Sabtu, 21 November 2026
Beranda / Data / Kronik Blang Padang, dari Sengketa Aset hingga Persetujuan Presiden

Kronik Blang Padang, dari Sengketa Aset hingga Persetujuan Presiden

Sabtu, 21 November 2026 11:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Redaksi
Lapangan Blang Padang. [Foto: net via kabartamiang.com]

DIALEKSIS.COM | Data - Upaya Pemerintah Aceh mengembalikan Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Persetujuan itu membuka jalan penyelesaian sengketa yang bertahun-tahun melibatkan Pemerintah Aceh dan TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda. 

Namun, masih ada tahapan hukum yang harus dituntaskan. Dalam keterangan Pemerintah Aceh pada 20 November 2026, permohonan isbat wakaf masih akan diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Persetujuan Presiden menjadi landasan untuk melanjutkan proses tersebut. 

Kronik berikut disusun dari tabulasi penelusuran pemberitaan untuk redaksi Dialeksis, diperiksa silang dengan keterangan resmi pemerintah dan dokumen pendukung hingga 21 November 2026. Fokusnya pada pertemuan, surat, rekomendasi, dan arah keputusan penyelesaian. Tanggal mengikuti waktu kejadian atau dokumen; jam dicantumkan apabila tersedia. Waktu terbit berita disebut secara terpisah.

16 September-19 November 2010 -- Sertifikasi menghadapi hambatan. Gubernur Aceh meminta BPN menerbitkan sertifikat hak pakai Blang Padang pada 16 September 2010. Balasan BPN bertanggal 19 November 2010 menyebut permohonan memenuhi syarat yuridis formal, tetapi terdapat tanda fisik yang diindikasikan dipasang Kodam IM. 

30 September 2013 -- Permohonan penyelesaian dibawa kepada Presiden. Gubernur Aceh menyurati Presiden melalui surat Nomor 590-44699, meminta penyelesaian sengketa Blang Padang. Langkah ini tercatat dalam laporan keuangan Pemerintah Aceh. 

17 Februari 2022  -- DJKN memediasi tumpang tindih aset. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh melakukan mediasi terkait tumpang tindih aset, termasuk persoalan Blang Padang. 

9 Maret 2022 -- Pemerintah Aceh menelusuri dokumen ke Belanda. Kepala BPKA dan Kepala Bappeda Aceh ditunjuk menelusuri dokumen Blang Padang di Belanda. Hasilnya mencakup buku Van Langen terbitan 1888 dan peta tahun 1875. 

27 Maret 2023 -- Bukti sejarah disampaikan kepada kantor pertanahan. Melalui surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 028/5179, Pemerintah Aceh menyampaikan kelengkapan dokumen dan fakta sejarah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh untuk proses sertifikasi. 

12 Agustus 2024 -- Kodam membuka ruang penyerahan pengelolaan. Dalam pertemuan dengan pimpinan media dan organisasi pers di Banda Aceh, Pangdam IM Mayjen TNI Nico Fahrizal menjelaskan dasar administrasi pengelolaan Blang Padang. Ia menyatakan siap menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah daerah atau pengelola Masjid Raya apabila hasil klarifikasi menunjukkan tanah itu bukan milik Kodam. Pertemuan tersebut diberitakan Dialeksis pada 13 Agustus 2024, pukul 12.30 WIB. 

17 Juni 2025 -- Mualem meminta Presiden mengembalikan fungsi wakaf. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengirim surat Nomor 400.8/7180 kepada Presiden Prabowo. Ia meminta pengembalian status Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, pengembalian pengelolaan kepada nazhir, serta fasilitasi sertifikasi dan koordinasi antarinstansi. ANTARA Aceh memberitakannya pada 27 Juni 2025, pukul 19.14 WIB. 

1 Juli 2025 -- Komisi II DPR meminta pemeriksaan status tanah. Persoalan Blang Padang dibahas dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Jakarta. Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda mempertanyakan status tanah tersebut. Nusron menyatakan akan memeriksanya; belum ada keputusan pengalihan lahan yang diumumkan dalam pemberitaan rapat itu. 

23 Juli 2025, sekitar pukul 10.00 WIB -- Wagub dan ulama meminta dukungan MUI. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Ketua MPU Aceh Tgk. H. Faisal Ali dan rombongan bertemu Sekjen MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta. Mereka menyerahkan dokumen dan meminta dukungan pengembalian fungsi wakaf Blang Padang. MUI menyatakan akan menyiapkan rekomendasi tertulis. Komparatif.ID mencatat rapat berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. 

8–14 Agustus 2025 -- Kajian berujung rekomendasi MUI. MUI menggelar rapat koordinasi daring bersama MPU Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, dan nazhir Masjid Raya pada 8 Agustus. Pada 14 Agustus 2025, MUI menerbitkan surat Nomor B-3025/DP-MUI/VIII/2025 yang mendukung pengembalian Blang Padang kepada nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Rekomendasi ini memperkuat upaya Pemerintah Aceh, tetapi belum merupakan penetapan pengadilan. 

17 Juli 2026 -- DPRA membahas Blang Padang bersama Yusril. Tim DPRA bertemu Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta. Menurut laporan Kanwil Kemenag Aceh, pertemuan membahas persoalan Blang Padang serta regulasi Aceh. Jalur isbat wakaf mengemuka dalam rangkaian pembahasan penyelesaiannya. 

