Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). [Foto: Net]
DIALEKSIS.COM | Aceh - Menguatnya nama Illiza Sa’aduddin Djamal, Wali Kota Banda Aceh, dalam bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh menjadi fenomena politik yang menarik dicermati. Isu ini bukan sekadar soal siapa yang akan memimpin partai, melainkan juga tentang bagaimana Demokrat Aceh mencari sosok yang mampu memperkuat konsolidasi internal sekaligus menjawab kebutuhan publik akan pemimpin yang memiliki basis elektoral, legitimasi sosial, serta akar nilai yang relevan dengan karakter Aceh.
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, S.Pd.I, M.Si, menilai bahwa dalam konteks politik Aceh, figur pemimpin partai tidak bisa dilepaskan dari dimensi sosial-kultural dan rekam jejak pengabdian.
“Di Aceh, kepemimpinan politik bukan hanya soal elektabilitas dan mesin partai. Ada dimensi legitimasi sosial dan kultural yang sangat kuat. Publik melihat latar belakang nilai, konsistensi perjuangan, serta rekam jejak pengabdian,” ujar Riswati kepada Dialeksis saat diminta tanggapannya.
Illiza bukan figur baru dalam dunia politik. Sebagai salah satu tokoh perempuan Aceh yang paling konsisten, ia telah menapaki perjalanan politik dari level lokal hingga nasional. Ia pernah menjadi Wakil Wali Kota Banda Aceh, kemudian melanjutkan kiprah sebagai Anggota DPR RI, hingga akhirnya kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin Banda Aceh sebagai Wali Kota. Rentang pengalaman ini menunjukkan bahwa kehadirannya dalam panggung politik terbentuk dari proses panjang dan kerja politik yang teruji.
Pada Pilkada Banda Aceh terakhir, Illiza berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan sekitar 44.982 suara atau lebih dari 41 persen suara sah. Di tengah kompetisi politik perkotaan yang ketat, angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan basis pemilih yang solid dan cukup luas. Ini menjadi modal penting bagi partai politik yang membutuhkan figur pemersatu sekaligus penggerak suara di lapangan.
Menurut Riswati, capaian tersebut menunjukkan adanya konsistensi dukungan publik.
“Ketika seorang figur mampu mempertahankan bahkan memperluas basis dukungannya dari waktu ke waktu, itu menandakan adanya kepercayaan yang terbangun. Dalam konteks Demokrat Aceh, figur seperti ini tentu menjadi aset strategis,” jelasnya.
Rekam jejak Illiza juga tercermin saat ia maju sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I dan meraih lebih dari 111 ribu suara personal. Capaian ini menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadapnya bersifat personal, bukan semata-mata karena kendaraan politik.
Namun di Aceh, kekuatan politik tidak hanya ditentukan oleh angka elektoral. Legitimasi sosial-kultural masih memainkan peran besar. Dalam konteks ini, Illiza memiliki keunggulan yang jarang dimiliki banyak tokoh politik lain.
Illiza dikenal sebagai cicit dari dua ulama besar Aceh, Abu Lam U dan Abu Indrapuri. Abu Lam U (Abdullah bin Umar bin Auf Lam U), lahir di Lam U, Aceh Besar pada 1888 M, dikenal sebagai ulama pendidik berpengaruh di Aceh Besar dengan penguasaan fiqih, tauhid, dan kebahasaan. Ia memperdalam ilmu hingga ke Malaysia dan Makkah pada 1924 dan menjadi bagian dari mata rantai ulama besar Aceh.
Sementara itu, Abu Indrapuri (Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri) dikenal sebagai ulama terpandang yang menjadi rujukan keagamaan dan disebut sebagai salah satu penasihat ulama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Ia mendirikan lembaga pendidikan Al-Qur’an dan agama yang memperkuat fondasi tradisi pendidikan Islam di Aceh Besar.
Menurut Riswati, latar belakang ini bukan sekadar simbol genealogis.
“Warisan keulamaan di Aceh bukan hanya soal garis keturunan, tetapi bagaimana nilai itu dilanjutkan dalam bentuk pengabdian nyata. Ketika tradisi pendidikan dan nilai keislaman itu tetap dirawat, maka di situlah legitimasi sosial tumbuh secara alami,” ungkapnya.
Warisan tersebut berlanjut melalui pengelolaan Pesantren Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan (Dayah OD), yang didirikan pada 1990 oleh H. Sa’aduddin Djamal, SE, ayah Illiza dan cucu dari Abu Indrapuri. Bersama saudara-saudaranya, Illiza turut mengelola pesantren tersebut, menunjukkan kesinambungan tradisi pendidikan Islam dalam keluarganya.
Dengan latar belakang ini, Illiza berada pada posisi unik: memiliki kedekatan dengan tradisi religius Aceh sekaligus teruji dalam sistem pemerintahan modern dan demokrasi elektoral. Kombinasi pengalaman birokrasi, pengalaman politik nasional, serta akar nilai sosial-keagamaan menjadikannya figur yang relatif komplet dalam konteks Aceh hari ini.
Hal ini dinilai sejalan dengan karakter Partai Demokrat yang sejak awal dikenal sebagai partai nasionalis-religius. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat membangun citra sebagai partai yang menjaga keseimbangan antara komitmen kebangsaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama.
“Spirit SBY dulu adalah politik yang moderat, stabil, dan memberi ruang pada nilai religius tanpa kehilangan komitmen kebangsaan. Jika Demokrat Aceh ingin menghidupkan kembali spirit itu, maka figur yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas menjadi penting,” kata Riswati.
Kedekatan Illiza dengan Demokrat juga bukan hal baru. Ia pernah mendampingi almarhum Mawardi Nurdin, mantan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, saat memimpin Banda Aceh. Pengalaman tersebut membentuk pemahaman terhadap kultur internal partai sekaligus memperluas jejaring politiknya.
Dalam situasi Demokrat Aceh yang membutuhkan konsolidasi dan arah baru, figur seperti Illiza dinilai berpotensi menjadi titik temu antara struktur partai, aspirasi publik, dan memori historis Demokrat di masa kejayaannya.
“Pada akhirnya, partai membutuhkan figur yang tidak hanya kuat secara internal, tetapi juga punya legitimasi sosial dan rekam jejak yang bisa diterima lintas kelompok. Itu menjadi kunci dalam konsolidasi politik Aceh ke depan,” tutup Riswati.
Dengan kombinasi pengalaman panjang, dukungan elektoral yang terukur, legitimasi sosial-kultural yang kuat, serta kesinambungan tradisi pendidikan Islam dalam keluarganya, Illiza Sa’aduddin Djamal tampil sebagai figur yang layak diperhitungkan dalam peta kepemimpinan Demokrat Aceh bukan semata karena popularitas, melainkan karena membawa paket lengkap: pengalaman pemerintahan, basis suara nyata, akar nilai yang kuat, serta kemampuan menjembatani tradisi dan modernitas. [arn]
Sebelumnya
