-
Parlemenkita | 23 hari laluRUU Desa Sah Jadi UU, Kepala Desa Menjabat Selama 8 Tahun
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU).
-
Pemerintahan | 2 bulan laluKepala Desa Semakin Berkuasa Dalam RUU Desa Terbaru, Simak Isinya
DIALEKSIS.COM | Nasional - Jabatan kepala desa telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Dalam Negeri dalam pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.
-
Dunia | 4 bulan laluParlemen Denmark Sahkan RUU Pelarangan Pembakaran Alquran
DIALEKSIS.COM | Dunia - Parlemen Denmark telah meloloskan rancangan undang-undang yang melarang pembakaran salinan Al-Quran di tempat umum setelah protes di negara-negara Muslim atas penodaan kitab suci Islam yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.
-
Parlemenkita | 4 bulan laluFachrul Razi Pastikan Kawal RUU Desa Disahkan Awal Tahun 2024
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyikapi perihal aksi dan perwakilan pendemo dari Kepala Desa (Kades) yang menuntut segera disahkannya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) di Gedung DPR RI pada Selasa (5/12/2023) lalu.
-
Aceh | 5 bulan laluIDI Aceh Serahkan Donasi Untuk Rakyat Palestina
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua IDI Wilayah Aceh Safrizal Rahman menyambut kedatangan Duta Besar Palestina Untuk Indonnesia, Dr Zuhair SM Al Shun dalam ranngkaian kegiatan unndangan USK, Kamis (16/11//2023).
Dalam kesempatan itu, IDI Wilayah Aceh juga melakukan pertemuan silaturahmi dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia yang di hadiri oleh para ketua IDI Cabang Se-Aceh yang berasal dari 23 Cabang IDI.
-
Nasional | 6 bulan laluRUU ASN Disahkan Hari Ini, Pegawai Honorer Wajib Dihapus Desember 2024
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) menetapkan penghapusan status tenaga honorer pada Desember 2024.
Dengan ketetapan ini, maka pembubaran tenaga honorer akan diundur dari jadwal semula 28 November 2023.
-
Berita | 6 bulan laluRUU ASN, Kepala Dinas Harus Magang Minimal 2 Bulan di BUMN
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) mengatur pengembangan sumber daya manusia melalui program experiential learning atau magang.
-
Dunia | 7 bulan laluChina Bakal Larang Pakaian dan Berbicara yang "Menyakiti Perasaan Negara"
DIALEKSIS.COM | Dunia - Rancangan undang-undang yang melarang berbicara dan berpakaian yang "merugikan semangat masyarakat Tiongkok" telah memicu perdebatan di Tiongkok.
-
Aceh | 8 bulan laluKetua IDI Aceh: Tumbuh Kembang Anak Juga Perlu Diawasi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peringati Hari Anak Nasional jatuh pada Minggu, (22/7/2023) yang bertemakan "Anak Terlindungi, Indonesia Maju". Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, dr. Safrizal Rahman menagatakan kesehatan anak juga berpengaruh pada Aceh terlindungi dari penyakit dan Aceh yang maju.
dr. Safrizal mengatakan, anak adalah masa depan bangsa, sehat tidaknya bangsa kita ke depan tergantung dari sehat tidaknya anak bangsa saat ini. Indonesia sendiri masih berhadapan dengan banyak problematika kesehatan anak seperti stunting.
-
Nasional | 9 bulan laluSejumlah Organisasi Profesi Tolak UU Kesehatan, KSP Moeldoko: Setiap UU Ada Riak
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menganggap wajar sejumlah organisasi menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Sebab, setiap kebijakan bakal menimbulkan pro dan kontra.
"Kalau setiap UU yang lahir itu ada lah riak-riak seperti itu karena semua itu tidak ada yang mulus," ujar Moeldoko ditemui di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).
-
Aceh | 9 bulan laluBahas RUU KKR, Pemerintah Tak Akan Masukkan Pasal yang Ditolak MK
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra mengaku tengah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Dalam pembahasan kali ini, Pemerintah mengaku akan mengkaji ulang pasal-pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. Salah satunya soal penutupan proses yudisial bagi korban pelanggaran HAM berat.
-
Aceh | 9 bulan laluMaTA: Negara Serahkan Mandatory Spending ke Para Pemodal dalam UU Kesehatan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan ada kesan negara menyerahkan mandatory spending alias belanja wajib dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang baru saja disahkan menjadi UU Kesehatan oleh DPR RI bukan lagi kepada publik, tapi kepada para pemodal terkait penangangan kesehatan di Indonesia.
-
Aceh | 9 bulan laluRUU Kesehatan Disahkan, Hilangnya Mandatory Spending Menuai Sorotan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law menjadi Undang-Undang. Namun, beberapa substansi dalam RUU ini menjadi sorotan, terutama terkait hilangnya mandatory spending dalam anggaran kesehatan.
-
Berita | 9 bulan laluBaleg Sepakati Poin Revisi UU Desa, Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati revisi Undang-Undang (RUU) Desa untuk disahkan menjadi UU. Ada 19 poin perubahan dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu.
-
Aceh | 9 bulan laluMaTA: Penyalahgunaan Dana Desa itu Soal Kapasitas, Integritas, dan Mentalitas Pejabat Desanya Sendiri
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengatakan berbagai persoalan yang selama ini terjadi terkait penyalahgunaan anggaran dana desa seperti korupsi yang dilakukan kepala desa adalah soal kapasitas, integritas, dan mentalitas dari pejabat desa itu sendiri.
-
Aceh | 9 bulan laluRUU Desa Dinilai Hanya Kepentingan DPR Maju Lagi untuk Pemilu 2024
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyatakan bahwa rencana revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) hanya merupakan kepentingan politik calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk maju lagi menjelang Pemilu Serentak 2024 mendatang.
-
Nasional | 9 bulan laluTenaga Kesehatan Kecam Ancaman Mogok Kerja Terkait RUU Kesehatan
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Organisasi profesi (OP) mengancam mogok kerja jika Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan disahkan. Hal tersebut dikecam, karena melanggar sumpah profesi tenaga kesehatan (nakes). Sikap itu juga disebut mengorbankan pasien.
-
Nasional | 10 bulan laluOrganisasi Profesi Demo Lagi di Depan DPR, Tuntut RUU Kesehatan Disetop
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Organisasi Profesi (OP) kesehatan kembali mengadakan aksi damai menuntut penundaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan di depan Gedung Parlemen, Jakarta Pusat. Aksi damai ini dilakukan lima OP kesehatan.
-
Nasional | 11 bulan laluRUU Kesehatan Dinilai Kandung Pasal Manipulatif
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komunitas Kretek menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang saat ini disusun secara omnibus law tidak transparan, manipulatif, penuh kepentingan, tidak mendesak, dan berpotensi bahaya. Juru Bicara Komunitas Kretek, Siti Fatona, mengatakan, pasal 154 dalam RUU tersebut adalah salah satu contohnya, yang menyetarakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika sebagai zat adiktif.
-
Nasional | 11 bulan laluAnggota DPR: Pasal Produk Tembakau di RUU Kesehatan Tak Tepat
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Muhammad Yahya Zaini menanggapi adanya pasal penyamaan kategori antara zat narkotika dengan produk tembakau di rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan. Menurutnya, perlu adanya aturan terpisah antara zat narkotika dan tembakau.