri.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pascasarjana UIN Ar-Raniry menggelar Seminar Nasional bertema “Pembaruan Hukum Acara Pidana dalam Kerangka Integrated Criminal Justice System (ICJS) dan Implikasinya terhadap Penegak Hukum Syariah”, Rabu, 25 Juni 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) terus mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai landasan hukum baru yang lebih relevan bagi gerakan koperasi di Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Puluhan mahasiswa dan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi di halaman Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (21/4/2025). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Rancangan Undang-Undang KUHAP yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Transparan dalam Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan” di Aula Moot Court Fakultas Hukum USK, Kamis (17/4/2025). 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari partai politik. Ia menilai perlu ada komunikasi politik yang serius agar beleid tersebut bisa dilanjutkan pembahasannya di parlemen.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pada Rabu (19/3/2025), personel Polres Aceh Barat mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) di halaman kantor DPRK Aceh Barat. Aksi ini sekaligus memperingati 27 tahun berdirinya SMUR, dengan tuntutan utama penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, dan Kejaksaan yang tengah bergulir di DPR menuai kritik tajam dari kalangan akademisi, peneliti, hingga organisasi masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengungkapkan kekhawatirannya atas potensi bahaya yang ditimbulkan oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi demonstrasi damai di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Senin, 26 Agustus 2024. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lima pendemo yang ikut dalam aksi penolakan RUU Pilkada di Gedung DPR Aceh diamankan polisi, Jumat (23/8/2024) malam.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Jaringan Survei Inisiatif (JSI) mengadakan seminar nasional bertajuk "Kritisi Konstruktif dan Solutif terhadap RUU Kepolisian" di Kuala Village, Banda Aceh, pada, Sabtu (24/8/2024).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Massa mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi dan aliansi turun ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Jumat, 25 Agustus 2024, untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Baru-baru ini DPR RI telah menghebohkan seluruh Indonesia dengan membahas Revisi UU Pilkada. Padahal sebelum DPR RI membahasnya melalui Rapat Panja yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah.

Apakah tepat RUU itu untuk dibahas, apakah RUU ini akan memberikan dampak kenyaman dan sangat bermanfaat kepada publik, atau sebagai ajang kekuasan untuk “mengepakan sayap” intitusi negara ini. Publik membahasnya.