Yuhdi Fahrimal, akademisi dan peneliti dari Universitas Teuku Umar. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Kolom - Ada buku yang menarik dan menjadi salah satu koleksi di rak buku saya. Buku itu cukup tebal. Sampulnya melukiskan laut berwarna biru. Judulnya cukup humanis: Berenang di Segara Kuntoro. Membaca sub-judulnya saja kita sudah tau. Buku ini adalah kumpulan tulisan memoar tentang Pak Kun dari sahabar, rekan kerja, hingga mantan pimpinannya.
Salah satu yang manarik dari memoar itu adalah kisah kepiawaian Pak Kun memimpin proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca-Tsunami tahun 2004 silam. Pengalaman Kuntoro dalam menangani pemulihan Aceh menjadi salah satu bagian penting dari warisan pengabdiannya. Pak Kun memiliki integritas, etos kerja, keteguhan dalam mengambil keputusan, serta perhatian besar terhadap penyelesaian persoalan secara nyata.
Dalam konteks bencana, bagi keluarga yang kehilangan rumah, satu hari menunggu kepastian bisa terasa begitu panjang. Ada tempat berteduh yang harus dicari, anak yang harus tetap bersekolah, dan kebutuhan makan yang tidak dapat ditunda sampai rapat koordinasi berikutnya.
Di situlah kepemimpinan dalam penanganan bencana diuji, esensinya pada kemampuan memperpendek penantian orang-orang yang sedang kesusahan.
Sebab, bagi korban bencana, pemulihan mempunyai arti yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Rumah yang kembali dapat ditempati. Jalan yang memungkinkan mereka mencari nafkah. Sawah yang bisa ditanami. Juga ketenangan untuk tidur tanpa terus dihantui kecemasan tentang hari esok.
Dengan ukuran itulah kita patut membaca kembali pengalaman Aceh, mengenang Kuntoro Mangkusubroto, dan menyampaikan harapan kepada Safrizal ZA.
Dalam sejarah penanganan konflik dan bencana Aceh, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan pelajaran tentang pentingnya memberikan kepercayaan kepada orang yang tepat.
Bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah membuka jalan perundingan yang mempertemukan kehendak untuk mengakhiri konflik. Proses panjang yang melibatkan para perunding pemerintah, Gerakan Aceh Merdeka, dan fasilitator internasional itu melahirkan kesepakatan damai Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Lebih dari dua dekade kemudian, masyarakat Aceh masih merawat buah perdamaian tersebut. Anak-anak tumbuh dengan kesempatan mengenal tanah kelahirannya melalui sekolah, pergaulan, dan cita-cita. Sebuah kesempatan yang dahulu begitu mahal bagi generasi yang menjalani masa konflik.
Pada masa pemulihan pascatsunami, SBY juga menunjuk Kuntoro untuk memimpin Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias. Ia mengemban pekerjaan besar itu sejak 2005 hingga masa tugas BRR berakhir pada 2009.
Tugas tersebut menuntut lebih dari kecakapan mengelola proyek. Aceh harus dibangun kembali ketika kehilangan masih begitu dekat, ingatan tentang konflik belum memudar, dan kepercayaan antarpihak memerlukan perawatan.
Sebuah rumah dapat didirikan dengan bahan bangunan dan tenaga kerja. Namun, agar penghuninya kembali merasa aman dan memiliki masa depan, diperlukan kesungguhan yang jauh lebih dalam.
Kuntoro datang menghadapi kenyataan itu.
Ia bukan orang Aceh. Namun, kesediaannya mendekati dan mendengarkan para tokoh Aceh memberikan pelajaran tentang cara seorang pemegang mandat menempatkan diri.
Salah satu kisah pentingnya adalah pertemuan dengan Hasan Tiro di Stockholm, Swedia, pada Mei 2007. Catatan BRR mengisahkan bagaimana Malik Mahmud membantu membuka jalan pertemuan tersebut. Kuntoro datang membawa segulungan peta, dalam upaya memperoleh dukungan bagi pemulihan Aceh.
Bagi saya, perjalanan itu memperlihatkan kesediaan seorang pejabat untuk menjangkau pihak yang dukungannya dibutuhkan. Ada jarak yang ditempuh, komunikasi yang dibangun, dan kepercayaan yang diusahakan.
Kewenangan dari negara memberinya dasar untuk bekerja. Kesediaan merangkul orang lain memperluas jalan agar pekerjaan itu dapat terlaksana.
Pelajaran tersebut terasa penting bagi Aceh karena memahami masyarakat merupakan bagian dari pekerjaan membangun.
Pengalaman BRR juga harus dibaca secara jujur. Pemulihan Aceh-Nias menghadapi kekurangan dan persoalan koordinasi. Bahkan, dalam pidato pembubaran BRR pada April 2009, SBY mengakui adanya masalah, terutama pada awal pelaksanaan tugas, sembari mengapresiasi hasil yang dicapai. Sekretariat Negara
Karena itu, mengenang Kuntoro perlu membawa kita pada pelajaran yang dapat dikerjakan: menghimpun kemampuan banyak pihak, memperbaiki koordinasi, dan menjaga arah pemulihan agar tetap dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Pelajaran inilah yang patut direnungkan Safrizal sebagai Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh.
Aceh hari ini menghadapi keadaan yang berbeda dari Aceh pascatsunami. Bentuk bencana, susunan kelembagaan, dan kewenangan para pelaksananya tidak dapat disamakan begitu saja. Safrizal tentu harus dinilai sesuai tanggung jawab yang diembannya.
Namun, kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu menyatukan langkah tetap sama mendesaknya.
Pemulihan setelah bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 membutuhkan seseorang yang bersedia mendengar keluhan sampai tuntas, menelusuri hambatannya, lalu mengupayakan penyelesaian bersama pihak yang berwenang.
Di situlah peran koordinasi menemukan maknanya.
Ketika pemerintah daerah menghadapi persoalan pendataan, administrasi, atau pelaksanaan program, seorang koordinator perlu membantu menguraikan jalan keluarnya. Ketika keputusan di tingkat kementerian dan lembaga menghambat pekerjaan, persoalan itu harus dibawa kepada pengambil keputusan dan dikawal tindak lanjutnya.
Kehadiran seorang penghubung seharusnya membuat urusan menjadi lebih terang: siapa mengerjakan apa, bagian mana yang tersendat, dan kapan masyarakat dapat menerima hasilnya.
Mengawasi serapan anggaran merupakan pekerjaan penting. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi angka serapan baru bermakna bagi masyarakat ketika terhubung dengan rumah yang selesai, layanan yang pulih, serta kesempatan bekerja yang kembali terbuka.
Karena itu, penjelasan kepada publik perlu sampai pada tingkat yang dapat diperiksa. Warga harus dapat mengetahui bantuan untuk wilayahnya, tahapan pelaksanaannya, penanggung jawabnya, dan alasan apabila terjadi keterlambatan.
Keterbukaan seperti ini memberikan kepastian sekaligus ruang pengawasan. Warga dapat menunjukkan kekeliruan data. Pemerintah dapat memperbaikinya. Keluhan mempunyai alamat, dan penyelesaian mempunyai batas waktu.
Safrizal juga perlu menjaga agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap memungkinkan kerja bersama. Kritik dapat disampaikan dengan tegas, disertai data dan langkah perbaikan. Ketegasan akan lebih berguna apabila membuat persoalan selesai.
Tanggung jawab ini tentu melekat pula pada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Mereka wajib membenahi pekerjaan yang menjadi kewenangannya, membuka informasi, dan menindaklanjuti temuan. Kepentingan korban harus menjadi alasan bagi semua pihak untuk duduk bersama, termasuk ketika hubungan antarlembaga sedang tidak nyaman.
Sebab, setiap keterlambatan memiliki akibat yang ditanggung manusia.
Bagi birokrasi, satu pekan mungkin hanya jeda antara dua agenda rapat. Bagi keluarga yang kehilangan penghasilan, satu pekan dapat berarti tambahan utang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi seorang anak, ketidakpastian yang berlarut dapat mengganggu sekolah dan rasa amannya.
Kepekaan terhadap akibat itulah yang seharusnya menyertai setiap keputusan.
Pak Safrizal, belajar dari Kuntoro dapat dimulai dengan kesediaan mendekat: mendekati masyarakat, memahami kesulitan pemerintah daerah, dan membawa kebutuhan mereka dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah pusat.
Mandat yang Bapak emban memberikan kesempatan untuk membuat penantian warga menjadi lebih pendek. Gunakan kesempatan itu untuk mempertemukan pihak-pihak yang belum sejalan, membuka jalan bagi pekerjaan yang tersendat, dan memastikan setiap janji pemulihan mempunyai tindak lanjut.
Kelak, masa penugasan akan berakhir. Jabatan akan berganti. Yang tinggal dalam ingatan masyarakat adalah pengalaman ketika mereka membutuhkan pertolongan: apakah keluhannya didengar, apakah kesulitannya diurus, dan apakah hidupnya berangsur pulih.
Di situlah seorang pejabat memperoleh tempat di hati rakyat.
Belajarlah dari Kuntoro, Pak Safrizal. Semoga kehadiran Bapak membuat lebih banyak keluarga di Aceh dapat berkata kepada anak-anaknya: kita sudah bisa pulang. []
Penulis: Yuhdi Fahrimal, akademisi dan peneliti dari Universitas Teuku Umar
Sebelumnya
