DIALEKSIS.COM | Kamboja - Di bulan Januari-Februari 2025, KBRI Phnom Penh telah menangani 841 kasus WNI bermasalah, baik yang walk-in, via hotline, ataupun atas notifikasi aparat Kamboja. Angka rekor ini lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Marthunis mengatakan bahwa akan menyurati semua sekolah yang bermasalah dengan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proyek besar revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) Aceh diduga bermasalah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kota Banda Aceh, Badrul Irfan, berkomentar terkait dengan rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Musprov) PERPANI Aceh 2024 yang dinilai bermasalah. Dalam hal ini, Badrul menyoroti beberapa ketentuan yang dianggapnya membatasi kesempatan individu-individu potensial untuk memimpin organisasi tersebut.

DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memproses secara hukum 17 paket pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kekurangan volume meski telah dibayar lunas 100 persen. Temuan ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor 1.A/LHP/XVIII.BAC/03/2024 yang dirilis pada 25 Maret 2024.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sehubungan dengan Pemilu 2024 semakin dekat, sementara proses seleksi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota diduga masih bermasalah. Keterlambatan pengumuman seleksi Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota mengakibatkan kekosongan pimpinan Bawaslu di 514 Kabupaten/kota, karena masa jabatan telah berakhir pada 14 Agustus 2023 kemarin.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni secara khusus menyoroti maraknya warga negara asing (WNA) bermasalah di Indonesia. Khususnya para wisatawan asing di Bali dan sejumlah daerah lainnya.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Semua pihak ingin kenyamanan. Ketika kenyamanan terusik, akan melahirkan kegaduhan. Itulah gambaran pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI), telah membuat masyarakat gaduh, khususnya di Aceh.

Apalagi di Aceh tidak ada bank konvensional, hanya ada Bank Aceh Syariah (BAS) dan BSI yang dominan. Ketika nasabah dirugikan akibat pelayanan, berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Pusat Kajian Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR), Muhammad Khaidir, meminta penegak hukum mengusut proyek pembangunan Rumah Susun (Rususn) Politeknik (Poltek) Negeri Lhokseumawe yang diduga bermasalah.