Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi didampingi Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Teuku Syarbaini, menyerahkan bantuan perangkat operasional untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan di Aceh Tamiang. Foto: dok Kemendagri
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh bergerak untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, turun langsung ke daerah bersama Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) untuk menghidupkan kembali layanan vital tersebut.
Langkah ini dilakukan guna memastikan masyarakat korban bencana dapat kembali memperoleh layanan pencetakan ulang dokumen kependudukan serta penyempurnaan data adminduk yang rusak atau hilang akibat bencana.
Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Teuku Syarbaini, mengatakan pemulihan layanan adminduk dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada daerah yang fasilitasnya terdampak paling parah.
“Saat ini kami fokus membersihkan kantor Dukcapil yang terdampak, seperti di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Langsa,” ujar Syarbaini saat diwawancarai Dialeksis, Selasa.
Ia menyebutkan, untuk tahap selanjutnya, tim dukcapil akan turun langsung ke permukiman warga dengan sistem jemput bola agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat yang belum bisa datang ke kantor layanan.
“Untuk Dukcapil Aceh Tamiang, kantornya sudah bersih dan hari ini seluruh layanan sudah bisa berjalan kembali,” katanya.
Namun demikian, Syarbaini mengakui pemulihan layanan masih menghadapi sejumlah kendala. Banyak peralatan dan sarana pencetakan dokumen kependudukan yang rusak akibat banjir. Meski begitu, Aceh telah menerima hibah peralatan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri sehingga sebagian layanan sudah dapat kembali beroperasi.
Syarbaini menambahkan, tim dari tingkat provinsi akan kembali turun ke lapangan setelah dukungan anggaran tersedia, guna mempercepat pemulihan layanan di daerah terdampak lainnya.
Ia menyampaikan, terhambatnya adminduk masyarakat korban bencana juga berdampak pada pendataan calon penerima bantuan. Oleh karena itu, saat ini dilakukan verifikasi oleh Dirjen Dukcapil untuk memastikan data warga tidak ganda, memastikan keberadaan orangnya, serta memastikan status kependudukan di wilayah setempat.
“Semua bantuan itu berawal dari dokumen kependudukan. Harapan kami, layanan dukcapil bisa segera pulih agar masyarakat mendapatkan kembali dokumen yang rusak atau hilang, sekaligus memastikan mereka tidak terkendala dalam mengakses bantuan,” pungkasnya.
Sebelumnya