21 Juli 2026 -- Daerah mematangkan persiapan penyelesaian. Asisten I Setda Aceh Syakir memimpin rapat di Ruang Potda I, Kantor Gubernur Aceh. Kemenag Aceh dan instansi terkait membahas penguatan dasar hukum, fikih, administrasi, serta sejarah Blang Padang menjelang audiensi dengan BWI Pusat. 

23 Juli 2026 -- Pemerintah Aceh menemui BWI Pusat. Fadhlullah, ulama, dan tim Pemerintah Aceh melakukan audiensi dengan BWI di Gedung Bayt Al-Quran, TMII, Jakarta Timur. Pertemuan membahas percepatan sertifikasi dan pengembalian tanah kepada nazhir Masjid Raya, dengan memaparkan dasar sejarah dan administrasi wakaf. 

24 Juli 2026 -- Yusril menawarkan penetapan pengadilan dan lahan pengganti. Yusril menerima Fadhlullah, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Abu Paya Pasi, serta tim Pemerintah Aceh. Ia mengusulkan penetapan status wakaf melalui Mahkamah Syar’iyah Aceh. Tindak lanjutnya memerlukan koordinasi Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, ATR/BPN, dan Kementerian Agama. Dalam pertemuan ini turut dibicarakan kemungkinan menyediakan tanah pengganti bagi TNI. 

3 September 2026 -- Ulama memperoleh kabar persetujuan dari DPR. Ketua MPU Aceh Tgk. H. Faisal Ali dan Tgk. H. Nuruzzahri Yahya bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Senayan. Menurut Faisal Ali, Dasco menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pengembalian tanah wakaf Blang Padang kepada Masjid Raya. Keterangan ini diberitakan Dialeksis pada 4 September 2026, pukul 14.42 WIB. 

15 Oktober 2026 -- Pusat menegaskan arah pengembalian sebagai wakaf. Dalam audiensi bersama DPRA yang dipimpin Zulfadhli, Yusril menjelaskan adanya kesepahaman setelah koordinasi dengan Presiden dan kementerian terkait: fungsi Blang Padang perlu dikembalikan sebagai harta wakaf Kesultanan Aceh. Pemerintah mendorong penetapan pengadilan, kepastian nazhir, dan penyelesaian pencatatan barang milik negara. 

2 November 2026 -- Rapat lintas kementerian membahas mekanisme penyelesaian. Mualem dan Fadhlullah menghadiri rapat di Kemenko Polkam bersama Dudung Abdurachman, Yusril, serta menteri dan pejabat terkait. Yusril menyampaikan bahwa Presiden secara garis besar telah menyetujui penyelesaian melalui isbat wakaf. Penetapan pengadilan diperlukan agar Kementerian Keuangan dapat menindaklanjuti penghapusan status barang milik negara sesuai ketentuan. 

4 November 2026 -- Mualem membahas Blang Padang langsung dengan Presiden. Gubernur Aceh bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, didampingi Staf Khusus Gubernur T. Irsyadi. Pertemuan turut dihadiri Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Status tanah wakaf Blang Padang menjadi salah satu agenda pembahasan. 

6 November 2026 -- Yusril mengumumkan persetujuan Presiden. Dalam konferensi pers di ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Yusril menyatakan Presiden menyetujui pengembalian Blang Padang ke fungsi semula sebagai tanah wakaf Sultan Iskandar Muda. Ia menjelaskan perlunya pengukuran ulang, penetapan wakaf, dan pencabutan keputusan mengenai status barang milik negara.

Setelah proses selesai, takmir Masjid Raya menjadi nazhir, sedangkan Pemerintah Aceh meneruskan wakaf tersebut. Dialeksis menerbitkan laporan ini pukul 21.40 WIB; jam itu merupakan waktu tayang berita. 

9 November 2026 -- Surat Menko menjadi dasar tindak lanjut. Yusril menerbitkan surat Nomor MKH-UM.01.01-223 yang meminta Gubernur Aceh mengajukan isbat wakaf. Menurut keterangan resmi Pemerintah Aceh, surat tersebut menegaskan persetujuan Presiden dan rencana fasilitasi lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan untuk Kodam IM melalui Kementerian Keuangan. Surat ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri. 

18 November 2026 -- Surat disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Aceh. Kemenko Kumham Imipas menyatakan surat bertanggal 9 November itu disampaikan kepada Pemerintah Aceh melalui aplikasi persuratan Srikandi pada 18 November 2026. Tahap ini menempatkan permohonan isbat wakaf sebagai tindak lanjut yang harus diajukan pemerintah daerah. 

20 November 2026 -- Pemerintah Aceh menyiapkan permohonan isbat. Melalui Juru Bicara Nurlis Effendi, Pemerintah Aceh menyatakan segera menindaklanjuti surat Yusril dan melengkapi berkas permohonan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Keterangan tersebut diberitakan detikSumut pukul 18.30 WIB. Hingga perkembangan ini, persetujuan Presiden telah diumumkan, sementara penetapan pengadilan dan penyelesaian administrasi pengembalian tanah masih harus dituntaskan. [red]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI