Direktur Aceh Social Development (ASD) sekaligus pengamat sosial, Nasrul Sufi. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Aceh Social Development (ASD) sekaligus pengamat sosial, Nasrul Sufi mengatakan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabanjir di Aceh harus dirancang sebagai mesin pemulihan ekonomi lokal yang mampu menggerakkan kembali kehidupan masyarakat terdampak bencana.
Hal ini sebagai momentum pascabanjir sebagai pintu masuk untuk pemulihan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
“Rehab rekon jangan hanya dimaknai sebagai membangun rumah, jalan, dan jembatan. Ia harus menjadi instrumen pemulihan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir,” ujar Nasrul Sufi saat dikonfirmasi oleh media dialeksis.com, Kamis (8/1/2026).
Menurut Nasrul, data di lapangan menunjukkan ribuan unit rumah warga di sejumlah kabupaten/kota di Aceh mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat. Selain itu, banjir juga merusak akses jalan, jembatan penghubung antarwilayah, fasilitas pendidikan, hingga sarana ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga memukul keberlanjutan hidup warga, terutama mereka yang bergantung pada sektor informal dan ekonomi lokal.
“Ketika rumah rusak dan akses terputus, yang hilang bukan hanya bangunan, tapi juga sumber penghidupan. Karena itu, pendekatan rehab rekon harus holistik, menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Aceh Social Development mendorong agar pelaksanaan rehab rekon mengedepankan prinsip local content, padat karya, dan inklusivitas ekonomi.
Nasrul menilai, pelibatan kontraktor, tukang, serta pelaku usaha lokal secara maksimal akan memberikan efek berlipat bagi perekonomian daerah.
“Skema padat karya tunai sangat relevan diterapkan. Ribuan tenaga kerja lokal bisa terserap, mulai dari tukang bangunan, buruh angkut material, hingga pelaku UMKM yang menyediakan bahan bangunan dan logistik,” katanya.
Selain menyerap tenaga kerja, penggunaan material lokal juga dinilai mampu mempercepat perputaran uang di daerah. Dengan begitu, arus kas (cash flow) ekonomi masyarakat dapat pulih lebih cepat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemasok dari luar Aceh.
“Kalau material diambil dari luar daerah, uangnya juga keluar. Tapi kalau kita optimalkan potensi lokal, maka pemulihan ekonomi akan terasa langsung di masyarakat,” tambah Nasrul.
Nasrul menegaskan, pendekatan tersebut sejalan dengan konsep build back better, yakni membangun kembali wilayah terdampak bencana dengan kualitas yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan dibandingkan sebelumnya.
Menurutnya, build back better tidak hanya berbicara tentang kualitas bangunan yang tahan bencana, tetapi juga tentang sistem sosial-ekonomi yang lebih adil.
“Build back better harus dimaknai luas. Bukan hanya bangunannya lebih kuat, tetapi masyarakatnya juga lebih berdaya secara ekonomi,” tegasnya.
Selain itu, transparansi anggaran, akuntabilitas pelaksanaan proyek, serta pengawasan multipihak dalam program rehab rekon harus jelas. Nasrul menilai, pengelolaan dana yang besar tanpa pengawasan yang kuat berpotensi menimbulkan ketimpangan dan monopoli proyek.
Ia mendorong pembagian paket pekerjaan yang proporsional agar kontraktor kecil dan menengah di daerah memiliki ruang partisipasi yang adil.
“Rehab rekon jangan dikuasai segelintir pihak. Pembagian paket yang adil akan mencegah monopoli dan memastikan manfaat ekonomi tersebar lebih merata di tingkat lokal,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
