Ilustrasi Aceh berdatangan helikopter saat pasca bencana dan sabotase baut jembatan. Foto: AI
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat sosial politik sekaligus kolumnis, Risman Rachman, menyoroti dua pernyataan pejabat tinggi negara yang sama-sama berkaitan dengan Aceh. Catatan kritis itu disampaikannya melalui tulisan di dinding Facebook pribadinya pada Senin, 29 Desember 2025.
Menurut Risman, dua pernyataan tersebut sama-sama menarik dan patut dicermati secara lebih jernih karena berpotensi menimbulkan tafsir publik yang luas, baik secara politik maupun sosial.
Pernyataan pertama disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terkait penanganan bencana di Aceh. Dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Teddy menyebut Presiden Prabowo Subianto mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh sejak pekan pertama bencana.
“Kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya,” kata Teddy.
Namun, Risman mempertanyakan klaim tersebut. Ia merujuk pada pemberitaan CNBC Indonesia yang mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laporan tersebut, kata Risman, tidak tercatat adanya kepemilikan helikopter atas nama Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan LHKPN, total kekayaan Presiden RI tercatat mencapai Rp2,04 triliun, yang terdiri dari aset tanah dan bangunan di Bogor dan Jakarta Selatan, kendaraan, surat berharga, kas, serta harta bergerak lainnya. Seluruh daftar kendaraan yang tercatat pun berupa mobil dan satu unit sepeda motor, tanpa adanya helikopter.
Selain itu, Risman juga mengutip pemberitaan Kompas yang mencatat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memiliki tujuh unit mobil dari berbagai merek, namun kembali tidak mencantumkan aset berupa helikopter.
“Jika merujuk pada data resmi LHKPN, maka pernyataan tentang ‘helikopter pribadi Presiden’ menjadi pertanyaan tersendiri,” tulis Risman.
Pernyataan kedua yang disoroti Risman datang dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. Di lokasi yang sama, KSAD menyampaikan adanya dugaan sabotase terhadap jembatan Bailey di Aceh.
“Dalam kondisi kompak pun, ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan bailey kita. Dua hari yang lalu dibongkar baut-bautnya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini,” ujar Maruli.
Risman menilai penggunaan istilah “sabotase” dalam pernyataan tersebut memiliki konsekuensi makna yang serius. Ia mengingatkan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sabotase antara lain diartikan sebagai perusakan milik pemerintah oleh pemberontak, atau pemusnahan fasilitas militer dan perhubungan oleh agen rahasia atau kelompok perlawanan bawah tanah.
Secara historis, kata sabotase yang berasal dari bahasa Prancis sabotage juga kerap dikaitkan dengan konteks militer dan spionase, terutama sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20.
“Pertanyaannya, mengapa KSAD memilih istilah sabotase? Apakah ini sekadar kehilangan baut, atau sedang diarahkan pada dugaan adanya kelompok tertentu? Apakah ada narasi tentang gerakan pemberontakan baru di Aceh?” tulis Risman.
Ia juga mempertanyakan apakah penggunaan istilah tersebut secara tidak langsung memperkuat narasi lama yang kerap mengaitkan Aceh dengan simbol dan stigma pemberontakan, termasuk polemik sebelumnya terkait bendera bulan bintang yang oleh sebagian kalangan pemerintah garis keras masih dipandang sebagai simbol separatisme.
Menurut Risman, pernyataan pejabat tinggi negara seharusnya disampaikan dengan kehati-hatian ekstra, terutama ketika menyangkut Aceh yang memiliki sejarah panjang konflik dan rekonsiliasi.
“Pilihan kata bukan sekadar soal bahasa, tapi juga soal dampak politik, psikologis, dan sosial di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya
