DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Aceh tidak hanya menyasar jalan nasional dan jalur utama transportasi. Jalan kabupaten hingga jalan kawasan permukiman yang menjadi akses kehidupan masyarakat, juga dilakukan perbaikan dibawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).
Salah satunya jalan kawasan permukiman itu Blang Pala - Paloh Mambu, yang menghubungkan Kecamatan Banda Baro dengan Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Jalan tersebut dibangun dari dukungan DAU melalui APBA tahun anggaran 2026. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan konektivitas wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pada 25 November 2025.
Saat banjir tahun lalu, Kampung (Desa) Blang Pala terisolir, sejumlah jalur keluar menuju Lhokseumawe dan Aceh Utara, seperti Krueng Mane, Lhoksukon, dan Nisam tidak dapat dilalui. Warga juga kehilangan akses menuju Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, tempat mereka biasa membeli kebutuhan sehari-hari.
Banjir tidak hanya merusak akses jalan, tetapi juga menggenangi rumah dan sawah serta merusak gorong-gorong. Sehingga, jalan kawasan permukiman Blang Pala - Paloh Mambu, ini penting direhabilitasi untuk mengatasi keterisolasian.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian turut menegaskan pentingnya jalan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu jelas, nomor satu adalah masalah jalan. Jalan-jalan yang rusak, jembatan rusak,” kata Tito.
Ia menjelaskan, pemulihan pascabencana menghadapi tantangan besar karena dampaknya meluas hingga 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Curah hujan tinggi juga masih berpotensi memicu banjir dan longsor susulan.
“Ada bencana susulan, setidaknya di 13 kabupaten/kota. Kabupaten Solok kita tahu ya di Sumatera Barat, kantor bupatinya pun terdampak. Kota Padang, kemudian di Tapanuli Sumut, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan juga kena lagi kemarin banjir susulan,” jelas Kasatgas Tito usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, 9 November 2026.
Aceh juga mengalami banjir susulan. Tito menyebut seperti Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Subulussalam, Aceh Utara.
“Ini setidaknya yang kemarin kita lihat terkena lagi banjir susulan. Sehingga jembatan yang sudah diperbaiki terbawa arus lagi, yang sudah dibersihkan lumpur masuk lagi lumpur. Saya beberapa hari yang lalu juga datang ke Pidie Jaya, melihat langsung,” lanjut Kasatgas.
Karena itu, Tito meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan sumber pembiayaan yang tersedia.
“Yang penting kita terus bergerak dan bekerja, semua kementerian dan lembaga. Saya juga meminta rekan-rekan pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” ujar Tito..
Anggota DPRK Aceh Utara, Tajuddin, menyebut pembangunan jalan tersebut merupakan kebutuhan yang telah lama diperjuangkan masyarakat. Usulan pembangunan sudah beberapa kali disampaikan, tetapi keterbatasan APBK membuat pekerjaan belum dapat direalisasikan oleh pemerintah kabupaten.
“Bupati Aceh Utara kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh agar pembangunan jalan tersebut mendapat alokasi anggaran,” ucapnya.
Tajuddin mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan Satgas PRR dalam mendukung pembangunan serta pemulihan infrastruktur.
Menurutnya, jalan tersebut memiliki fungsi strategis karena menghubungkan dua kecamatan dan dua gampong yang selama ini membutuhkan akses lebih baik.
Dukungan Anggaran
Pembiayaan pembangunan jalan kawasan permukiman Blang Pala - Paloh Mambu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2026 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh.
Pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada CV Markam Jaya, sedangkan pengawasan dilakukan oleh PT Griya Inovasi Profitia. Pekerjaan dimulai pada September 2026 dengan target penyelesaian pada Desember 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.482.873.848 atau sekitar Rp1,48 miliar.
