DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh merencanakan penerbitan Qanun Pertambangan Rakyat yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat Aceh, yang tergabung dalam koperasi, ormas, dan BUMG, untuk mengelola sumber daya alam mineral, seperti tambang emas dan lainnya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPRK Banda Aceh menggelar rapat sidang paripurna tentang Program Legislasi Kota Banda Aceh pada Jumat (31/1/2025) di gedung DPRK setempat. Ketua Banleg DPRK Banda Aceh, Ramza Harli melaporkan dalam sidang paripurna terkait program legislasi 2025 yang telah diajukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Daska Azis, memberikan tanggapan terkait tahapan pelantikan hasil Pilkada serentak secara nasional. Meski pelantikan hasil Pilkada serentak nasional dijadwalkan mundur dari Februari ke pertengahan Maret 2025, pertanyaan muncul terkait pelantikan kepala pemerintahan dan kepala daerah di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Opini - Belum lama ini, sebuah surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Otda Kemendagri RI) yang meminta agar Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dicabut sempat menjadi perbincangan hangat publik Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Junaidi, SH, MH, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan melakukan kajian mendalam. Kepada Dialeksis.com, Rabu (13/11/2024), Junaidi menyatakan bahwa Pemerintah Aceh menghargai rekomendasi Kemendagri, namun pihaknya juga mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat rekonsiliasi dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, menanggapi saran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyarankan pencabutan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aulianda Wafisa, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, menyayangkan langkah Kemendagri yang dinilainya sebagai upaya mereduksi makna perdamaian dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dilansir media dialeksis.com, Senin (11/11/2024), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tanggal 7 November 2024, terdapat tanggapan resmi terkait Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 yang membahas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tingkat kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Banda Aceh masih menunjukkan hasil yang memprihatinkan.
Dari total 145 titik yang telah diinspeksi dalam tiga bulan terakhir, hanya 26 area yang dinyatakan patuh, sementara 119 lainnya masih melanggar ketentuan.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Dewan Kesenian Aceh, Dr. Teuku Afifuddin, M.Sn., mengkritik keras Rancangan Qanun (Raqan) Pemajuan Kebudayaan Aceh yang dinilai penuh dengan kejanggalan. Menurut Dr. Afifuddin, draf Qanun tersebut seolah-olah dibuat tanpa merujuk pada sejumlah regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pj Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., menyampaikan pendapat Akhir terhadap 11 Rancangan Qanun Aceh Program Legislasi Aceh (Prolega) Tahun 2024 dalam Masa Sidang DPR Aceh Tahun 2024, yang berlangsung pada Kamis, (26/5/2024).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, menghadiri rapat paripurna DPR Aceh pada Selasa (24/9/2024) dengan agenda Penyampaian Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Perikanan Universitas Teuku Umar (UTU) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk merumuskan qanun (aturan) terkait pemanfaatan dan pengelolaan teknologi bubu ikan karang berbasis sumber daya lokal.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan akan mempelajari Qanun Aceh atau peraturan daerah terkait penggantian bakal calon kepala daerah (Cakada) yang berhalangan tetap, menyusul wafatnya ulama Aceh yang juga bakal calon Wakil Gubernur Aceh, Tgk Muhammad Yusuf A Wahab (Tu Sop), pada Sabtu (7/9/2024).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kasibun Daulay S.H., praktisi hukum dan advokat ternama. Menurutnya, batasan nilai 50 perlu dinaikkan menjadi 70 atau 75 dengan merevisi qanun tersebut. "Sudah sangat layak Qanun 12 Tahun 2016 itu direvisi untuk menyesuaikan sekaligus mengharmonikan dengan regulasi lain guna menguatkan kualitas berdemokrasi melalui Pilkada ke depannya," ungkapnya.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Dari jadwal sidang Jumat (30/8/2024) malam pukul 20.30 Wib berubah menjadi hari Sabtu (31/8/2024), sidang paripurna baru dimulai pukul 00.37 Wib setelah diskor 2 kali. Sidang untuk serangkaian pengesahan Qanun tersebut sempat dua kali diskor karena tak memenuhi Kuorum. Dari total 40 orang anggota DPRK Bireuen, Dari daftar hadir hanya 24 orang yang hadir dalam ruang sidang.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat Bupati Aceh Timur Amrullah M. Ridha beraudensi ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh dalam rangka membahas persoalan percepatan penyelesaian rancangan Qanun tentang migas atau Perda, Jumat (23/8/2024).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Saiful, menegaskan bahwa dua keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja diumumkan terkait pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024 tidak akan berdampak di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) menerima kunjungan dari anggota Komisi VI DPR Aceh pada Jumat (26/7/2024). Pertemuan ini membahas draft Qanun tentang perlindungan guru dan tenaga kependidikan di Aceh, yang saat ini tengah disiapkan oleh Komisi VI DPR Aceh.
DIALEKSIS.COM | Sabang - Anggota Komisi III DPR RI, H. Muhammad Nasir Djamil, mengunjungi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sabang pada Senin (22/7/2024) untuk mendukung inisiatif pembentukan regulasi anti-narkotika di tingkat desa atau gampong.
