Dr. Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H., dosen Universitas Sains Cut Nyak Dhien. Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Aceh - Penunjukan Rian Syaf sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Aceh mendapat apresiasi dari sebagian pihak yang menilai ia mampu menerjemahkan visi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, pengangkatan yang bersifat administratif itu belum otomatis menjamin keberhasilan politik di tingkat lokal, kata Dr. Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H., dosen Universitas Sains Cut Nyak Dhien.
“Secara formal sah, tapi legitimasi politik tidak dibangun hanya dari surat keputusan. Ia harus lahir dari penerimaan kader dan kepercayaan publik,” ujar Ridwansyah kepada Dialeksis, Kamis, 12 Februari 2026.
Dalam pandangan Ridwansyah, Demokrat Aceh kini berada di titik evaluasi setelah catatan elektoral yang tidak memuaskan pada Pemilu 2024, partai membutuhkan peta jalan pemulihan yang konkret bukan sekadar pergantian figur.
“Jika klaim mampu menerjemahkan visi AHY hanya berhenti pada retorika konsolidasi, tanpa road map programatik untuk memperbaiki struktur dan merebut kembali basis suara, maka itu tidak cukup,” katanya.
Ridwansyah mengingatkan manakala Rian gagal mensukseskan jalannya Musda Demokrat Aceh, kegagalan itu akan menjadi catatan buruk yang tercetak dalam jejak sejarah partai di daerah.
“Gagal mengamankan proses Musda yang kredibel dan kondusif bukan sekadar kegagalan organisasi; itu menjadi jejak sejarah yang sulit dihapuskan,” ujarnya.
Lebih jauh, menurut Ridwansyah, jika Rian bermanuver sedemikian rupa sehingga perannya sebagai Plt hanya sebatas menyelenggarakan forum tanpa berperan dalam membangun tim pemenangan yang solid risiko perpecahan internal akan menganga.
“Kalau kapabilitas Plt hanya terbatas pada teknis pelaksanaan Musda, sementara tidak mampu merangkul tim pemenangan dan struktur di daerah, itu potensi sumber konflik internal yang nyata,” katanya.
Sorotan publik dan partai tak hanya datang dari dalam. “Semua sorot mata dari berbagai lini mengawasi jalannya perhelatan Musda Demokrat Aceh,” kata Ridwansyah.
Ia menegaskan, netralitas Rian selaku Plt dituntut keras agar selaras dengan pesan Ketua Umum AHY yang menitipkan agar Musda berlangsung kondusif, konsolidatif, dan tanpa gaduh yang memecah kekuatan partai. Menurutnya, komitmen untuk menjaga ketenangan dan keterbukaan proses harus dapat dibuktikan, bukan sekadar dinyatakan.
Sebagai bentuk bantahan yang konstruktif, Ridwansyah menawarkan beberapa langkah praktis yakni memastikan mekanisme Musda transparan dan partisipatif; mengaktifkan dialog dengan DPC, tokoh daerah, dan mantan pengurus untuk meredam gesekan; serta menyusun road map kerja 100 - 200 hari yang jelas, fokus pada perbaikan struktur, penguatan kaderisasi, dan pemulihan basis suara.
“Energi baru perlu diapresiasi, tetapi politik pada akhirnya berbicara lewat kinerja, konsistensi, dan kemampuan merangkul semua unsur. Jika hal itu tidak terpenuhi, klaim sekencang apapun akan diuji oleh realitas politik Aceh yang khas,” kata Ridwansyah.
Musda Demokrat Aceh dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Forum internal ini dipandang sebagai momen krusial bagi masa depan kepemimpinan partai di provinsi yang memiliki dinamika politik tersendiri tersebut. Kegagalan menjaga proses yang kredibel berisiko menorehkan catatan panjang yang menjadi beban dalam perjalanan politik Demokrat Aceh ke depan.
Sebelumnya
