DIALEKSIS.COM | Takengon - Mandeknya pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Adat Gayo yang telah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026 menuai kritik. Ketua Umum Pasak Opat Nenggeri Linge, Zam Zam Mubarak, menilai DPRK Aceh Tengah, khususnya Badan Legislasi (Banleg), tidak maksimal mengawal pembahasan qanun tersebut.
Zam Zam menyebut kegagalan melanjutkan pembahasan Qanun Adat Gayo bukan sekadar persoalan administrasi legislasi. Menurutnya, keberadaan qanun itu juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, hingga mitigasi bencana di Tanah Gayo.
Ia turut menyoroti peran Ketua DPRK Aceh Tengah yang dinilai belum mampu memastikan proses legislasi berjalan sesuai tahapan.
"Ketua DPRK gagal menjalankan fungsi legislasi. Ini adalah fungsi utama DPRK, bukan fungsi tambahan. Kalau fungsi legislasi saja lemah, bagaimana DPRK mau melindungi rakyat?" ujar Zam Zam, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, sebagai pimpinan lembaga legislatif, Ketua DPRK seharusnya memastikan setiap rancangan qanun yang telah masuk Prolegda mendapat pengawalan hingga tahap pembahasan, harmonisasi, dan pengesahan.
Namun, ia menilai tidak ada kepemimpinan yang cukup kuat untuk mendorong pembahasan Qanun Adat Gayo hingga tahap harmonisasi.
"Ketua DPRK tidak mampu memimpin Banleg, tidak mampu mendorong pembahasan, dan tidak mampu memastikan Qanun Adat masuk harmonisasi tepat waktu. Ini kepemimpinan legislasi yang lemah," katanya.
Batas Harmonisasi Terlewati
Zam Zam menjelaskan, 20 November 2026 merupakan batas waktu pendaftaran melalui aplikasi harmonisasi. Namun, hingga batas tersebut terlewati, Qanun Adat Gayo disebut belum didaftarkan ke tahapan harmonisasi.
Kondisi itu membuat peluang pembahasan qanun tersebut pada tahun ini terancam tertutup. "Ini adalah pengingkaran aspirasi masyarakat adat. Ini bukti pimpinan DPRK Aceh Tengah tidak pro terhadap perlindungan masyarakat adat Gayo," ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena masyarakat adat sebelumnya telah menyampaikan aspirasi agar keberadaan hukum adat Gayo mendapatkan pengakuan dan perlindungan melalui regulasi daerah.
Qanun Adat Berkaitan dengan Mitigasi Bencana
Lebih jauh, Zam Zam menegaskan Qanun Adat Gayo tidak hanya mengatur persoalan adat istiadat. Di dalamnya terdapat materi mengenai perlindungan hutan, Danau Laut Tawar, mata air, tanah ulayat, serta kearifan lokal dalam menjaga lingkungan.
Menurutnya, aspek-aspek tersebut memiliki hubungan erat dengan upaya pencegahan bencana, terutama di wilayah dataran tinggi Gayo yang memiliki kerentanan terhadap kerusakan lingkungan.
"Gagalnya Qanun Adat sama dengan gagalnya mitigasi bencana. Karena Qanun Adat itulah yang mengatur bagaimana masyarakat Gayo menjaga hutan agar tidak longsor, menjaga danau agar tidak banjir, dan menjaga tanah agar tidak rusak," katanya.
Ia menyebut masyarakat adat Gayo selama ini memiliki sejumlah aturan dan kearifan lokal, termasuk larangan menebang hutan di kawasan hulu, menjaga daerah resapan air, serta mengatur pemanfaatan Danau Laut Tawar.
Namun, tanpa penguatan melalui regulasi daerah, ia khawatir aturan adat tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk melindungi lingkungan.
"Ketika hutan ditebang sembarangan, siapa yang bisa melarang kalau tidak ada Qanun? Ketika danau dirusak, siapa yang bisa menindak? Inilah yang menjadi kekhawatiran kita," tegasnya.
Khawatir Perlindungan Kopi, Danau, dan Hutan Melemah
Zam Zam juga menyoroti potensi dampak mandeknya qanun terhadap perlindungan sumber kehidupan masyarakat Gayo, terutama komoditas Kopi Gayo, kelestarian Danau Laut Tawar, dan kawasan hutan.
Menurutnya, ketiga aspek tersebut tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh Tengah.
Tanpa regulasi yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak serta kewenangan masyarakat adat, ia khawatir pengelolaan sumber daya alam semakin sulit dikendalikan.
"DPRK tidak peduli terhadap hajat hidup rakyat Gayo. Jika kopi, danau, dan hutan lepas dari kendali adat, maka yang untung adalah para pemodal dan pihak luar. Rakyat Gayo hanya jadi penonton di tanahnya sendiri," ujarnya.
Minta Banleg Bertanggung Jawab
Zam Zam menduga terdapat upaya sistematis yang menyebabkan pelemahan posisi masyarakat adat Gayo. Dugaan tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian menyusul tidak berlanjutnya pembahasan qanun hingga melewati batas harmonisasi.
"Ini patut diduga ada konspirasi pelemahan Masyarakat Adat Gayo. Polanya jelas, dari awal sudah diganjal, diulur-ulur, lalu dibiarkan lewat batas harmonisasi hingga batal," katanya.
Meski demikian, dugaan tersebut merupakan penilaian Zam Zam yang perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Ia meminta Banleg DPRK Aceh Tengah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penyebab tidak berlanjutnya pembahasan Qanun Adat Gayo, meskipun telah masuk dalam Prolegda 2026.
Di akhir pernyataannya, Zam Zam menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat adat Gayo, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat, serta Forum Mukim se-Aceh Tengah atas keterbatasan dalam mengawal aspirasi tersebut.
"Permohonan maaf kami kepada Masyarakat Adat Gayo, MPU, Majelis Adat, dan Forum Mukim se-Aceh Tengah atas keterbatasan kami mengawal amanah ini," pungkasnya. [*]