DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memaparkan capaian kinerja layanan publik hingga September 2026. Tiga unit kerja, yakni Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), telah mencatat jutaan layanan kepada masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memastikan masyarakat yang menghadapi persoalan hukum tidak harus menyelesaikannya sendiri. Pemerintah menyiapkan sejumlah jalur bantuan dan kebijakan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Dosen Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar (UTU) merancang metode pengolahan limbah ampas kopi menjadi briket bahan bakar padat yang lebih terukur dan efisien. Inovasi karya Utari Azrani, S.P., M.P., bersama Muhammad Reza Aulia, S.Pt., M.Si., dan Fantashir Awwal Fuqara, S.P., M.Si., ini berhasil memperoleh pengakuan negara melalui Sertifikat Paten Sederhana dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat sistem keamanan siber dan layanan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Sosialisasi ini menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum sekaligus memperkuat tata kelola PNBP yang lebih akuntabel.

DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya menyambut baik terbitnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Giok Nagan, batu alam khas daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Nagan Raya.

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh merampungkan proses harmonisasi Rancangan Qanun (Raqan) Kabupaten Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Kementerian Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menilai masyarakat masih menjadi tantangan terbesar dalam implementasi sistem pemasyarakatan berbasis reintegrasi sosial dalam KUHP dan KUHAP baru.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh memperkuat kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh guna mendorong pelindungan kekayaan intelektual (KI) di lingkungan kampus.

Penguatan sinergi itu diwujudkan melalui kegiatan edukasi layanan kekayaan intelektual yang diikuti dosen, peneliti, dan mahasiswa di aula lantai III Biro Rektorat, Kamis, (16/4/2026).

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh bergerak cepat melakukan langkah strategis untuk memacu daya saing produk unggulan di Kabupaten Aceh Barat. Upaya ini dilakukan melalui penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) guna memastikan produk lokal memiliki legalitas hukum yang kuat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah terus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang kini telah tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tengah disusun pemerintah menghadirkan sejumlah terobosan hukum, terutama dalam merespons persoalan anak berkewarganegaraan ganda (ABG) dan diaspora. 

DIALEKSIS.COM | Bandung - Pemerintah menegaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang disertai masa percobaan selama 10 tahun.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan hanya untuk menjerat pelaku kejahatan, tetapi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyatakan kesiapan penuh menghadapi gelombang gugatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Total terdapat 21 perkara pengujian undang-undang, terdiri dari 15 gugatan atas KUHP dan enam gugatan atas KUHAP.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 akan mengedepankan pidana nonpenjara sebagai bagian dari upaya memanusiakan sistem hukum pidana di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat capaian kinerja tinggi sepanjang 2025. Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) 100% digital, menyelesaikan 12,28 juta permohonan dengan PNBP Rp1,12 triliun, naik 2,58% dari 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana sebagai fondasi penyelarasan seluruh aturan pemidanaan di Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan regulasi ini dibutuhkan untuk menghapus tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi di berbagai sektor hukum.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana sebelum diberlakukannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang-tindih pengaturan, serta disparitas pemidanaan di berbagai sektor.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mulai menjajaki pemanfaatan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik.