DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota legislatif tidak memberikan kekebalan hukum (impunitas) terhadap proses penyelidikan atau penegakan hukum yang sah. Menurutnya, hak imunitas yang dimiliki oleh pejabat parlemen bersifat terbatas dan tidak bisa dijadikan tameng atas perbuatan melawan hukum, terutama dalam kasus korupsi.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga legislatif adalah tiang utama dalam arsitektur pemerintahan yang sehat. Montesquieu, dalam teorinya tentang trias politica, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu institusi atas yang lain. Namun, realitas politik hari ini, terutama di tingkat lokal, justru menunjukkan arah sebaliknya. Wakil rakyat, yang semestinya menjadi pengawas jalannya kekuasaan, kini tampak lebih sering bertindak sebagai penjaga gerbang bagi agenda eksekutif.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Belum kering tinta pemanggilan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan oleh Polda Aceh terkait dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp728 miliar, publik justru disuguhi tontonan memalukan dari seorang pejabat tinggi. Alih - alih mendukung proses hukum yang sah dan transparan demi menguak kebenaran penggunaan dana publik, yang muncul adalah sikap arogansi yang mencederai prinsip dasar pemerintahan: komunikasi dan koordinasi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengajak seluruh jajaran Syarikat Islam Aceh untuk terus memperkuat peran sebagai kekuatan moral dan intelektual umat. Pesan ini disampaikan dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan oleh Plt Sekda Aceh, M. Nasir pada acara Lokakarya Syarikat Islam Leaders Forum (SILF) di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam (10/7/2025).

DIALEKSIS.COM | Jenewa - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong transformasi digital dalam sistem kekayaan intelektual (KI) nasional. Pernyataan itu disampaikan Supratman saat mewakili Indonesia dalam pembukaan Sidang Umum ke-66 World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, Selasa (8/7/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Hal ini disampaikannya menanggapi tingginya angka kekerasan berdasarkan data terbaru dari dua survei nasional.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak dalam ekosistem industri gim nasional. Hal ini disampaikan saat membuka forum Indonesian Woman In Game (IWIG) BeautyPlayConnect di Bandung, Sabtu (5/7/2025), yang dihadiri para pengembang gim perempuan dari berbagai daerah.

DIALEKSIS.COM | Opini - Sebuah pohon bermekaran kuning cerah di tepi jalan kawasan Pantai Ulee Lheue mendadak viral di media sosial. Dijuluki “pohon Jeju” oleh warganet, pohon ini menjadi magnet wisata dadakan karena keindahannya yang dianggap menyerupai lanskap musim semi di Pulau Jeju, Korea Selatan. Namun, di balik pesona estetiknya, pohon ini justru memicu perdebatan identitas dan kekeliruan nomenklatur.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setelah sempat diberitakan mangkir, mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe periode 2018-2024.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Kapolres Aceh Barat, AKBP Yhogi Hadisetiawan, menegaskan pentingnya menjadikan sekolah sebagai ruang aman bagi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual dan kenakalan remaja. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Jum’at Curhat bersama para guru dan pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Lhokseumawe, memberikan komentar terkait kabar dua mantan pegawai dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan Kawasan Ekonomi (KEK) Arun yang sedang diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, sejak 10 Juni 2025 lalu.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe, yang telah diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, akhirnya angkat bicara terkait panggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe periode 2018-2024.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, memeriksa Komisaris dan Direktur Utama PT Pema Global Energi (PGE) terkait proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe. 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kedua kalinya mantan Gubernur Provinsi Aceh, Irwandi Yusuf, tidak memenuhi panggilan Kejari Lhokseumawe. 

Berdasarkan jadwal dari Jaksa, per 02 Juli 2025 harusnya menjalani pemeriksaan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe. 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tim Penyidik Kejari Lhokseumawe, telah memeriksa 18 pejabat BUMN, terkait penyelikan kasus dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Namun delapan dan mantan Gubernur, Irwandi Yusuf, belum memenuhi panggilan Jaksa.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Sampai saat ini penyelidikan kasus dugaan dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe, masih bergulir di Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Setidaknya sudah 18 pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diperiksa oleh penyidik sejak. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Senin (30/6/2025), di Gedung MK, Jakarta. Sidang dengan nomor perkara 40/PUU-XXIII/2025 itu menguji konstitusionalitas Pasal 115 ayat (3) yang mengatur masa jabatan keuchik (kepala desa) di Aceh selama enam tahun dan hanya bisa dipilih kembali satu kali.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe periode 2018 - 2024. Penyelidikan yang telah berlangsung sejak awal Juni 2025 kini memasuki tahap pemeriksaan terhadap sejumlah tokoh penting yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan kawasan tersebut.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. 

Penyelidikan saat ini telah memasuki tahap pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses pengelolaan kawasan tersebut.