Rabu, 08 Juli 2026

  • DPRA Minta Pergub JKA Dicabut, Pemerintah Aceh Bilang “Kita Hormati, Tapi…”
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    DPRA Minta Pergub JKA Dicabut, Pemerintah Aceh Bilang “Kita Hormati, Tapi…”

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinamika antara legislatif dan eksekutif di Aceh kembali mencuat setelah DPRA mengusulkan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menanggapi hal itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menyatakan sikap menghormati, namun sekaligus memberi sinyal perlunya kajian yang lebih mendalam.

  • Irwansyah: HUT 821 Momentum Baru Kebangkitan Banda Aceh
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Irwansyah: HUT 821 Momentum Baru Kebangkitan Banda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, S.T., menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-821 Kota Banda Aceh yang mengusung tema “Banda Aceh Kota Kolaborasi”. 

  • Gerak Cepat, Ketua DPRK Irwansyah Bantu Warga Aceh Jaya Korban KDRT
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Gerak Cepat, Ketua DPRK Irwansyah Bantu Warga Aceh Jaya Korban KDRT

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebagai salah satu unsur pimpinan di Banda Aceh, info seperti ini tentu membuat pikirannya gelisah, apalagi kondisi ini sangat menyedihkan. Sehingga harus segera dilacak dan direspons. Tak menunggu lama, keesokannya, Sabtu, 25 April 2026, Irwansyah didampingi Kapolsek, Camat, babinsa, keuchik, dan kepala dusun, langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud.

  • Hj Efiaty Dorong Alue Naga Jadi Sentra Tiram Unggulan
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Hj Efiaty Dorong Alue Naga Jadi Sentra Tiram Unggulan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, kian dilirik sebagai kawasan potensial pengembangan budidaya tiram yang menjanjikan dan berdaya saing tinggi.

  • DPR RI Dorong Otsus Aceh Diperpanjang 20 Tahun Lagi!
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    DPR RI Dorong Otsus Aceh Diperpanjang 20 Tahun Lagi!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi II DPR RI secara tegas mendorong perpanjangan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Aceh selama 20 tahun ke depan, yakni mulai 2028 hingga 2048.

  • Demi Gift TikTok, Remaja Aceh Nekat Lakukan Ini, Haji Uma Bereaksi
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Demi Gift TikTok, Remaja Aceh Nekat Lakukan Ini, Haji Uma Bereaksi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kasus dugaan aksi tidak pantas yang dilakukan seorang remaja berinisial C (17) saat siaran langsung di platform TikTok menuai sorotan publik. Aksi tersebut diduga dilakukan demi memperoleh hadiah digital (gift) dari penonton dan dinilai bertentangan dengan norma serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh.

  • Durasi Seleksi PTN Disorot DPR, PTS Kian Terjepit
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Durasi Seleksi PTN Disorot DPR, PTS Kian Terjepit

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinilai tidak adil bagi keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), khususnya terkait durasi panjang jalur mandiri.

  • Nurchalis Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Nurchalis Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Aceh, Ir. Nurchalis, S.P., M.Si, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi Aceh pasca bencana harus dipandang sebagai keadaan darurat yang memerlukan langkah cepat, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menggerus daya produksi masyarakat, menghambat distribusi barang, serta memperlambat perputaran ekonomi di daerah.

  • Konflik Agraria Meningkat, DPR Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan
    Parlemenkita | 3 bulan lalu
    Konflik Agraria Meningkat, DPR Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat perlu segera diprioritaskan dalam agenda legislasi nasional. Desakan itu muncul seiring meningkatnya konflik agraria yang dinilai semakin kompleks dan kerap melibatkan masyarakat hukum adat.

« 1 2 3 4 »