Direktur Eksekutif Perkumpulan Forum Bangun Investasi Aceh (For-Bina), Muhammad Nur S.H. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Nasional - Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H., mendesak pemerintah mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, setelah pernyataannya terkait cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dinilai memicu kepanikan publik.
Muhammad Nur menilai pernyataan Bahlil yang menyebut cadangan BBM nasional hanya cukup untuk sekitar 20 hari telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Informasi tersebut, kata dia, memicu kepanikan sehingga masyarakat berbondong-bondong membeli BBM dan menyebabkan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Pernyataan itu sangat tidak tepat disampaikan kepada publik tanpa penjelasan yang memadai. Akibatnya masyarakat panik dan beramai-ramai membeli BBM,” kata Muhammad Nur dalam keterangannya kepada Dialeksis di Banda Aceh, Sabtu (7/3/2026).
Ia menilai, pejabat publik yang memegang jabatan strategis di sektor energi seharusnya mampu mengelola komunikasi secara lebih hati-hati, terutama dalam situasi sensitif yang berkaitan dengan ketahanan energi nasional.
Menurut Muhammad Nur, ada sejumlah kelemahan dalam penyampaian pernyataan tersebut. Pertama, informasi yang disampaikan tidak dilengkapi konteks teknis yang memadai sehingga mudah disalahartikan oleh masyarakat. Kedua, tidak ada penegasan yang jelas bahwa pasokan BBM nasional tetap aman dan terkendali.
Selain itu, kata dia, pernyataan tersebut juga tidak diikuti penjelasan mengenai langkah mitigasi atau strategi pemerintah dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi global.
“Seharusnya informasi seperti itu disampaikan secara utuh, lengkap dengan penjelasan dan jaminan kepada masyarakat bahwa pasokan tetap terkendali,” ujarnya.
Muhammad Nur menambahkan, kegagalan komunikasi publik dalam isu strategis seperti energi dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kepanikan masyarakat hingga gangguan distribusi di lapangan.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap kepemimpinan di kementerian yang menangani sektor energi. Menurutnya, langkah tegas diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Pernyataan yang menimbulkan kepanikan publik seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah perlu mengevaluasi, bahkan mencopot Menteri ESDM jika dinilai tidak mampu mengelola komunikasi publik dengan baik dalam situasi krisis,” tutup Muhammad Nur mantan Direktur Walhi Aceh.
Sebelumnya.jpeg)
