Kompleks Hunian Tetap di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh yang rumahnya dibangun dengan menaikkan 70 cm untuk mengurangi Risiko genangan. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pembangunan hunian tetap atau huntap untuk warga terdampak pascabencana Sumatera, tidak sekedar mengembalikan rumah-rumah yang rusak. Namun pemulihan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, juga membentuk kawasan permukiman yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan percepatan menjadi penting karena waktu pelaksanaan program pada 2026 semakin terbatas.
“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujar Tito saat memimpin Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan serta Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Tito meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah segera merealisasikan program yang telah direncanakan, termasuk membantu menyelesaikan persoalan lahan untuk kompleks hunian tetap. Menurutnya, percepatan diperlukan agar pemulihan dapat berjalan sesuai target dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Membangun Kembali dengan Lebih Aman
Semangat percepatan tersebut berjalan beriringan dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable yang menjadi bagian penting dalam pembangunan kembali pascabencana. Artinya, pembangunan tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi memperbaiki kualitas, meningkatkan keamanan, mengurangi risiko, dan memastikan kawasan dapat menopang kehidupan warga dalam jangka panjang.
Pendekatan itu sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra, yang menempatkan pengurangan risiko bencana, penataan kawasan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pemulihan sosial dan ekonomi sebagai bagian yang saling terintegrasi.
Di Kota Lhokseumawe, penerapan prinsip tersebut terlihat dalam pembangunan 66 unit huntap. Sebanyak 56 unit dibangun di Padang Sakti, dan 10 unit lainnya berada di Cot Mamplam, Kecamatan Muara Dua.
Pembangunan fisik telah berlangsung hampir sebulan dengan progres sekitar tujuh persen. Di Padang Sakti, kondisi lahan menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki kontur yang berbeda.
Project Manager PT Sarjis Agung Indrajaya Muhammad Syahril mengatakan elevasi rumah disesuaikan dengan kondisi permukaan tanah dan jalan lingkungan.
“Jadi, kita membuat bangunan lebih tinggi daripada jalan lingkarnya untuk mencegah genangan air,” kata Syahril.
Pada salah satu titik, perbedaan elevasi bangunan dengan jalan mencapai sekitar 70 sentimeter. Setiap petak lahan juga akan ditimbun dan diratakan sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada berdirinya rumah, tetapi juga menyesuaikan karakteristik kawasan.
Huntap Dibangun sebagai Kawasan
Konsep huntap di Padang Sakti juga tidak berhenti pada pembangunan rumah. Jalan, drainase, penerangan, air bersih, serta balai warga yang dapat difungsikan sebagai musala turut masuk dalam rencana pembangunan.
Pendekatan kawasan ini sejalan dengan Renduk PRRP Sumatra, yang mengarahkan pembangunan permukiman baru agar memperhatikan tata ruang dan risiko bencana. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, drainase, dan jalan perlu direncanakan secara terpadu.
Kabid Perkim PUPR Lhokseumawe, Furqan, mengatakan lahan pembangunan merupakan aset pemerintah kota dan telah memperoleh rekomendasi Badan Geologi. Rekomendasi serupa juga disebut telah diberikan untuk lokasi pembangunan kedua.
Data Renduk mencatat 1.302 keluarga di Lhokseumawe terdampak bencana, terdiri dari 23 keluarga dengan rumah rusak ringan, 1.144 keluarga rusak sedang, dan 135 keluarga rusak berat. Angka tersebut merupakan data perencanaan dan berbeda dengan proyek 66 unit huntap yang sedang dibangun.
Karena itu, pembangunan 66 huntap merupakan salah satu bagian dari keseluruhan proses pemulihan perumahan di Lhokseumawe.
Pemerintah Perkuat Masa Transisi Warga
Percepatan pembangunan hunian permanen juga dibarengi perhatian terhadap kebutuhan warga selama masa tunggu. Saat mengunjungi Dusun Kareung, Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, pada 20 Februari 2026, Tito meminta hunian sementara segera direalisasikan agar masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak selama menunggu huntap selesai.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga selama masih menunggu hunian permanen.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian bangunan, tetapi juga memastikan kebutuhan warga tetap tertangani selama proses transisi.
Dikebut hingga Desember 2026
Untuk mengejar target, sekitar 30 pekerja saat ini dibagi dalam tiga tim di lokasi pembangunan. Mayoritas merupakan tenaga lokal dari kampung sekitar proyek. Jumlah pekerja direncanakan bertambah setelah tahapan instalasi selesai, dengan setiap tim nantinya diperkuat hingga sekitar 20 orang.
Syahril memperkirakan pembangunan dapat selesai paling cepat pertengahan Desember dan paling lambat akhir Desember 2026.
Di tengah percepatan tersebut, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar. Kasatgas PRR Tito menyebut bencana melanda 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Banjir dan tanah longsor susulan juga sempat menghambat rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk merusak kembali sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.
“Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan. Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dengan demikian, pembangunan huntap di Lhokseumawe diarahkan bukan sekadar mengejar jumlah rumah yang selesai. Penyesuaian elevasi, penataan drainase, penyediaan air bersih, jalan, penerangan dan fasilitas warga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kembali kawasan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Pendekatan tersebut menegaskan semangat Build Back Better, Safer, and Sustainable: pemulihan pascabencana bukan hanya mengembalikan tempat tinggal, tetapi membangun fondasi kehidupan warga yang lebih aman untuk menghadapi masa depan. [*]
Sebelumnya
