Satgas DPR RI Bahas Percepatan Pemulihan Banjir dan Longsor di Aceh.[Foto: dok dialeksis.com]DIALEKSIS.COM | Aceh - Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI memimpin rapat koordinasi lintas sektor bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membahas penanganan serta percepatan pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh.
Rapat tersebut menegaskan pentingnya konsolidasi lanjutan setelah fase tanggap darurat. DPR RI menilai, kerja keras TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan dalam penanganan awal bencana perlu diikuti dengan koordinasi yang lebih terarah agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Setelah penanganan darurat, kita perlu fokus pada pemulihan pascabencana dengan koordinasi yang solid. Ini bukan kerja satu pihak, melainkan kerja bersama,” mengemuka dalam rapat tersebut.
Koordinasi ini dihadiri para kepala daerah dari wilayah terdampak, di antaranya Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, wakil gubernur, serta para bupati dan wakil bupati dari daerah yang mengalami dampak paling berat.
Sejumlah menteri dan pejabat negara turut hadir, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, serta pimpinan BUMN strategis seperti Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN.
Dalam rapat tersebut, DPR RI menekankan perlunya penguatan sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR, serta BUMN. Penyamaan persepsi dinilai krusial agar langkah pemulihan tidak tumpang tindih, lebih efisien dari sisi anggaran, serta tepat sasaran dalam implementasi.
Rapat koordinasi ini juga digelar menjelang rencana kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Aceh pada Rabu (31/12/2025). DPR berharap, hasil koordinasi lintas sektor tersebut dapat menjadi pijakan kuat untuk percepatan pemulihan pascabencana, sekaligus menjadi dasar perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026.
Dalam forum itu, DPR RI juga mempersilakan Gubernur Aceh dan sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak parah untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhan secara langsung. Selain itu, kementerian dan lembaga diminta menyinkronkan seluruh program yang telah, sedang, dan akan dijalankan agar komunikasi yang selama ini dilakukan secara informal dapat segera diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.[arn]
Sebelumnya
