DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Sosial kembali mempermudah masyarakat untuk melakukan pengecekan peringkat kesejahteraan keluarga (desil) dan bantuan sosial (bansos) tahun 2026 secara mandiri. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jelang penerimaan siswa baru, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh dipadati oleh warga kota yang ingin melakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Hani Syopiar Rustam, mengingatkan Dinas Dukcapil se-Indonesia agar lebih teliti dan hati-hati dalam menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) baru untuk orang dewasa.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengumumkan rencana penggantian nomor Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2025. Langkah ini diambil untuk menciptakan satu data terintegrasi yang lebih akurat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa melakukan reformasi perpajakan melalui perbaikan pada sistem administrasi dan proses bisnis, salah satunya melalui implementasi CoreTax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akhir Februari 2024, Realisasi hasil pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 1.071.704 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 82.15 persen dari 1.304.537 Wajib Pajak Orang Pribadi WNI yang terdaftar pada Kanwil DJP Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sebanyak 60.798.725 NIK telah dipadankan dengan NPWP per 20 Februari 2024.

DIALEKSIS.COM | Redelong - Kepala Kantor Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rimba Raya Kabupaten Bener Meriah, Rimba Prasasti SE MKom mengimbau kepada para wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT sekaligus melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan seluruh transaksi perpajakan bisa dilakukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 1 Januari 2024.

Hal ini berkat integrasi antara NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Mulai 2024, Ditjen Pajak Sebut Seluruh Transaksi Pajak Pakai NIK 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nomor Induk Kependudukan (NIK) resmi menjadi pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memudahkan masyarakat sehingga tak perlu lagi mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sosialisasi penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat terus dilakukan. Semua penjualan dan pembelian akan beralih menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

DIALEKSIS.COM | Serang - Penyandang disabilitas adalah prioritas, bukan warga minoritas.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah akan mulai mengintegrasikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan prosesnya ini akan dilakukan secara bertahap, atau tidak dilakukan sekaligus pada satu waktu. Proses integrasi tersebut telah mendapatkan izin dari badan legislatif.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah akan mulai mengintegrasikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengancam menghapus dan membatalkan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP), namun berbisnis pinjaman online (pinjol) ilegal.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP telah resmi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terkait himbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta jemaah haji atau umrah yang usianya di atas 17 tahun untuk membuat e-KTP. Hal itu, e-KTP diperlukan agar data jemaah umrah bisa terbaca di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Syarbaini mengatakan WNI yang sudah berusia 17 tahun itu sudah wajib memiliki e-KTP bukan hanya untuk keperluan umrah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terungkapnya sindikat jual beli kartu seluler perdana yang telah teregistrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) orang lain di sejumlah wilayah di Aceh, ikut menjadi perbincangan di tengah umat.

Soalnya, Polda Aceh berhasil mengungkap jaringan jual beli kartu seluler yang telah teregistrasi NIK dan NKK di kota-kota besar di Aceh, seperti di Kota Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe dan di Aceh Tamiang.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh (DRKA), Syarbaini mengatakan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa digunakan sebagai akses untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini, kata dia, merupakan penyatuan satu identitas dengan satu nomor yang sama sehingga cakupan datanya dapat diakses oleh lembaga-lembaga lain.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Hukum Administrasi Negara UIN Ar-raniry, Muazzinah mengatakan reformasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memang bertujuan baik untuk optimalisasi penerimaan pajak. Namun, pertanyaan penting yaitu ketika penggabungan NIK dan NPWP apakah semua orang akan wajib bayar pajak?.