Presiden Prabowo memberikan taklimat di hadapan seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta para Direktur Utama BUMN yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). [Foto: BPMI Setpres]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Langkah ini menandai pengetatan pengawasan sektor tambang yang dinilai sarat pelanggaran tata kelola.
Instruksi tersebut ditujukan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja pemerintah bersama Kabinet Merah Putih di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Presiden mengungkapkan adanya ratusan IUP bermasalah yang terindikasi berada di kawasan hutan. “Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP, IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” ujar Prabowo.
Tak hanya evaluasi, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mencabut izin-izin yang tidak memenuhi prinsip tata kelola.
“Kalau enggak jelas, cabut semua itu, IUP, IUP cabut semua itu. Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan,” tegasnya.
Pengawasan Diperketat, Tenggat Satu Minggu
Dalam arahannya, Prabowo juga menetapkan tenggat waktu yang sangat singkat. Ia meminta hasil evaluasi dilaporkan kembali dalam waktu satu minggu.
“Satu minggu. Kita cabut semua IUP. Prinsip-prinsip yang enggak beres kita cabut, harus di tangan negara,” katanya.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan nasional. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik tambang ilegal maupun izin yang tidak transparan.
Prioritas Kepentingan Nasional
Prabowo menegaskan, langkah tegas ini diambil untuk melindungi kekayaan alam Indonesia dari kepentingan kelompok tertentu. “Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, pemerintah mengirim sinyal kuat bahwa era kompromi terhadap IUP bermasalah telah berakhir, seiring dorongan reformasi tata kelola dan pengawasan sektor pertambangan nasional. [*]
Sebelumnya
