DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H., mendesak Pemerintah Aceh untuk mengakomodir secara penuh visi-misi pasangan Mualem-Dek Fad dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) mendesak PT. Dua Perkasa Lestari (PT. DPL) untuk segera menghentikan seluruh aktivitas di lokasi perkebunan yang saat ini tengah bersengketa secara hukum. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) menentang rencana penambahan batalyon pasukan ke Aceh untuk mendukung program pangan nasional. Direktur Forbina, Muhammad Nur, menegaskan bahwa langkah tersebut dinilai tidak strategis dan berpotensi mengabaikan prinsip perdamaian yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Lembaga pengawas investasi, Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), melayangkan protes keras terkait pengangkatan Ermiadi Abdul Rahman sebagai Komisaris PT Pembangunan Aceh Mandiri (PEMA). Direktur Forbina, Muhammad Nur, SH., menilai langkah ini bermasalah secara prosedural dan melanggar aturan hukum yang berlaku.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) Muhammad Nur SH, meminta Presiden Republik Indonesia untuk membantu mengembalikan kejayaan Sabang sebagai pusat ekonomi internasional. Hal ini disampaikan dalam sebuah seruan yang menggarisbawahi pentingnya Sabang sebagai pintu gerbang perdagangan global yang belum dimanfaatkan secara optimal.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh merencanakan penerbitan Qanun Pertambangan Rakyat yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat Aceh, yang tergabung dalam koperasi, ormas, dan BUMG, untuk mengelola sumber daya alam mineral, seperti tambang emas dan lainnya. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) mengkritik pembentukan Tim Pansus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang dianggap bertentangan dengan visi misi Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (Mualem), dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di provinsi tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran senilai Rp1,8 miliar lebih untuk pembelian sepatu dinas bagi pegawai. Rencana ini menuai respons kritis dari pengamat kebijakan publik yang mempertanyakan urgensi dan kesesuaian dengan kebutuhan prioritas daerah.

DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Kebijakan Bupati Aceh Barat terkait perusahaan PT Mifa Bersaudara (Mifa) menuai kritik tajam dari Muhammad Nur, SH., Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina). Nur mendesak Bupati segera menghentikan langkah yang dinilai merusak iklim investasi di wilayah itu.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, mengecam keras praktik oknum yang mengklaim diri sebagai “investor handal” namun justru membebani Pemerintah Aceh dengan tuntutan fasilitas seperti penyiapan hotel dan kendaraan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Perkumpulan Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menindak empat perusahaan di Aceh yang telah menerima peringkat Proper Merah selama tiga periode berturut-turut. Menurut M. Nur, langkah ini perlu diambil guna menegakkan disiplin perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi (ForBINA) menerima informasi bahwa dua perusahaan tambang, PT. Beri Mineral Utama (BMU) dan PT. Multi Mineral Utama (MMU), di Aceh Selatan diduga masih melakukan kegiatan pertambangan, meskipun izin usaha pertambangan (IUP) mereka telah dicabut oleh Pemerintah Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) melalui Ketua Muhammad Nur, S.H., mengusulkan agar proses penjaringan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) ditunda. Usulan ini mengacu pada pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) yang tertuang dalam Surat Nomor 500/1305/2024, yang diterbitkan pada 12 November 2024.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bersama Investigasi dan Advokasi (Forbina), Muhammad Nur, SH, bersama Maulana, SH, selaku kuasa hukum, menggugat Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh terkait pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Dua Perkasa Lestari (DPL). Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 45/G/2024/PTUN.BNA pada Jumat, 22 November 2024.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H., menyoroti sejumlah aspek kritis terkait wacana pembangunan pabrik pengolahan CPO di Aceh. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya ketersediaan bahan baku, melainkan juga aspek pemasaran dan persaingan bisnis.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Forum Pemerhati Investasi Aceh (Forbina) mengungkap kesenjangan besar antara target dan realisasi investasi di Aceh. Target investasi Rp 42 triliun yang dicanangkan era kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah hanya terealisasi Rp 10,8 triliun hingga 2021, bahkan merosot ke Rp 2,36 triliun pada 2024.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bersama Intelektual Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H., mengapresiasi visi dan misi ekonomi yang diusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh nomor urut 2, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah. Dalam wawancara eksklusif dengan Dialeksis, Sabtu (28/09/2024), Nur menyoroti beberapa poin kunci dari program yang ditawarkan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Walaupun terdapat sejumlah perusahaan yang dicabut izin IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) nya oleh pemerintah pusat, Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) mencatat hingga tahun 2022 terdapat ratusan investasi yang sudah bekerja di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bencana banjir berulang saban tahun diberbagai daerah di Aceh khususnya di musim penghujan tidak bisa lagi sekedar disikapi dengan aktivitas penangganan bencana melalalui bantuan kebencanaan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) menyoroti sikap dan respon para pelaku usaha di Aceh yang terkesan minim pemahaman terkait dengan kebijakan tata ruang. Mestinya, pelaku usaha baik perusahaan plat merah, maupun swasta seharusnya mengambil peran dalam proses Revisi Qanun tersebut.