Banjir Hapus Harapan Panen, Petambak di Lhokseumawe Mulai Bangkit Dapat Bibit dari Pemerintah

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Abdullah masih mengingat bagaimana banjir yang melanda pada November 2025, menghapus harapan panen udang yang telah dipeliharanya selama dua bulan. Lima petak tambak miliknya di Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, terendam banjir. Udang yang sudah berumur sekitar 60 hari gagal dipanen, sementara lumpur setebal 20 sentimeter menutupi tambak berlapis terpal miliknya.

Selama tambak tidak bisa berproduksi, Abdullah dan sejumlah petambak lainnya terpaksa mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada yang menjadi buruh bongkar muat di gudang dan pabrik, sebagian lainnya membawa becak demi mendapatkan penghasilan.

“Itulah usaha kami untuk mencari makan,” kata Abdullah, Ketua Kelompok Koperasi Produsen Industri Karya Mandiri.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Kasatgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan tambak menjadi bagian penting dalam mengembalikan sumber penghidupan masyarakat terdampak bencana. Ia menyebut Aceh memiliki areal tambak terdampak paling luas, mencapai 30.417 hektare, disusul Sumatera Utara 575 hektare dan Sumatera Barat 255 hektare.

“Tim KKP sedang bekerja untuk membantu masyarakat yang memiliki keramba, tambak, dan usaha perikanan lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin (9/11/2026).

Bantuan Produksi Menghidupkan Kembali Tambak

Pemulihan mulai dirasakan Abdullah, setelah pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menyalurkan bantuan benih serta pakan udang. Dukungan tersebut membuat petambak kembali memiliki berkesempatan menjalankan usaha yang sempat terhenti.

Sejak banjir, Abdullah mengaku sudah menjalani sekitar empat hingga lima kali siklus budidaya, termasuk pemeliharaan yang sedang berlangsung. Salah satu siklus pada Februari hingga Juni berhasil, meskipun beberapa periode lainnya mengalami penurunan hasil akibat curah hujan tinggi.

Dalam kondisi normal, lima petak tambak miliknya mampu menghasilkan sekitar 11-12 ton udang dalam satu siklus. Setiap petak diisi 100.000 - 150.000 benih sehingga total kebutuhan mencapai sekitar 650.000 benih. Masa pemeliharaan hingga panen berlangsung kurang lebih tiga bulan. Hasil produksinya selama ini dipasarkan ke Medan.

Kelompok Abdullah tercatat menerima bantuan pakan udang vaname sebanyak 7.700 kilogram dan plastik HDPE sepanjang 3.350 meter. Selain itu, terdapat bantuan kincir dan genset untuk mendukung operasional tambak.

Dukungan serupa juga menjangkau kelompok pembudidaya lainnya. Pada 25 April 2026, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar menyerahkan bantuan dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee sebanyak 554 kemasan dengan total 1.115.200 benur vaname kepada Kelompok Jak U Neuheun di Gampong Tunong, Kecamatan Blang Mangat. Kelompok yang dipimpin Junaidi tersebut beranggotakan 13 orang.

Secara keseluruhan, luas tambak yang terdampak banjir di Kota Lhokseumawe mencapai sekitar 348,2 hektare yang tersebar di empat kecamatan. Untuk mendukung pemulihan usaha budidaya, pemerintah menyalurkan bantuan berupa 100.000 benih udang vaname dan 900 kilogram pakan.

Selain itu, bantuan juga mencakup peralatan pengolahan bagi tujuh Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta 14 unit kotak pendingin. Berdasarkan bahan kegiatan, bantuan tersebut disalurkan melalui aspirasi anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Ini adalah sumber penghidupan masyarakat, sehingga semakin cepat ditanggulangi, maka roda ekonomi masyarakat juga akan kembali normal,” kata Sayuti.

Harapan agar Usaha Bertahan hingga Panen

Meski kembali berbudidaya, Abdullah menyadari bantuan benih dan pakan belum sepenuhnya menjamin keberhasilan panen. Kondisi cuaca, kualitas air, dan besarnya modal tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi petambak.

Karena itu, ia berharap pemerintah menyediakan laboratorium perikanan di Lhokseumawe agar pembudidaya dapat memperoleh dukungan pemeriksaan kualitas air dan kesehatan udang.

“Kami sangat membutuhkan laboratorium supaya budidaya ini bisa berkelanjutan. Modal yang kami keluarkan besar. Kami berharap modal itu tidak sia-sia dan budidaya bisa berhasil sampai panen,” ujarnya.

Bagi Abdullah dan petambak lainnya, tambak yang kembali terisi bukan sekadar tanda dimulainya aktivitas produksi. Lebih dari itu, ada harapan agar mereka tidak lagi bergantung pada pekerjaan sementara untuk menghidupi keluarga.

Keberhasilannya akan terlihat ketika tambak kembali produktif, hasil panen terserap pasar, dan masyarakat pesisir mampu membangun kembali penghidupan yang lebih kuat menghadapi risiko bencana.

Pemulihan Terintegrasi dengan Renduk

Pemulihan tersebut sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatra, sebagaimana disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2026.

Dalam dokumen tersebut, penyediaan sarana produksi bagi pembudidaya ikan ditempatkan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi dini pada tahap rehabilitasi 2026-2027. 

Cakupannya meliputi perbaikan prasarana tambak, sistem tata air, penyediaan benih dan pakan, peralatan pengolahan, hingga dukungan penyimpanan hasil perikanan. Sementara tahap rekonstruksi 2026-2028 diarahkan pada pembangunan kembali sarana dan prasarana serta penguatan kelembagaan masyarakat.

Dari sisi pembiayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan dukungan pemulihan sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp371,8 miliar untuk wilayah terdampak di Sumatera pada 2026. Anggaran tersebut terdiri atas Rp113,8 miliar belanja tambahan dan Rp258 miliar hasil refocusing anggaran KKP. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut bencana akhir 2025 merusak 35.751 hektare tambak atau kolam beserta prasarana pendukung di tiga provinsi. Pada 2026, KKP menargetkan 15.446 hektare kembali beroperasi.

“Kini, sekitar 5.800 hektare telah kembali beroperasi di 27 kabupaten/kota, termasuk 5.707 hektare di delapan kabupaten/kota di Aceh. Sebanyak 5.706 petambak telah kembali bekerja, sedangkan penerima manfaat ditargetkan bertambah 9.548 orang setelah seluruh bantuan terealisasi,” ucap Menteri KKP dalam rapat dengan para kepala daerah Aceh, Sumut, dan Sumbar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026)

Untuk mempercepat pembersihan tambak yang tertimbun lumpur, KKP juga mengirimkan 12 ekskavator ke tiga provinsi terdampak, dengan delapan unit ditempatkan di Aceh. [*]