Ilustrasi imunisasi. [Foto: Getty Images/iStockphoto/comzeal]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyoroti ketimpangan akses imunisasi di Indonesia meski cakupan nasional telah mencapai 80,2 persen pada 2025. Dalam Puncak Pekan Imunisasi Dunia 2026, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap masih ada sekitar 960 ribu anak yang belum pernah menerima vaksin sama sekali atau tergolong zero-dose.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, dr. Andi Saguni, mengatakan persoalan utama saat ini bukan hanya meningkatkan angka cakupan, tetapi memastikan pemerataan layanan hingga ke kelompok yang belum terjangkau.
“Setelah pandemi, cakupan imunisasi kita sempat menurun. Ini menjadi perhatian serius karena masih ada anak-anak yang belum tersentuh sama sekali,” ujarnya.
Ia menegaskan kelompok zero-dose menjadi indikator adanya kesenjangan layanan kesehatan, baik dari sisi geografis, sosial, maupun kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memicu peningkatan kasus penyakit menular jika tidak segera ditangani.
“Kita tidak boleh lengah karena risiko kejadian luar biasa seperti campak, difteri, atau pertusis bisa meningkat,” kata Andi.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memastikan kesiapan logistik sebagai langkah dasar pemerataan layanan. “Kami pastikan ketersediaan vaksin aman hingga sembilan bulan ke depan. Distribusi dan kualitas rantai dingin juga harus dijaga agar menjangkau seluruh wilayah,” ujarnya.
Perwakilan UNICEF Indonesia, Jean Lokenga, menilai ketimpangan imunisasi tidak hanya soal akses fisik, tetapi juga faktor sosial.
“Masih banyak anak yang belum mendapatkan vaksin sama sekali. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan menjangkau kelompok rentan,” ujarnya.
Senada, perwakilan World Health Organization Indonesia, dr. Olivia, menekankan bahwa tantangan ke depan adalah membangun kepercayaan publik dan memperkuat sistem berbasis data.
“Imunisasi adalah intervensi kesehatan yang sangat efektif, tetapi harus didukung sistem yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat,” katanya.
Kemenkes menargetkan penanganan kelompok zero-dose dapat dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis data.
Pemerintah optimistis upaya tersebut akan memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus mencegah potensi wabah penyakit yang dapat muncul akibat rendahnya cakupan imunisasi di kelompok rentan. [in]
Sebelumnya