Dalam struktur APBD, kalau di Aceh disebut APBA, DAU merupakan komponen utama dari dana Transfer ke Daerah (TKD) yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah. Porsi DAU reguler umumnya bersifat fleksibel untuk belanja operasional dan layanan dasar, tapi dalam situasi darurat atau pemulihan pascabencana, pemerintah daerah didorong melakukan refocusing atau memanfaatkan DAU yang ditentukan penggunaannya (specific grant) serta tambahan TKD untuk membiayai rehabilitasi tingkat daerah
Disinilah peran Satgas PRR untuk mendorong optimalisasi dan sinkronisasi pendanaan. Satgas PRR bersama pemerintah harus memastikan penggunaan TKD Reguler, TKD Tambahan, serta anggaran kementerian dan lembaga saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Dengan koordinasi yang terarah, setiap sumber pendanaan dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Keterlibatan pemerintah provinsi dalam Pembangunan jalan permukiman ini menjadi bagian dari upaya menjawab kebutuhan infrastruktur yang belum mampu ditangani melalui anggaran kabupaten.
Konektivitas Menjadi Penopang Pemulihan Ekonomi
Arah kebijakan ini sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen Renduk PRRP menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, dalam proses pemulihan Sumatra.
Renduk PRRP menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur transportasi bertujuan menjamin aksesibilitas dan keberlanjutan mobilisasi orang maupun barang.
Ada tiga dampak ekonomi yang ingin dicapai:
1. Memperlancar distribusi logistik dan barang kebutuhan masyarakat.
2. Memulihkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
3. Mendukung pemulihan aktivitas sosial-ekonomi serta kegiatan usaha masyarakat terdampak.
Dengan demikian, perbaikan jalan bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan bagian dari strategi pemulihan ekonomi daerah. Dokumen tersebut juga mengarahkan pemulihan konektivitas secara terpadu dengan transportasi laut, udara, dan kereta api untuk memperkuat sistem logistik nasional.
Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Terus Berjalan
Di tingkat nasional, upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera terus berlangsung. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, melaporkan bahwa kementeriannya menangani 33 ruas jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.
Penanganan juga dilakukan terhadap infrastruktur jembatan. Dari 20 unit yang direncanakan, lima jembatan telah selesai dibangun, masing-masing tiga di Aceh dan dua di Sumbar. Adapun 15 jembatan lainnya masih dikerjakan dengan progres rata-rata 63,29 persen.
Untuk mendukung pekerjaan tersebut, Kementerian PU mencatat pagu efektif penanganan bencana Sumatra sebesar Rp21,42 triliun. Dari total anggaran itu, Rp6,64 triliun dialokasikan untuk sektor Bina Marga.
Renduk mengarahkan pemulihan infrastruktur berlangsung secara bertahap selama 2026-2028. Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembukaan akses kritis, terutama jalur penghubung antardaerah dan kawasan yang terdampak bencana.
Setelah akses kembali berfungsi, penanganan dilanjutkan melalui rekonstruksi permanen. Pekerjaan tidak hanya mencakup pembangunan dan penguatan struktur jalan, tetapi juga stabilisasi lereng, perbaikan drainase, pengendalian banjir, serta normalisasi sungai.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur tidak cukup hanya dengan mengembalikan fungsi jalan dan jembatan. Penanganan sumber risiko bencana juga perlu dilakukan agar infrastruktur yang dibangun lebih tangguh menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana serupa.
Pengawasan dan Keberlanjutan Pembangunan
Di tingkat daerah, Tajuddin menegaskan, DPRK Aceh Utara turut menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari kesepakatan.
“Jalan tersebut juga menjadi sarana yang dipakai setiap hari oleh anak-anak sekolah melakukan aktivitas dan mengangkut hasil pertanian untuk dapat dibawa ke pengumpul,” katanya.
Ia berharap pemerintah kembali mengalokasikan anggaran agar pembangunan jalan tersebut dapat dilanjutkan hingga tuntas
Selain akses jalan, DPRK turut menyampaikan harapannya agar jaringan irigasi turut direhabilitasi, karena sebagian besar masyarakat menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian. [*]