Safriady, Pemerhati Isu Strategis & Doktor ilmu Komunikasi UNPAD. Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Opini - Di Aceh, kesehatan bukan sekadar urusan layanan publik. Ia telah lama menjadi bagian dari identitas politik dan kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat. Karena itu, ketika muncul wacana pencoretan sekitar 823 ribu peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), publik tidak melihatnya hanya sebagai kebijakan administratif biasa. Yang dipertaruhkan adalah rasa aman sosial masyarakat Aceh sendiri.
Kritik yang disampaikan Nasrul Zaman sesungguhnya membuka persoalan yang jauh lebih besar yaitu ke mana arah masa depan sistem kesehatan Aceh? Apakah Aceh sedang menuju reformasi layanan kesehatan yang lebih efektif, atau justru memasuki fase pengurangan perlindungan sosial di tengah sistem kesehatan yang belum sepenuhnya kuat?
Selama hampir dua dekade, JKA menjadi simbol keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini lahir dalam konteks Aceh pascakonflik dan pascatsunami, ketika negara dituntut hadir bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memulihkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks itu, JKA bukan semata kebijakan kesehatan, melainkan instrumen stabilitas sosial.
Namun kini situasinya berubah. Beban fiskal meningkat, biaya kesehatan terus naik, sementara validitas data penerima bantuan menjadi sorotan. Pemerintah mulai berbicara tentang efisiensi, sinkronisasi data, dan penyesuaian terhadap klasifikasi desil nasional. Di atas kertas, langkah ini terlihat rasional. Negara memang tidak mungkin terus membiayai semua orang tanpa mekanisme verifikasi.
Masalahnya, realitas sosial Aceh tidak selalu bisa dibaca melalui angka statistik.
Aceh memiliki karakter ekonomi yang unik. Banyak masyarakat yang secara administratif terlihat “mampu”, tetapi sesungguhnya hidup dalam kondisi rentan. Mereka memiliki rumah, kendaraan, atau aset kecil, tetapi tidak memiliki ketahanan finansial menghadapi penyakit berat. Sekali anggota keluarga terkena stroke, gagal ginjal, kanker, atau penyakit jantung, tabungan bertahun-tahun dapat habis dalam hitungan bulan.
Di sinilah letak kegelisahan publik. Ketika negara mulai mengurangi proteksi kesehatan berdasarkan asumsi data, masyarakat khawatir jatuh ke dalam “kemiskinan medis” kondisi ketika biaya berobat menjadi penyebab utama kemiskinan baru.
Ironisnya, di saat perdebatan tentang pengurangan peserta JKA berlangsung, fenomena lain justru terus berkembang dimana banyak warga Aceh yang secara ekonomi mapan memilih berobat ke Malaysia.
Fenomena ini bukan rahasia lagi. Kota seperti Penang bahkan telah lama menjadi destinasi kesehatan favorit masyarakat Aceh. Setiap hari ada warga yang terbang dari Banda Aceh atau Medan menuju rumah sakit di Malaysia untuk pemeriksaan jantung, kanker, saraf, hingga medical check-up rutin.
Pertanyaannya adalah mengapa masyarakat Aceh rela mengeluarkan biaya besar ke luar negeri padahal pemerintah terus mengalokasikan anggaran kesehatan yang sangat besar?
Jawabannya terletak pada kepercayaan publik terhadap kualitas layanan.
Malaysia berhasil membangun sistem layanan kesehatan yang dianggap lebih pasti, cepat, modern, dan profesional. Banyak pasien Indonesia merasa mendapatkan kepastian diagnosis yang lebih jelas, antrean lebih singkat, serta komunikasi dokter-pasien yang lebih baik. Dalam dunia kesehatan modern, kepercayaan adalah mata uang paling penting. Ketika masyarakat percaya pada sistem, mereka rela membayar mahal.
Sebaliknya, tantangan kesehatan Aceh masih kompleks. Distribusi dokter spesialis belum merata. Rumah sakit daerah menghadapi keterbatasan alat kesehatan. Sistem rujukan sering lambat. Antrean panjang masih terjadi. Di beberapa daerah, kualitas layanan sangat bergantung pada lokasi geografis dan kemampuan fasilitas lokal.
Akibatnya, terjadi paradoks besar. Di satu sisi pemerintah berusaha mengurangi beban pembiayaan kesehatan. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang mampu justru mengalirkan uang mereka ke luar negeri karena belum yakin pada kualitas layanan domestik.
Jika situasi ini terus berlangsung, Aceh menghadapi risiko “double burden”. Kelompok miskin kehilangan perlindungan kesehatan, sementara kelompok mampu kehilangan kepercayaan pada sistem kesehatan daerah.
Padahal masa depan kesehatan tidak cukup dibangun hanya dengan penghematan anggaran. Sistem kesehatan modern berdiri di atas tiga fondasi utama yaitu akses, kualitas, dan kepercayaan publik. Jika salah satu runtuh, maka legitimasi sistem ikut melemah.
Karena itu, polemik JKA seharusnya menjadi momentum evaluasi besar-besaran, bukan sekadar soal pencoretan peserta. Pemerintah Aceh perlu memikirkan desain kesehatan jangka panjang yang lebih adaptif dan realistis.
Pertama, validasi data harus dilakukan secara hati-hati dan manusiawi. Data statistik tidak boleh menjadi satu-satunya alat menentukan nasib kesehatan warga. Harus ada mekanisme verifikasi lapangan yang mempertimbangkan kerentanan ekonomi riil masyarakat.
Kedua, Aceh perlu fokus membangun pusat layanan unggulan agar masyarakat tidak terus bergantung pada luar negeri. Jika ribuan warga Aceh rutin berobat ke Malaysia, itu artinya ada permintaan besar terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi yang belum terpenuhi di dalam daerah.
Dan ketiga, pemerintah harus memperbaiki kualitas tata kelola rumah sakit, memperkuat pelayanan primer, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Infrastruktur tanpa kualitas pelayanan hanya akan menghasilkan gedung besar dengan tingkat kepercayaan rendah.
Pada akhirnya, kesehatan bukan hanya tentang APBD, kartu peserta, atau angka statistik. Ia menyangkut martabat manusia dan rasa aman sosial. Masyarakat ingin tahu satu hal sederhana: apakah ketika mereka sakit, negara benar-benar hadir?
Jika Aceh gagal menjawab pertanyaan itu, maka JKA perlahan akan kehilangan makna historisnya. Ia tidak lagi dikenang sebagai simbol perlindungan rakyat, tetapi hanya menjadi catatan tentang bagaimana sebuah sistem besar mulai terkikis oleh krisis kepercayaan.
Dan ketika kepercayaan itu hilang, masyarakat yang mampu akan terus pergi ke Malaysia, sementara masyarakat kecil hanya bisa berharap agar sakit tidak datang terlalu cepat.(*)
Penulis: Safriady, Pemerhati Isu Strategis & Doktor ilmu Komunikasi Unpad
Sebelumnya
