DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Dr Musriadi mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) pendidikan diniyah masuk kurikulum Muatan Lokal (MULOK). 

Hal ini disampaikan Musriadi dalam Seminar Pendidikan Diniyah antara Harapan dan kenyataan di kampur Serambi Mekkah, Sabtu (17/05/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kasus hukum yang menjerat Firly Norachim, pemilik Toko Mama Khas Banjar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mendapat sorotan dari anggota Komisi VII DPR RI, termasuk legislator Fraksi PKS Hendry Munief. Firly ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena produknya tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Kasus ini kini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan legalisasi kasino sebagai sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Gagasan ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kamis (8/5/2025), dengan merujuk pada langkah Uni Emirat Arab (UEA) yang mulai membuka kasino meski berlatar belakang konservatif.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Institute for Muslim Politics & Aceh Studies (IMPACT) mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membuka akses publik terhadap draft final Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Plt Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, mengharapkan anggota DPRK Aceh Tenggara dapat memperkuat hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Menurutnya, hanya dengan kerja sama yang solid pembangunan Aceh Tenggara dapat berjalan optimal.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Darul Aceh (PDA), Eddi Shadiqin, SH, mendorong Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan pendirian Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) Sektor Pangan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Draft revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pengesahan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Proses panjang pembahasan bersama Pemerintah Aceh dan tim tenaga ahli telah rampung, setelah mendapat persetujuan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas keberhasilan mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia selama periode 1-9 Mei 2025. Menurut Rano, capaian ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh tinjau aktifitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh pada Kamis (08/05/2025). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keterwakilan perempuan dalam politik Aceh masih menjadi catatan panjang. Jumlah politisi perempuan di daerah itu tergolong sangat minim, bahkan “hanya seujung jari”. Namun, dua nama berhasil mencuri perhatian: Diana Putri Amalia (25) dan Sutarmi. Keduanya baru saja terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2024 - 2029, membawa angin segar bagi peningkatan partisipasi perempuan di ranah politik konservatif tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa, di Jalan Soekarno-Hatta, Mibo, Kecamatan Banda Raya, Rabu (07/05/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait maraknya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam jaringan narkoba. Dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (5/5), Tandra menyebut tidak hanya anggota polisi biasa, tetapi juga yang berpangkat tinggi terlibat sebagai pengguna bahkan bagian dari sindikat narkoba terstruktur.

DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Wakil Bupati (Wabup) Nagan Raya, Provinsi Aceh, Raja Sayang, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya dalam rangka Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRK Nagan Raya, yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRK, Senin (5/5/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Irwansyah ST terpilih menjadi Ketua Ikatan Alumni Arsitektur Universitas Syiah Kuala (IKAARS-USK) Periode 2025 sampai 2029.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk mendongkrak perekonomian warga dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Ismawardi, meminta Dinas Pariwisata agar lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan destinasi wisata baru di kota ini.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terkait dengan telah digelarnya sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Anggota DPRA H. Mawardi Basyah, tim kuasa hukum meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kamla Komisi I DPR RI bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), isu penguatan sistem keamanan laut nasional kembali menjadi sorotan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Irwansyah ST mengimbau agar perayaan Mayday (Hari Buruh Sedunia) 2025 di Banda Aceh dilakukan dalam suasana kondusif, aman dan tertib.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan pentingnya keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (28/4/2025). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wacana menjadikan Kota Surakarta (Solo) sebagai daerah istimewa mendapat respons kritis dari anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa pemberian status istimewa di Indonesia hanya berlaku di tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota. Pernyataan ini menanggapi usulan sejumlah pihak yang mendorong Solo meraih status khusus layaknya Yogyakarta atau Jakarta.