Tokoh Pemuda Gayo, Rifki Hasan Gayo. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com.]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu, 26 November 2025, meninggalkan luka bagi masyarakat dataran tinggi Gayo. Setelah fase tanggap darurat perlahan berlalu, masyarakat kini memasuki masa pemulihan.
Tokoh Pemuda Gayo, Rifki Hasan Gayo, menilai bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pembangunan fisik semata.
Menurutnya, bagi masyarakat Gayo, pemulihan adalah proses merawat kehidupan secara utuh, memulihkan hubungan dengan alam, serta menjaga martabat manusia yang terdampak.
“Bagi orang Gayo, rumah bukan sekadar bangunan, kebun bukan hanya sumber ekonomi, dan hutan bukan sekadar lahan. Semua itu adalah bagian dari identitas dan cara hidup kami. Karena itu, pemulihan pascabencana harus memulihkan kehidupan secara menyeluruh,” ujar Rifki kepada Dialeksis.com, Selasa, 30 Desember 2025.
Dalam pandangan hidup masyarakat Gayo, alam adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Rifki menilai bencana yang terjadi menjadi peringatan keras atas rusaknya keseimbangan lingkungan, terutama hutan dan daerah tangkapan air.
Ia mendorong agar rehabilitasi hutan, penghentian pembalakan liar, serta pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal menjadi agenda utama pemulihan.
“Orang Gayo percaya, kalau alam dijaga, alam akan menjaga manusia. Pembangunan pascabencana harus berorientasi pada keberlanjutan, bukan eksploitasi,” kata Rifki.
Rifki menjelaskan, bencana banjir bandang dan longsor tidak hanya merenggut harta benda, tetapi juga menghilangkan ruang hidup masyarakat.
Banyak warga kehilangan rumah, kebun kopi, lahan pertanian, serta akses ke hutan yang selama ini menjadi penopang kehidupan.
Bagi masyarakat Gayo yang menggantungkan hidup pada tanah dan alam, kehilangan tersebut berdampak langsung pada keberlanjutan hidup dan harga diri.
Anak-anak, lansia, serta keluarga berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan, sehingga membutuhkan jaminan pangan, perlindungan sosial, dan pendampingan yang berkelanjutan.
“Kehilangan kebun bagi orang Gayo bukan hanya soal pendapatan. Itu juga soal kehormatan dan keberlanjutan keluarga. Karena itu, negara harus hadir memastikan masyarakat tidak kehilangan masa depan,” kata Rifki.
Di tengah keterbatasan akses dan minimnya sarana, ketangguhan masyarakat Gayo kembali terlihat. Rifki menuturkan, banyak warga terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer menembus jalan rusak dan medan pegunungan demi mendapatkan beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya.
Langkah panjang tersebut, menurutnya, mencerminkan nilai gigih, sabar, dan tidak menyerah, nilai yang telah mengakar kuat dalam budaya Gayo.
“Solidaritas masih sangat kuat. Warga saling menopang, saling berbagi, dan tidak meninggalkan satu sama lain. Inilah modal sosial terbesar masyarakat Gayo dalam menghadapi krisis,” ujarnya.
Pemulihan akses transportasi menjadi kebutuhan mendesak di wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Jalan bagi masyarakat Gayo bukan sekadar infrastruktur ekonomi, melainkan urat nadi kehidupan yang menghubungkan kampung, keluarga, dan aktivitas sosial.
Selain jalan, pemulihan listrik dan jaringan komunikasi juga dinilai Rifki sebagai bagian dari pemulihan martabat masyarakat.
Tanpa listrik, aktivitas pendidikan anak-anak, usaha kecil, serta kehidupan sosial tidak dapat berjalan normal. Sementara keterbatasan komunikasi membuat masyarakat terisolasi dan rentan terpinggirkan.
“Pemulihan listrik dan komunikasi bukan kemewahan. Itu adalah hak dasar agar masyarakat bisa bangkit dengan bermartabat dan tidak merasa ditinggalkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Rifki mengingatkan bahwa bencana juga meninggalkan luka batin yang tidak selalu tampak. Anak-anak yang trauma, orang tua yang kehilangan sumber penghidupan, serta keluarga yang hidup dalam ketidakpastian memerlukan pendampingan psikososial secara serius.
Ia menilai nilai kebersamaan dalam budaya Gayo memang menjadi penyangga utama, namun tetap membutuhkan dukungan nyata dari negara dan lembaga kemanusiaan.
“Ketabahan masyarakat jangan dijadikan alasan untuk membiarkan mereka berjuang sendiri. Pendampingan psikososial sama pentingnya dengan pembangunan fisik,” tutupnya.[nh]
Sebelumnya
