Dari BKK Pematangsiantar, Jembatan Ramung Jaya Bener Meriah Dibangun Permanen

DIALEKSIS.COM | Redelong - Pemulihan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, terutama untuk mengembalikan akses masyarakat yang terputus akibat kerusakan jalan dan jembatan. 

Salah satu bentuk dukungan tersebut hadir melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Untuk diketahui, BKK adalah bantuan keuangan yang diberikan suatu daerah ke daerah lainnya dalam rangka pembangunan. Dalam hal ini, BKK diberikan Pemerintah Kota Pematangsiantar ke Pemkab Bener Meriah. Dimana diantaranya dialokasikan untuk pembangunan kembali Jembatan Ramung Jaya, Kecamatan Permata.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dalam paparannya pada 9 November 2026 menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah.

“Kami sudah sampaikan tadi enggak mudah, karena luasnya wilayah yang terdampak ya, 53 kabupaten/kota dan perlu waktu. Enggak bisalah dikerjakan dalam waktu tahun ini juga. Perlu waktu setidaknya sampai dengan 2028 target kita,” jelas Tito.

“Jadi ya saya selaku Kasatgas meminta maaf kepada saudara-saudara yang terdampak yang mungkin belum tersentuh tempatnya, ada sungai mungkin atau jalan yang belum sepenuhnya bisa permanen, karena memang banyaknya yang terdampak dan sekali lagi perlu waktu untuk itu,” tambahnya.

Tito menyebut pemerintah daerah perlu memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dan pendapatan asli daerah, untuk mempercepat pemulihan. Keterlibatan TNI, Polri, serta Kementerian Pekerjaan Umum juga menjadi bagian dari upaya mengembalikan konektivitas di kawasan terdampak.

Dalam konteks tersebut, pembangunan Jembatan Ramung Jaya menjadi salah satu contoh sinergi fiskal dan kerja sama antardaerah dalam mendukung pemulihan infrastruktur pascabencana.

Bantuan Rp25 Miliar untuk Pemulihan Bener Meriah

Dukungan Pemerintah Kota Pematangsiantar diwujudkan melalui penyaluran BKK sebesar Rp25 miliar kepada Kabupaten Bener Meriah pada 15 Juni 2026. Bantuan itu merupakan bagian dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp164,33 miliar berdasarkan KMK Nomor 59 Tahun 2026. 

Dari alokasi tersebut, Rp25 miliar atau sekitar 15,21 persen diarahkan sebagai bantuan keuangan untuk mendukung pemulihan Bener Meriah, termasuk infrastruktur jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya.

Salah satu pemanfaatannya adalah pembangunan kembali Jembatan Ramung Jaya yang ambruk akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025.

Berdasarkan data pengadaan, paket pekerjaan tersebut tercatat dalam APBD Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 dengan pagu Rp1.903.186.000. Pelaksanaannya ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui CV Yudha Pratama. Paket pembangunan itu juga tercatat dalam LPSE Kabupaten Bener Meriah dengan kode lelang 10164543000.

Dengan demikian, dukungan fiskal melalui TKD yang diterima Pematangsiantar disalurkan kepada Bener Meriah melalui skema BKK, kemudian dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan instrumen APBD kabupaten.

Progres Pembangunan 

PPTK pembangunan Jembatan Ramung Jaya, Andika, mengatakan pekerjaan dimulai pada awal Oktober 2026. Saat ini, pekerjaan berfokus pada pemasangan fondasi sumuran dengan kedalaman rencana tiga meter dan ukuran cincin beton sekitar dua meter.

"Kalau untuk keseluruhan pekerjaan, progresnya sekitar 12 persen. Itu sudah memperhitungkan material di lokasi, seperti besi dan material lainnya," ujar Andika.

Jembatan permanen tersebut dirancang memiliki panjang sekitar 15 meter dan lebar lima meter. Setelah pekerjaan fondasi selesai, tahapan berikutnya meliputi pengecoran abutmen sebagai struktur penopang pada kedua ujung jembatan.

Sementara itu, lantai jembatan menggunakan beton mutu K-350. Pelaksana juga telah diarahkan menyusun Job Mix Design (JMD) sebagai acuan teknis untuk memastikan kualitas campuran beton sesuai spesifikasi.

Andika menjelaskan, curah hujan tinggi menjadi salah satu kendala utama. Kondisi cuaca terkadang membuat pekerja hanya dapat beraktivitas sekitar dua jam sebelum pekerjaan harus dihentikan.

Meski demikian, ketersediaan material disebut telah mencukupi. Pemerintah menargetkan jembatan dapat difungsikan pada akhir Desember 2026 sesuai jadwal kontrak, sepanjang tidak terdapat hambatan berarti.

Bagian dari Pemulihan Infrastruktur Sumatra

Pembangunan Jembatan Ramung Jaya juga menjadi bagian dari upaya pemulihan yang sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera.

Renduk menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama periode 2026-2028. Dokumen Renduk ini disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026. Sementara itu, Satgas PRR bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

Besarnya kebutuhan pemulihan tergambar dalam dokumen Renduk versi 30 Maret 2026 yang mencatat sebanyak 1.631 ruas jalan dan 636 jembatan terdampak bencana di Aceh. Angka tersebut merupakan bagian dari total 2.036 ruas jalan dan 646 jembatan terdampak di tiga provinsi.

Adapun laporan Kementerian PU per 25 Oktober 2026 mencatat lima dari 20 jembatan dalam program penanganan telah selesai dibangun atau diperbaiki. Sebanyak 15 jembatan lainnya masih dalam pengerjaan dengan progres rata-rata 63,29 persen.

Pada sektor jalan nasional, dua dari 33 ruas telah selesai ditangani, sedangkan 31 ruas lainnya masih dikerjakan dengan progres rata-rata 59,04 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan konektivitas masih membutuhkan percepatan, termasuk pada infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Bagi masyarakat Kampung Ramung Jaya, pembangunan jembatan permanen bukan sekadar penyelesaian proyek fisik. Sejak jembatan lama ambruk, warga harus mengandalkan jembatan darurat yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

Kondisi itu membuat akses kendaraan roda empat terputus, termasuk untuk kebutuhan pengangkutan barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran jembatan permanen diharapkan dapat mengembalikan kelancaran mobilitas warga menuju pusat Kecamatan Permata. [*]