DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penegakan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh terus berlangsung dalam rentang 2023 hingga 2026. Jejak digital publikasi resmi Pemerintah Kota Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa hukum cambuk tetap menjadi instrumen
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho memastikan seluruh jajaran telah mempersiapkan pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang akan digelar pada 8 hingga 21 Juni mendatang.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gelombang kritik terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh kembali mencuat. Sejumlah masyarakat menilai pola penegakan aturan yang dilakukan selama ini terkesan tidak adil dan memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Yulindawati menyoroti sebuah kasus yang dinilai mencerminkan ironi dalam penegakan hukum di Indonesia. Perkara yang menimpa Muhammad Alan kini menjadi perhatian publik, setelah korban dugaan perselingkuhan justru berstatus sebagai terlapor dalam kasus pencemaran nama baik.
.jpeg)
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kondisi Rawa Tripa saat ini dinilai berada dalam kritis akibat perambahan dan kerusakan yang terus terjadi. Dari total luas sekitar 61.000 hektare, hanya tersisa sekitar 4.000 hektare yang masih bertahan, atau lebih dari 90 persen kawasan telah hilang maupun mengalami kerusakan serius.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah penguatan kontrol pengadilan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M. sebagaimana tergambar dalam hasil kajian Jaringan Survei Inisiatif. Ia menilai, berbagai indikator kinerja menunjukkan arah pengelolaan keamanan yang semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, H.T. Ibrahim, S.T., M.M., menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M. sebagaimana tergambar dalam hasil kajian Jaringan Survei Inisiatif. Ia menilai berbagai indikator yang dirilis menunjukkan peningkatan efektivitas penegakan hukum dan penguatan pelayanan publik di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota DPR RI Komisi III, Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si, menegaskan bahwa profesi advokat merupakan pilar penting dalam penegakan negara hukum dan harus dijalankan dengan kemahiran, terlatih dan cakap.
DIALEKSIS.COM | Opini - Ada ungkapan klasik yang terus hidup dalam ingatan publik: “hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Ungkapan ini bukan sekadar sinisme, melainkan refleksi dari realitas penegakan hukum yang masih sering kita saksikan hingga hari ini.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Kinerja penegakan hukum di Aceh kembali dipertanyakan. Sejumlah dugaan pungutan liar (pungli) dan pembayaran proyek yang diduga fiktif di Kabupaten Aceh Selatan hingga kini belum juga diungkap secara terbuka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri mencatat sepanjang tahun 2025 telah melakukan penangkapan sekaligus menyerahkan 14 buronan Interpol yang masuk dalam daftar Red Notice.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas harus dilakukan secara humanis serta penyitaan kendaraan merupakan langkah terakhir apabila kendaraan terbukti digunakan untuk kegiatan berbahaya atau tidak sesuai spesifikasi teknis.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, menyampaikan apresiasi atas pelantikan Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh. Upacara pelantikan berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025, dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam sistem hukum yang sehat dan berintegritas, barang bukti adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Ia bukan sekadar pelengkap proses hukum, tetapi elemen vital yang menentukan arah dan nasib sebuah perkara. Maka, hilangnya barang bukti uang tunai dalam perkara dugaan politik uang di Banda Aceh, adalah kejanggalan yang tak bisa ditoleransi, apalagi dimaklumi.
DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Dalam rangka mendukung proses penegakan hukum perdata, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara aktif berkontribusi dalam kegiatan Sidang Lapangan yang digelar di Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan pada Senin (30/6/2025). Sidang ini merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Aceh Utara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bank Aceh Syariah menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk kecurangan (fraud) dan pelanggaran hukum, menyusul penahanan dua karyawannya di Cabang Bener Meriah oleh pihak kepolisian. Keduanya diduga terlibat dalam pengelolaan kas ATM yang menyimpang, menyebabkan kerugian mencapai Rp2,9 miliar.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu memiliki usul terkait desain mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Salah satunya, fungsi quasi peradilan di Bawaslu dalam perkara pemilu atau pemilihan (tidak membedakan rezim), sehingga memperkuat putusan Bawaslu yang memiliki binding power secara langsung.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menbentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional bertujuan untuk mencegah pelanggaran pada kendaraan angkutan barang.
DIALEKSIS.COM | Rio de Janeiro - Menteri Luar Negeri RI Sugiono hadir dan menyampaikan pernyataan nasional pada BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (28/4/2025). Pertemuan membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian dunia, di antaranya perkembangan politik dan keamanan global dan kawasan, reformasi tata kelola global, dan peran negara-negara berkembang dalam penguatan multilateralisme.