Agusni AH: Demokrasi yang Kuat Dimulai dari Literasi Pemilu

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Agusni AH. Foto: doc Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Diskusi tentang pemilu dan demokrasi mengalir hangat dalam suasana santai bersama kopi di Warkop Kopi Darat, Selasa (20/10/2026) di Banda Aceh. Di tengah aroma kopi dan suasana akrab, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Agusni AH, menekankan pentingnya memperkuat literasi pemilu dan demokrasi, terutama di kalangan penyelenggara.

Bagi Agusni, kopi bukan sekadar teman berbincang, tetapi juga ruang untuk bertukar pikiran, menyampaikan gagasan, dan membangun pemahaman bersama tentang masa depan demokrasi. Diskusi yang berlangsung santai dapat menjadi pintu masuk untuk membicarakan persoalan demokrasi secara lebih terbuka, substantif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

Ia menilai, pemilu dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemilu menjadi instrumen penting dalam menentukan kepemimpinan dan arah kebijakan negara, sedangkan demokrasi memberikan nilai, prinsip, serta ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses bernegara.

“Khusus bagi jajaran penyelenggara, literasi pemilu dan demokrasi harus senantiasa diperkuat. Pemilu dan demokrasi mesti berjalan beriringan untuk mencapai kehidupan bangsa yang beradab. Negara akan kuat ketika seluruh perangkat pemilu dan demokrasi dibangun di atas budaya kebersamaan, tanggung jawab, dan kesadaran untuk menjaga kepentingan bersama,” ujar Agusni berdiskusi bersama Dialeksis. 

Menurutnya, pemahaman mengenai pemilu tidak cukup berhenti pada aspek teknis penyelenggaraan, seperti tahapan, prosedur, pemungutan suara, dan penghitungan hasil. Lebih dari itu, penyelenggara perlu memahami nilai-nilai demokrasi yang mendasarinya, termasuk integritas, keadilan, kesetaraan, keterbukaan, serta penghormatan terhadap pilihan politik masyarakat.

Literasi demokrasi juga penting agar setiap penyelenggara mampu menjalankan tugas secara profesional dan independen. Pengetahuan yang memadai akan membantu penyelenggara menghadapi dinamika politik, mengelola perbedaan pandangan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.

Agusni menegaskan, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi keberlangsungan demokrasi. Kepercayaan itu tidak hadir dengan sendirinya, melainkan dibangun melalui konsistensi sikap, transparansi dalam bekerja, kepatuhan terhadap aturan, dan keberanian menjaga prinsip ketika menghadapi tekanan maupun kepentingan politik tertentu.

“Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pemilu. Demokrasi juga berbicara tentang bagaimana proses itu dijalankan, bagaimana hak setiap warga negara dihormati, dan bagaimana perbedaan pilihan tetap dirawat dalam kehidupan bersama,” katanya.

Ia juga berpandangan bahwa penguatan literasi pemilu perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pesta demokrasi. Pendidikan pemilih dan pemahaman demokrasi harus menjadi bagian dari budaya masyarakat agar partisipasi politik tidak sebatas datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga disertai kesadaran untuk memilih secara bertanggung jawab, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menghormati keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme konstitusional.

Dalam konteks itu, penyelenggara pemilu memiliki peran strategis sebagai penjaga proses demokrasi. Mereka tidak hanya dituntut memahami regulasi, tetapi juga perlu memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, dan komitmen untuk memastikan setiap warga negara memeroleh perlakuan yang setara.

Agusni menilai, budaya demokrasi yang sehat tumbuh ketika seluruh unsur masyarakat bersedia membangun ruang dialog, menghargai perbedaan, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok. Pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, akademisi, media, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kualitas demokrasi.

Baginya, penguatan demokrasi tidak selalu harus dimulai melalui forum formal. Percakapan sederhana di ruang publik, termasuk diskusi sambil menikmati kopi, dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan menumbuhkan kesadaran bersama apabila diisi dengan gagasan yang membangun.

Suasana santai di Warkop Kopi Darat pun menjadi gambaran bahwa diskusi tentang demokrasi dapat berlangsung secara cair tanpa kehilangan substansi. Dengan dukungan ruang dialog yang terbuka, gagasan mengenai pemilu yang berintegritas dan kehidupan demokrasi yang beradab dapat terus berkembang di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa sukses pemilu diselenggarakan, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai demokrasi hidup dalam perilaku masyarakat dan institusi negara.

Bagi Agusni, memperkuat literasi pemilu dan demokrasi merupakan bagian dari upaya jangka panjang membangun kehidupan berbangsa yang lebih matang. Sebab, demokrasi yang kuat membutuhkan penyelenggara yang berintegritas, masyarakat yang memahami hak dan tanggung jawabnya, serta budaya kebersamaan yang menempatkan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun bangsa.