Rustam Effendi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. (Foto: dialeksis.com)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Desember mendatang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun akan segera diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo. Adapun total luas KEK Arun tercatat 2.622,48 hektare dengan luas tambahan berasal dari kawasan Dewantara seluas 582,08 hektare dan kawasan Jamuan seluas 199,60 hektare.

Pengamat Ekonomi, Rustam Effendi saat diwawancarai oleh wartawan Dialeksis.com melalui telepon seluler pada Sabtu Sore, (24/11) mengatakan, ada empat sektor yang akan dikembangkan masing-masingnya oleh PT Pertamina, PT Pelindo I, PT PIM, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). 

Menurut Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Rustam Effendi, untuk melaju kearah ekonomi yang lebih baik maka diperlukan sinergitas dan kesolidan dari keempat Perusahaan Konsorsium tersebut agar dapat menjalankan fungsi dari masing-masing pembagian project yang akan dibangun dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun tersebut. 

Lebih lanjut, ia berharap agar peresmian ini dapat menjadi pintu masuk bagi investor swasta serta terciptanya anggapan baik dari luar Aceh. Menurutnya, langkah ini diperlukan mengingat masih banyaknya masalah perekonomian di Aceh. 

"Apapun, akan butuh banyak pembangunan yang bersumber dari APBN, mana yang bisa di support, di support, sehingga swasta itu bisa masuk dulu lah, ini penting, penting bagi Aceh sebagai salah satu sinyal bahwa kita sudah kondusif, " ujarnya. 

Kepada Dialeksis.com, Rustam Effendi sebagai Pengamat Ekonomi mengatakan fokus utamanya adalah pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Dia mengatakan agar PDPA mampu menggaet Perusahaan Swasta Nasional untuk kemajuan Aceh dengan profesional. Menurutnya, PDPA adalah lokomotif sebagai penunjang kemajuan Ekonomi Aceh yang pincang selama ini serta menjadi langkah awal bagi Aceh sebagai ajang pembuktian kemajuan bisnis melalui Badan Usaha Milik Daerah melalui Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). 

"Jadi, ini menjadi awal kita bagaimana mengelola ekonomi kita dulu, selama ini kita kan dengan dinas semuanya, semuanya bangun ekonomi hanya dengan dinas segala macam, ini menjadi ajang kita buktikan bahwa kita bisa mengelola usaha bisnis kita lewat badan usaha yang kita punya," ujarnya

Pada kesempatan itu, ia juga berharap agar PDPA dapat menjadi Holding ke depannya dalam membangun mitra kerja untuk kemajuan Ekonomi Aceh. Profesionalitas PDPA dikatakannya sangat berperan penting demi menyambut masa depan dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Menurutnya, SDM yang ada di Aceh juga memiliki peran dalam hal kemajuan ekonomi. Ia mengatakan, PDPA harus mampu menciptakan SDM yang mempunyai kompetensi dan kapasitas yang bagus. 

Ia menjelaskan, Pemerintah tidak dapat berbisnis sendiri. Maka dibutuhkan Badan Usaha untuk mendongkrak sektor Perekonomian. Badan Usaha Milik Daerah seperti yang dimaksudkan Rustam Effendi diperbolehkan seperti yang tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia mengatakan Badan Usaha tersebut bisa berbentuk Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). Ini menjadi langkah bagus kedepannya jika PDPA ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas. Menurutnya, jika PDPA ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka akan lebih kompetitif dan keputusan tertinggi ada pada pemegang saham serta tidak ketergantungan pada ABPD dan juga fungsi pengawasan yang lebih bagus. 

"Paling tidak, kalau sudah PT itu, modal itu ngga hanya tergantung sama APBD, kita bisa mengajak swasta-swasta nasional atau asing menjadi pemegang sahamnya disitu, dan pemda juga bisa menyampaikan, menyediakan hak-hak, potensi yang memang lebih bagus sehingga ada satu lahan, apa itu, konsensi tambang, dia bisa kasih, ini ada kawasan, apa tambang, yang potensial, coba kalian kelola, uang nya akan menjadi income kita," ujarnya kepada Dialeksis.com pada Sabtu sore, (24/11).

Disinggung terkait SDM seperti yang diberitakan sebelumnya oleh media ini terkait dengan serapan tenaga kerja lokal, Rustam Effendi mengatakan sepakat dengan hal tersebut, ia berpendapat, sejauh itu memang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing, maka tenaga kerja lokal bisa diutamakan. Menurutnya, sangat banyak lulusan-lulusan yang hebat dengan keahlian mereka masing-masing di Aceh. Ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi mereka karena rasa memiliki di daerahnya sendiri. Dengan demikian, lanjutnya, ini bisa menjadi ketahanan usaha. 

Namun, dia juga berharap agar pemda setempat dapat memberikan langkah-langkah yang bijak pada tahap penerimaan ketenagakerjaan, serta transparansi yang dilakukan oleh Pemda dan juga Perusahaan tersebut. Tentunya dengan spesifikasi dan persentase kebutuhan ketenagakerjaan itu sendiri. Ini juga menjadi penting untuk menghindari penolakan dan hal-hal lainnya yang akan mempengaruhi pada terganggunya proses perjalanan KEK Arun serta Kemajuan Ekonomi di Aceh. 

"Yang penting umumkan dengan terbuka, buat spek yang betul, jadi harus ada langkah-langkah yang bijak lah, jadi, langkah yang bijak dan bukan memihak," tutupnya. (saf)