Beranda / /

  • Tolak Raqan Penyiaran Aceh, Sejumlah Radio Berhenti Siaran
    Aceh | 29 hari lalu
    Tolak Raqan Penyiaran Aceh, Sejumlah Radio Berhenti Siaran

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah lembaga penyiaran radio di Aceh menyatakan akan berhenti mengudara pada Kamis (9/11/2023) besok sebagai bentuk protes terhadap Rancangan Qanun Penyiaran Aceh yang dianggap memberatkan lembaga penyiaran.

  • Hadiri Paripurna, Ini Penyampaian Pj Bupati Aceh Jaya terkait Raqan APBK 2024
    Aceh | 1 bulan lalu
    Hadiri Paripurna, Ini Penyampaian Pj Bupati Aceh Jaya terkait Raqan APBK 2024

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pj. Bupati Aceh Jaya, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna tentang Penyampaian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Aceh Jaya, Selasa (24/10/2023).

  • Terkait Kepentingan Anak Korban Kekerasan Seksual, Muhammad Qodrat: Segera Sahkan Revisi Qanun Jinayat
    Aceh | 1 bulan lalu
    Terkait Kepentingan Anak Korban Kekerasan Seksual, Muhammad Qodrat: Segera Sahkan Revisi Qanun Jinayat

    DIALEKSIS.COM | Aceh - YLBHI-LBH Banda Aceh mengungkapkan, tren hukuman cambuk bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Aceh semakin marak. Baru-baru ini Mahkamah Syar’iyah Sigli menjatuhkan vonis bagi terdakwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak berinisial FR dengan 65 kali cambuk. Di tempat lain, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan mengeksekusi terpidana pemerkosaan terhadap anak berinisial S yang divonis 190 kali cambuk oleh Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.


  • Kukuhkan KDEKS Aceh, Wapres Singgung Tantangan Qanun
    Aceh | 2 bulan lalu
    Kukuhkan KDEKS Aceh, Wapres Singgung Tantangan Qanun

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Aceh, Kamis (7/9/2023). KDEKS Aceh ini merupakan KDEKS ke-23 yang terbentuk di tengah upaya Pemerintah mempercepat ekonomi dan keuangan syariah.

  • Mengenal Qanun Meukuta Alam Menurut T.A. Sakti
    Aceh | 4 bulan lalu
    Mengenal Qanun Meukuta Alam Menurut T.A. Sakti

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Qanun Meukuta Alam adalah nama perundang-undangan Kerajaan Aceh Darussalam sejak masa Sultan Iskandar Muda sampai Sultan Muhammad Daud Syah sebagai sultan Aceh terakhir.


    Secara garis besar, naskah ini berisi tentang sumber-sumber qanun baik tentang syari’at Islam, adat maupun resam. Dari sumber-sumber hukum ini dijabarkan kepada syarat-syarat, rukun-rukun, peringatan-peringatan dan anjuran-anjuran untuk terbentuk dan langgengnya sebuah kerajaan.

  • Ekonom USK: Qanun LKS Masih Sangat Kontraproduktif di Aceh
    Aceh | 5 bulan lalu
    Ekonom USK: Qanun LKS Masih Sangat Kontraproduktif di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ekonom Universitas Syiah Kuala (USK), Rustam Effendi mengatakan sektor keuangan Provinsi Aceh menjadi minus pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diberlakukan. Rustam menyatakan ini menjadi bukti bahwa qanun tersebut belum cocok diterapkan di Aceh saat ini.



  • Polemik Revisi Qanun LKS, Dr. Rumadi: Harusnya Disikapi dengan Bijak
    Aceh | 6 bulan lalu
    Polemik Revisi Qanun LKS, Dr. Rumadi: Harusnya Disikapi dengan Bijak

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Rumadi, MAg ikut menanggapi perihal polemik revisi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

    Dirinya ikut mengamati proses polemik keberadaan Qanun LKS berjalan dan ia sepakat agar LKS perlu ditinjau kembali. 

  • Kontroversi Pernyataan Sekretaris ICMI Aceh, Praktisi Hukum, Sampaikan Pendapat yang Santun
    Aceh | 6 bulan lalu
    Kontroversi Pernyataan Sekretaris ICMI Aceh, Praktisi Hukum, Sampaikan Pendapat yang Santun

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh Prof. Dr. dr. Rajuddin, telah mencuri perhatian publik akhir-akhir ini setelah mengeluarkan pernyataan yang mengundang reaksi yang beragam dari netizen dan warga Aceh. 

    Pernyataan tersebut menyerukan kelompok yang tidak mendukung bank syariah untuk meninggalkan Aceh, ini menimbulkan beragam respon di media sosial. Beberapa netizen merasa terdorong untuk memberikan tanggapan dan mempertanyakan alasannya.

  • Ini Tiga Alasan ICMI Orwil Aceh Tolak Revisi Qanun LKS
    Aceh | 6 bulan lalu
    Ini Tiga Alasan ICMI Orwil Aceh Tolak Revisi Qanun LKS

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh dengan tegas menolak rencana revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

    Sikap ICMI Keputusan ini diambil setelah melakukan rapat pleno bersama dewan penasehat, dewan pakar, pengurus harian, serta praktisi ekonomi dan perbankan.

  • Risman Rachman: Usulan Revisi Qanun LKS Sudah Dibajak Politisi Sentimen
    Aceh | 6 bulan lalu
    Risman Rachman: Usulan Revisi Qanun LKS Sudah Dibajak Politisi Sentimen

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Usulan revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang diajukan Pemerintah Aceh terindikasi dibajak oleh politisi sentiman. 

    “Harusnya, usulan revisi qanun yang ditetapkan tahun 2018 itu menghasilkan “duel” argumen bukan sentimen,” ujar Risman Rachman, pengamat politik dan pemerintahan, Sabtu (3/6/2023).

  • Data OJK: Tabungan di Aceh Susut Rp2,17 Triliun Sejak Diberlakukan Qanun LKS
    Aceh | 6 bulan lalu
    Data OJK: Tabungan di Aceh Susut Rp2,17 Triliun Sejak Diberlakukan Qanun LKS

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pro Kontra terkait perbankan syariah dan konvensional terus menjadi perhatian umum, khususnya masyarakat Aceh. Apalagi sejak bank syariah terbesar di Aceh mengalami gangguan pada awal Mei 2023 yang cukup mengguncangkan ekonomi nasabah, mengganggu ekonomi daerah, sehingga mencuat untuk merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menghadirkan kembali bank konvensional di Bumi Serambi Mekkah.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »