Kamis, 23 Oktober 2025
Beranda / /

  • Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional untuk Tata Kelola Royalti Digital di WIPO
    Polkum | 8 hari lalu
    Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional untuk Tata Kelola Royalti Digital di WIPO

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan instrumen hukum internasional tentang tata kelola royalti di lingkungan digital melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan ini diberi nama The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment.

  • Kemenag dan Kemenkum Tegaskan Pasal 44 UU Zakat Tidak Langgar UUD 1945
    Polkum | 20 hari lalu
    Kemenag dan Kemenkum Tegaskan Pasal 44 UU Zakat Tidak Langgar UUD 1945

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penegasan itu disampaikan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (2/10/2025).

  • Kemenkum HAM Sahkan Kepengurusan PPP Versi Mardiono
    Polkum | 21 hari lalu
    Kemenkum HAM Sahkan Kepengurusan PPP Versi Mardiono

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono.

  • Kemenkum Aceh Harmonisasi Pergub Terkait Pajak Alat Berat
    Aceh | 1 bulan lalu
    Kemenkum Aceh Harmonisasi Pergub Terkait Pajak Alat Berat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh bersama Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggelar rapat harmonisasi rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang dasar pengenaan pajak alat berat produksi sebelum 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat lantai III Gedung BPKA, Rabu (3/9/2025).

  • Inspektorat Audit Pengelolaan Barang Milik Negara di Kemenkum Aceh
    Polkum | 1 bulan lalu
    Inspektorat Audit Pengelolaan Barang Milik Negara di Kemenkum Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menjadi objek audit ketaatan atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2025. Audit ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkum RI melalui Inspektorat Wilayah V.

  • Vincent Verhaag Resmi Jadi WNI
    Sosialita | 2 bulan lalu
    Vincent Verhaag Resmi Jadi WNI

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Vincent Verhaag, suami dari artis Jessica Iskandar, resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Vincent mendapatkan status sebagai WNI setelah mengikuti prosedur pewarganegaraan di Kementerian Hukum (Kemenkum).

  • 1.178 Narapidana Lolos Verifikasi Amnesti
    Polkum | 2 bulan lalu
    1.178 Narapidana Lolos Verifikasi Amnesti

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa sebanyak 1.178 narapidana telah dinyatakan lolos verifikasi administratif untuk program amnesti yang menjadi bagian dari agenda hukum dan kemanusiaan Presiden Prabowo Subianto.

  • Kemenkum Catat PNBP Rp512 Miliar di Triwulan II 2025
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Kemenkum Catat PNBP Rp512 Miliar di Triwulan II 2025

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp512,2 miliar dari dua sektor utama, yakni Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) selama periode April -Juni 2025. 

  • Pecahkan Rekor! 3.258 Desa di Sumsel Kini Punya Pos Bantuan Hukum
    Polkum | 2 bulan lalu
    Pecahkan Rekor! 3.258 Desa di Sumsel Kini Punya Pos Bantuan Hukum

    DIALEKSIS.COM | Palembang - Akses keadilan kini makin merata di Indonesia, setelah Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat sejarah sebagai provinsi pertama yang membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan. Total 3.258 desa/kelurahan di Sumsel kini memiliki Posbankum aktif.

  • UMKM Harus Dapat Perlindungan Hukum dan Kemudahan Legalitas
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    UMKM Harus Dapat Perlindungan Hukum dan Kemudahan Legalitas

    DIALEKSIS.COM | Tapanuli Utara - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan kemudahan legalitas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas dan bersaing secara berkelanjutan.

  • Kemenkum Sahkan 80.068 Koperasi Merah Putih
    Nasional | 3 bulan lalu
    Kemenkum Sahkan 80.068 Koperasi Merah Putih

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pengesahan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), menjelang peresmian resmi oleh Presiden pada 21 Juli 2025.

  • Indonesia Serahkan Warga Rusia Alexander Zverev, Ekstradisi Perdana ke Moskow
    Polkum | 3 bulan lalu
    Indonesia Serahkan Warga Rusia Alexander Zverev, Ekstradisi Perdana ke Moskow

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia secara resmi menyerahkan warga negara Federasi Rusia, Alexander Vladimirovich Zverev, kepada otoritas Rusia pada Kamis (10/7/2025) lalu, setelah melalui proses ekstradisi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

  • Perluas Jangkauan Bantuan Hukum, Kemenkum Latih 2.500 Muslimat NU Jadi Paralegal
    Polkum | 4 bulan lalu
    Perluas Jangkauan Bantuan Hukum, Kemenkum Latih 2.500 Muslimat NU Jadi Paralegal

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memulai pelatihan paralegal bagi 2.500 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pelibatan ribuan anggota Muslimat NU ini merupakan upaya pemerintah bersama organisasi kemasyarakatan untuk memperluas jangkauan akses keadilan masyarakat.

  • Kemenkum Tuai Apresiasi, Rating Kepatuhan FATF Indonesia Naik
    Nasional | 4 bulan lalu
    Kemenkum Tuai Apresiasi, Rating Kepatuhan FATF Indonesia Naik

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mendapat apresiasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas kontribusinya dalam peningkatan kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi 7 dari Financial Action Task Force (FATF).

  • Permudah Syarat, Menkum Targetkan Pendaftaran Indikasi Geografis Nomor 1 di ASEAN
    Polkum | 4 bulan lalu
    Permudah Syarat, Menkum Targetkan Pendaftaran Indikasi Geografis Nomor 1 di ASEAN

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menargetkan agar Indonesia menduduki peringkat pertama se-ASEAN dalam hal jumlah indikasi geografis yang terdaftar di tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Supratman mengatakan Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memudahkan proses pendaftaran indikasi geografis.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »