Juanda Djamal, salah seorang kader Partai Aceh mengungkapkan keterpaduan program memberikan kemudahan dan kelancaran dalam percepatan pelaksanaan rehab-rekon tersebut. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rehab rekon banjir bandang harus dijalankan secara terpadu, jangan bangun gap (kesenjangan) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena keterpaduan program memberikan kemudahan dan kelancaran dalam percepatan pelaksanaan rehab-rekon tersebut.
Hal tersebut disampaikan Juanda Djamal, salah seorang kader Partai Aceh, menurutnya beberapa pandangan yang disampaikan oleh pengamat, komentarnya cenderung menciptakan gap relasi antara Pemerintah Aceh - Jakarta.
“Jangan bangun gap, karena itu berdampak negatif pada relasi Aceh-Jakarta, era damai adalah era perkuat sumber daya manusia (SDM) dan Kelola SDA dengan benar," ucapnya kepada dialeksis.com, Ahad (22/2/2026).
Juanda menjelaskan sebenarnya relasi dan komunikasi yang sudah dibangun oleh kepala Pemerintah Aceh, H. Muzakir Manaf, sudah mantap. "Beliau sangat menghormati keberadaan Pemerintah pusat melalui Satgassus nasional," tuturnya.
Buktinya, korban bencana dapat menikmati meugang menjelang bulan Ramadhan, itu contoh komunikasi yang tepat oleh seorang Gubernur. "Pesannya jelas dan respon cepat pemerintah nasional," tambah Juanda.
Menurutnya, siapapun yang mengkritisi proses rehab-rekon saat ini, sebaiknya membangun perspektif strategis yang bisa menguatkan dan melancarkan, jangan kontradiktif sehingga dapat memperkeruh relasi yang sudah bagus dibangun oleh Gubernur Aceh.
"Kalau kita lihat ke belakang, surat gubernur Aceh yang dilayangkan ke PBB tanpa sepengetahuan Gubernur, ini suasana yang dapat memperburuk relasi Aceh-Jakarta, positifnya Bapak Gubernur cepat mengklarifikasi," ujarnya.
Karena itu, Juanda mengharapkan pada semua pihak terutama pemerintah Aceh untuk memperkuat relasi dan komunikasi yang sudah dibangun oleh Gubernur dengan Presiden RI dengan menindaklanjutinya bersama Satgas Nasional secara konstruktif.
"Kita juga meminta kepada Kepala Satgas Nasional dalam hal ini ketua tim wilayah pelaksana percepatan Rehab Rekon agar dapat menyelenggarakan sistem yang lebih terpadu, sehingga tidak ada lagi gap dengan tim Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota,” tutup Juanda Djamal. [ra]
Sebelumnya
