DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah lembaga penyiaran radio di Aceh menyatakan akan berhenti mengudara pada Kamis (9/11/2023) besok sebagai bentuk protes terhadap Rancangan Qanun Penyiaran Aceh yang dianggap memberatkan lembaga penyiaran.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pj. Bupati Aceh Jaya, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna tentang Penyampaian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Aceh Jaya, Selasa (24/10/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat paripurna terkait penjelasan dan penyerahan secara resmi rancangan qanun APBK Banda Aceh tahun anggaran 2024, Senin (23/10/2023), di ruang utama sidang paripurna DPRK Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - YLBHI-LBH Banda Aceh mengungkapkan, tren hukuman cambuk bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Aceh semakin marak. Baru-baru ini Mahkamah Syar’iyah Sigli menjatuhkan vonis bagi terdakwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak berinisial FR dengan 65 kali cambuk. Di tempat lain, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan mengeksekusi terpidana pemerkosaan terhadap anak berinisial S yang divonis 190 kali cambuk oleh Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Aceh, Kamis (7/9/2023). KDEKS Aceh ini merupakan KDEKS ke-23 yang terbentuk di tengah upaya Pemerintah mempercepat ekonomi dan keuangan syariah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 menuai polemik.

Hal itu disebabkan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki tidak menghadiri sidang paripurna KUA-PPAS tahun 2024.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sampai hari ini masih kerap kali diperdebatkan, sebagian pihak meminta untuk ditetapkan dalam peraturan kepala daerah (peraturan gubernur), pihak lain ada juga yang sepakat APBA itu diqanunkan. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - DPRK Nagan Raya mengesahkan empat Rancangan Qanun (Raqan) Kabupaten Nagan Raya tahun 2023 dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II, di Gedung Dewan, Selasa (25/7/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Qanun Meukuta Alam adalah nama perundang-undangan Kerajaan Aceh Darussalam sejak masa Sultan Iskandar Muda sampai Sultan Muhammad Daud Syah sebagai sultan Aceh terakhir.

Secara garis besar, naskah ini berisi tentang sumber-sumber qanun baik tentang syari’at Islam, adat maupun resam. Dari sumber-sumber hukum ini dijabarkan kepada syarat-syarat, rukun-rukun, peringatan-peringatan dan anjuran-anjuran untuk terbentuk dan langgengnya sebuah kerajaan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terkait adanya isyarat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh tentang pengoperasian kembali bank konvensional di Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali alias Lem Faisal berharap agar lebih berhati-hati menyampaikan pernyataan seperti itu, khususnya di tengah masyarakat awam yang masih belum begitu paham persoalan seperti itu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh sedang menunggu revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkait rencana pengoperasian kembali bank konvensional di provinsi setempat. Keputusan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperluas pilihan layanan keuangan bagi masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Atjeh Bergerak (ARAB) melakukan aksi damai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Senin (3/7/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ekonom Universitas Syiah Kuala (USK), Rustam Effendi mengatakan sektor keuangan Provinsi Aceh menjadi minus pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diberlakukan. Rustam menyatakan ini menjadi bukti bahwa qanun tersebut belum cocok diterapkan di Aceh saat ini.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Rumadi, MAg ikut menanggapi perihal polemik revisi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Dirinya ikut mengamati proses polemik keberadaan Qanun LKS berjalan dan ia sepakat agar LKS perlu ditinjau kembali. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh Prof. Dr. dr. Rajuddin, telah mencuri perhatian publik akhir-akhir ini setelah mengeluarkan pernyataan yang mengundang reaksi yang beragam dari netizen dan warga Aceh. 

Pernyataan tersebut menyerukan kelompok yang tidak mendukung bank syariah untuk meninggalkan Aceh, ini menimbulkan beragam respon di media sosial. Beberapa netizen merasa terdorong untuk memberikan tanggapan dan mempertanyakan alasannya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh dengan tegas menolak rencana revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Alasan penolakan ICMI Orwil Aceh terhadap rencana revisi Qanun LKS ini disampaikan Sekretaris ICMI Orwil Aceh Prof Dr. dr. Rajuddin. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh dengan tegas menolak rencana revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

Sikap ICMI Keputusan ini diambil setelah melakukan rapat pleno bersama dewan penasehat, dewan pakar, pengurus harian, serta praktisi ekonomi dan perbankan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Karimun Usman selaku Dewan Pertimbangan Kadin Aceh menyatakan sepakat penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah perlu ditinjau kembali.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Usulan revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang diajukan Pemerintah Aceh terindikasi dibajak oleh politisi sentiman. 

“Harusnya, usulan revisi qanun yang ditetapkan tahun 2018 itu menghasilkan “duel” argumen bukan sentimen,” ujar Risman Rachman, pengamat politik dan pemerintahan, Sabtu (3/6/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pro Kontra terkait perbankan syariah dan konvensional terus menjadi perhatian umum, khususnya masyarakat Aceh. Apalagi sejak bank syariah terbesar di Aceh mengalami gangguan pada awal Mei 2023 yang cukup mengguncangkan ekonomi nasabah, mengganggu ekonomi daerah, sehingga mencuat untuk merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menghadirkan kembali bank konvensional di Bumi Serambi Mekkah.